Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan Dapat Upah Rp 500 Ribu untuk Keruk Harta Karun Bawah Laut

Pemuda Maritim - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, banyak nelayan lokal diperalat untuk melakukan pencurian harta karun atau Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di bawah laut Indonesia. Si penadah mengiming-imingi upah Rp 500 ribu atas pekerjaannya.

Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Halid Yusuf mengaku miris bahwa banyak nelayan lokal beralih mata pencaharian dengan berburu harta karun karena tergiur penghasilan yang menjanjikan.

"Banyak nelayan jadi pemburu harta karun karena diimingi-imingi uang besar. Sekali nyelam mau dapat atau tidak dapat BMKT diberikan upah Rp 500 ribu," ucap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (25/1/2017).

Menurut Halid, membayar nelayan untuk menyelam dan mengangkat harta karun bawah laut secara ilegal merupakan modus pencurian BMKT, selain jual beli titik koordinat.

"Penadah menyuruh nelayan secara sembunyi-sembunyi melakukan penyelaman pada titik koordinat BMKT yang sudah terkuak," dijelaskannya.

KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), tutur Halid, pernah menginterogasi nelayan di Kepulauan Riau pada 2013 yang ketahuan mencuri BMKT.

"Kemudian kita lakukan pembinaan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Tapi semakin banyak pemesan, makin banyak nelayan yang terjerumus pengangkatan ilegal BMKT," jelas Halid.

Lebih jauh diakui Halid, setelah mengangkat harta karun secara ilegal, nelayan memberikan hasil penyelaman tersebut kepada si penadah. Oleh penadah, barang-barang berharga dan bernilai sejarah itu kemudian dijual di Batam dan Singapura yang sudah terkenal sebagai pasar gelap BMKT.

"Sudah menjadi rahasia umum Batam dan Singapura jadi tempat transaksi pasar gelap BMKT. Lokasi paling strategis menjual BMKT ilegal ya di Singapura," ucap dia.

Pengawasan dan Edukasi

Tahun ini, Halid mengatakan, PSDKP KKP akan meningkatkan pengawasan secara terpadu dengan TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Polisi Air. Terutama pengawasan di titik-titik yang rawan pencurian BMKT, seperti Kepulauan Natuna, dan lainnya.

"Kami juga akan melakukan pembinaan masyarakat, mengubah maindset mereka supaya tidak melakukan pencurian BMKT, karena benda-benda ini dilindungi negara dan diperuntukkan bagi pendidikan serta kebudayaan. Kalau yang melanggar ada sanksi hukum," pungkas Halid.
Sumber : liputan6.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply