Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan Belum Melirik, PPN Untia Butuh Investor

Pemuda Maritim Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. saat ini masih belum berproses maksimal. Para nelayan dan pengusaha ikan masih belum melirik pelabuhan yang diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo akhir tahun 2016 lalu.

Olehnya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menilai tidak perlu melihat siapa investor yang mengelolanya, asalkan PPN Untia bisa dipakai dengan baik.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dia mengatakan, saat ini tanggung jawab Pemprov bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, untuk mendorong PPN Untia ini.

“Mungkin sama dengan pemahaman kita. Ini berproses seperti itu, dengan demikian tanggung jawab pemerintah seperti DPRD Sulsel masih sangat besar mendorong ini. Bagi kami di Sulsel siapapun yang operasikan, siapapun atas nama proyek itu yang terpenting manfaat bagi masyarakat banyak dan negara,” ungkapnya saat melakukan peninjauan di PPN Untia dengan sejumlah anggota Komisi D DPRD Sulsel, Selasa (17/1).

Syahrul menegaskan, pada tahun 2017 ini PPN Untia harus di pakai, maka beberapa persediaan harus di hadirkan seperti penyediaan bensin (Pompa bensin), cold strage dan infrastruktur lainnya di kawasan PPN Untia.

“Ini tahun harus di pakai, katakanlah barberstock untuk minyak (pompa bensin), cold strage yang besar bisa menampung banyak es. Kalau semua fasilitas bagus pasti  nelayan dan pengusaha ikan akan meliriknya. Bagaimana bisa meningkatkan kemaritiman bisa memberikan manfaat nelayan lebih banyak. Tidak ada persoalan yang investor siapa, pusat, provinsi, harus nyari tidak perlu ego. Sengaja saya mengundang  DPRD agar lihat  prospek PpN Untia ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, M Roem menyatakan, proyek itu sudah sangat lama dari tahun 2006 sudah mulai di bangun tapi pada sampai saat ini penggunaannya tidak ada kejelesan.

“Proyek itu sudah lama di dengar, menurut saya belum 100 persen sebagaiknya di manfaatkan. Kata kadisnya sudah banyak yang mau kelola tapi kenapa tidak izinkan saja sesuai dengan aturan provinsi. Tidak usah di kasih sama yang pusat,” katanya.
Sumber : rakyatsulsel.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply