Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Permohonan Bantuan Minim, Jatah Kapal dan Alat Tangkap Dialihkan ke Daerah Lain

Pemuda Maritim -  Tahun 2017 ini, nelayan yang masih bandel menggunakan pukat hela dan tarik akan ditindak secara tegas.

Penindakan ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela dan Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Namun seperti diketahui, adanya larangan ini juga menuai sejumlah komentar dari para nelayan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kaltara. Pasalnya, Permen tersebut dinilai tak memberikan solusi konkret.

Perihal anggapan tidak adanya solusi ini, justru dibantah oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Maryanto. Kepada Tribunkaltim.co, Rabu (4/10/2017), dia menegaskan, sebenarnya sudah ada solusi.

Hanya saja selama ini, kata dia, diwaktu urusan perikanan tangkap ini belum beralih ke DKP Kaltara sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota dinilai memang tidak gesit memanfaatkan semua peluang yang ada.

"Usulkan bantuan ke Kementerian, cuma yang dari kabupaten/kota ini nggak gesit membaca peluang," ujarnya.

Hal ini menurutnya terlihat dari minimnya permohonan bantuan yang disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari puluhan ribu nelayan yang tersebar di seluruh Kaltara, selama tahun 2016, hanya ada sekitar 200-an permohonan saja yang sudah disampaikan.

Menurutnya, syarat yang harus dimiliki nelayan untuk mendapatkan bantuan tidaklah terlalu sulit dipenuhi.

Di antaranya, secara perorangan harus mengantongi Kartu Nelayan dan kelompok nelayan harus memiliki Koperasi Nelayan.

Padahal kata dia, jatah yang dimiliki Kaltara, baik untuk kapal, alat tangkap dan bantuan lainnya cukup besar. Seperti tahun 2016 lalu kata dia, Kaltara memiliki jatah 100 kapal nelayan (ada yang sudah dilengkapi alat tangkap) dari KKP.

Sayangnya, karena minimnya usulan masuk dan yang lolos verifikasi, jumlah kapal yang akan diterima tahun 2017 ini hanya sekitar 30-an saja.

Sebanyak 30-an kapal ini akan dibagi kepada koperasi nelayan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

"Sisa alokasinya dialihkan ke daerah lain," ujarnya.

Permasalahan ini menurutnya, bukan semata kesalahan nelayan. Di sinilah menurutnya terlihat kurangnya pembinaan pemkab/pemkot di Kaltara terhadap nelayan di wilayahnya.

Di antaranya terkait perlunya memberikan kesadaran pada nelayan, akan pentingnya kepemilikan Kartu nelayan dan pendirian Koperasi Nelayan.

Dan perlu diketahui juga kata dia, perihal permintaan bantuan ini, DKP Kaltara tak bisa mengintervensi. Semua proses pengajuan bantuan ini sudah menggunakan sistem.

Pihaknya hanya akan memverifikasi dan memvalidasi apakah persyaratan-persyaratan seperti kepemilikan Kartu Nelayan, SK Koperasi Nelayan sudah terpenuhi. Jika memang sudah memenuhi syarat, usulan akan disampaikan ke pusat.

Dia berharap agar hal ini bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya. Apalagi saat ini kata dia, beberapa kewenangan sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah dialihkan dari kabupaten/kota ke Pemprov Kaltara.

"Jadi usulan itu dari kabupaten, mereka yang input. Yang punya user name mereka. Kita nggak bisa memasukkan usulan," ujarnya. (*)
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply