Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » » Nelayan Cantrang, Nasibmu Kini

 
doc. nasional.tempo.co

"...jika tidak melaut, maka tidak akan ada yang dibawa ke darat.. " 

Sudah hampir 2 tahun atau sejak saya jadi kabid sospol bem fpik 2015, saya ikut dan mendalami persoalan pelarangan cantrang ini (kajian saya waktu itu bisa dilihat di bit.ly/kajianbemfpikundip2015). Terhitung sudah 2 kali audiensi ke pihak DKP provinsi jawa tengah dilakukan, hal ini dikarenakan banyak nelayan jawa tengah yang terkena dampak dari pelarangan tsb. secara langsung. 

Persoalan ini mulai muncul seiring dgn dikeluarkannya 2 peraturan sekaligus oleh  Dr (HC) susi pudjiastuti selaku Menteri Kelautan Perikanan, di awal tahun 2015 (masing-masing permen KP No. 1 dan 2 tahun 2015). Pro-kontra pun bermunculan. Penolakan terutama hadir dari sebagian besar nelayan di daerah pantai Utara Jawa tengah yang notabene memang menjadikan alat tangkap sejenis cantrang sebagai alat tangkap utama mereka. 

Berdasarkan data yang disampaikan kepala dinas kelautan dan perikanan (kadis KP) provinsi Jawa tengah, setidaknya ada 1.578 dari total 24.000 armada kapal tangkap yang ada di Jawa Tengah. Jumlah tsb bukanlah jumlah yang sedikit dan tentu butuh biaya yang tidak murah, jika harus dilakukan konversi ke alat tangkap lain. Padahal, alih-alih melakukan konversi alat tangkap, nelayan masih harus menanggung beban hutang dari pembuatan kapal dgn alat tangkap yang dinyatakan terlarang tsb. 

Wajar jika beragam unjuk rasa pun ramai digelar, bahkan menurut pengakuan pak Bambang (ketua Front Nelayan Bersatu), tidak kurang dari dua kali pihaknya bertemu langsung dengan bu Menteri KP, bahkan yang terakhir dihadiri bapak presiden secara langsung. Hanya saja dari 2 pertemuan yang dilakukan, tidak tercapai titik temu sehingga pemerintah tetap dgn kebijakannya, meskipun akhirnya ada batas toleransi penggunaan alat tangkap yang dilarang khusus untuk daerah Jawa Tengah hingga 31 desember 2016 dan diperpanjang lagi selama enam Bulan atau hingga Juni 2017. 

Meskipun sudah diperpanjang hingga enam Bulan ke depan, nelayan (terutama nelayan pantura) tetap saja merasa belum siap karena ideal-nya batas waktu toleransi tsb sekurangnya 3-5 tahun (bahkan ada yang menyatakan 10 tahun) sejak ditetapkanya kebijakan. 

Lantas, bagaimana?
Sebenarnya secara prinsip konservasi, pelarangan beberapa alat tangkap yang sering disebut cantrang ini tidaklah keliru. Hanya saja, setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan serta rekomendasi bagi pemerintah terkait dilematika yang terjadi. Pertama ialah soal sosialisasi yang belum optimal dan masa transisi yang dirasa tidak ideal. Terlebih bagi masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, pelarangan tsb tentu sangat berpengaruh terahadap kondisi ekonomi mereka. 

Banyak diantaranya yang bahkan memilih menganggur dan beralih profesi, karena tidak sanggup membiayai biaya konversi alat tangkap. Hal ini menjadi catatan serius bagi pemerintah terutama KKP, agar pada kebijakan mendatang bisa lebih mengoptimalkan sosialisasi serta memperhitungkan masa transisi yang dibutuhkan sampai kebijakan tsb dapat dijalankan secara utuh.

Kedua, adanya perbedaan pandangan terkait alat tangkap cantrang yang dimaksud oleh pemerintah dgn apa yang nelayan sering gunakan. Ini yang menarik, klaim bahwa alat tangkap yang digunakan nelayan merusak dan termasuk cantrang, ternyata ditolak oleh nelayan sendiri dan bahkan secara empiris sudah dibuktikan perbedaannya melalui pengujian langsung yang difasilitasi pihak DKP provinsi Jateng. 

Menariknya, pemerintah tetap bersikukuh dgn kebijakannya dan bahkan beberapa kali sempat dilakukan penangkapan secara langsung terhadap nelayan yang masih menggunakan alat tangkap cantrang yang mereka maksud. Oleh karenanya, sebagaimana yang sudah dituliskan pada bagian rekomendasi dari kajian yang dibuat (kajian bisa dilihat di bit.ly/kajianbemfpikundip2015 ) bahwa perlu adanya standarisasi ulang alat tangkap yang sesuai SNI agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait alat tangkap yang dilarang tsb. 

Ketiga, terkait block grant ketika tidak melaut dan subsidi konversi alat tangkap yang dirasa masih sangat minim jika tidak dikatakan nihil. beberapa nelayan sudah mendapatkan bantuan kapal baru dgn alat tangkap yang diperbolehkan, namun jumlah tersebut masih sangat jauh dari total keseluruhan nelayan yang terkena dampak pelarangan. Padahal, block grant dan subsidi biaya konversi tersebutlah yang sebenarnya dibutuhkan oleh nelayan. Karena, untuk kapal di bawah 30 GT saja butuh sekitar 1,5-2 miliyar, untuk biaya konversi dan perubahan konstruksi kapal. (http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/biarkan-nelayan-tetap-gunakan-cantrang/). 

Belum lagi, beberapa nelayan juga masih harus melunasi hutang ke bank, saat pembuatan kapal dgn alat tangkap yang sekarang. Sebenarnya, persoalan yang ketiga ini juga bisa sedikit dihindari dgn memberikan waktu yang cukup bagi nelayan untuk mengumpulkan biaya konversi alat tangkap, salah satunya dengan memperpanjang masa transisi penggunaan alat tangkap yang dilarang. 

Kini, nelayan pun (kembali) berharap-harap cemas, karena batas toleransi penggunaan sudah selama enam Bulan belum dirasa cukup untuk beralih ke alat tangkap yang diperbolehkan, sedangkan mereka masih belum bisa memenuhi kebijakan tsb. Padahal, kita tentu tahu bahwa jika nelayan tidak melaut, maka tidak akan ada yang bisa mereka bawa ke darat, meskipun hanya untu menghilangkan rasa lapar dari anaknya di rumah. 

Penulis: Fawaz Muhammad Sidiqi 
(Ketua Majelis Wali Amanat unsur Mahasiswa 2017,
Ketua BEM FPIK UNDIP 2016, Mahasiswa Ilmu Kelautan Undip 2013)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply