Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan Tolak Pemberlakuan Permen KP

Pemuda Maritim - Larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015, yang berlaku sejak 1 Januari, mendapat reaksi dari nelayan di Tarakan.

Para nelayan pun mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan menolak diberlakukannya Permen KP 2/2015. Selanjutnya, KTP akan dibawa ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara untuk diajukan ke Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Sudah banyak (KTP terkumpul), mungkin ada sekitar 500-an. Kumpulnya tadi pagi (kemarin pagi),” ujar Jupri, salah seorang nelayan.

Larangan penggunaan pukat hela dan tarik dianggap mengancam kesejahteraan hidup nelayan kecil, termasuk dirinya. Bahkan, mulai kemarin ia melaut karena khawatir akan diciduk aparat penegak hukum jika menggunakan pukat hela. Padahal, selama ini, hanya peralatan tersebut yang membantunya menghidupi keluarga.  

Namun, ada juga rekan-rekannya yang nekat melaut demi tetap bisa memperoleh uang, meski dengan risiko harus berhadapan dengan hukum. Hanya saja para nelayan sudah sepakat mendatangi pemerintah untuk mengadukan nasib keluarga mereka jika ada yang tertangkap.

Jupri juga mengaku kecewa karena terbitnya Permen KP tidak melihat kondisi langsung di seluruh Indonesia. Seperti di Kaltara yang sebagian besar lautnya didominasi lumpur dan pasir. Sehingga jika alasan terbitnya Permen KP tersebut karena mengganggu ekosistem laut, terutama habitat terumbu karang, dinilai tidak sesuai kondisi di lapangan.

Kalaupun dengan alasan bakal memusnahkan ikan kecil dalam jangka panjang, Jupri menilai juga tidak relevan karena sejak lama pukat hela dan tarik sudah digunakan dan hingga kini mampu menyejahterakan nelayan.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat meninjau kembali pemberlakukan Permen KP tersebut agar tidak diterapkan bagi daerah yang kondisi lautnya seperti di Kaltara, karena mengancam kehidupan nelayan.

Menurut Jupri, pendapatannya selama menggunakan pukat yang dilarang tersebut cukup menjanjikan. Dalam sekali melaut dengan hitungan seminggu ia bisa meraup penghasilan hingga Rp 5 juta. Sehingga dengan hitungan dua kali melaut dalam sebulan maksimal Rp 10 juta.

Tapi, dengan Permen KP tersebut, penghasilan Jupri terancam. Padahal, dengan pukat tersebut ia bisa menangkap berbagai jenis ikan seperti bawal, kakap merah, dan jenis ikan lain maupun udang.

Jupri juga mengungkapkan dampak Permen KP tersebut tidak hanya dirasakan nelayan, tapi masyarakat Kaltara pada umumnya karena konsumsi ikan diperkirakan bakal menurun. Disamping itu, juga mengurangi ekspor ikan Kaltara ke luar negeri karena setahu dia, ikan-ikan tangkapan nelayan sudah banyak di ekspor ke Malaysia dan negara lainnya.

Di sisi lain, Jupri menilai rencana pemerintah pusat untuk memberi bantuan pengganti pukat hela kepada nelayan, belum juga terealisasi. Kalaupun jadi, Jupri menilai bantuan tersebut tidak cukup membuat pukat seperti yang diinginkan pemerintah, karena dirinya mendapat informasi bantuan hanya Rp 10 juta per nelayan.

“Harapannya semoga keputusan dari Ibu Susi (Menteri KP) untuk Tarakan dan Kaltara tidak diberlakukan untuk pukat trawl,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara Nur Hasan mengatakan, saat ini dirinya sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan nasib nelayan.

“Kita lagi perjuangkan di Jakarta bagaimana langkah-langakahnya, jangan sampai diberlakukan dulu. Kalau itu langsung diubah, mereka (nelayan) mau makan apa? Karena rata-rata nelayan kita di bawah 5 GT,” ujarnya ketika dihubungi media ini.

Ia mengharapkan pihak terkait baik pemerintah, aparat keamanan maupun perwakilan nelayan bisa duduk satu meja membahas persoalan ini, bukan langsung diterapkan.

“Paling bijak pemerintah provinsi mengambil langkah meminta ke menteri memperpanjang masa moratorium aturan ini sampai pemerintah pusat sudah bisa adil. Kemarin kita minta bantuan sama pemerintah pusat, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” ungkapnya.

Dia juga mengaku sudah banyak keluhan yang diterima dari nelayan di Kaltara. Jika Permen KP ini diberlakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya, ribuan nelayan bakal terancam keberlangsungan hidupnya.

Data yang diperolehnya, di Kaltara sendiri ada sekitar 4 ribuan nelayan yang menggantungkan penghasilannya pada tangkapan pukat hela. Paling banyak tersebar di Tarakan dan Nunukan yang merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Kaltara. (*/mrs/fen)
Sumber : bulungan.prokal.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply