Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut

Pemuda Maritim - Indonesia mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan anti illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang diterapkan di Indonesia sekarang. Ajakan tersebut dimaksudkan, agar dunia internasional tahu dan paham tentang penerapan konsekuensi bagi pelaku IUU Fishing di Indonesia.

Pernyataan tersebut diserukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengisi panel World Ocean Summit (WOS) 2017 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 22-24 Februari 2017. Dalam panel bertajuk What Comes Next: A Call or Commitments itu, Susi dengan tegas menerangkan resiko dan hukuman bagi pelanggar hukum di perairan Indonesia.

“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini,” ucap dia.

Dengan konsekuensi hukuman tegas, Susi menyebut, ada dampak positif lain yang akan didapat oleh Indonesia dan negara lain di seluruh dunia. Dampak itu, tidak lain adalah diterapkannya ekonomi biru (blue economy) yang tidak lain adalah pemanfaatan ekonomi di sektor kelautan dan kemaritiman dengan ramah lingkungan.

“Jadi antara pertumbuhan dan ekonomi kelestarian itu jalan berbarengan. Kita upayakan ekosistem di marine resources ini memperkuat produktivitas kita,” tutur dia.

Menurut Susi, sejak IUU Fishing terjadi di perairan Indonesia, potensi Indonesia sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang kedua dunia, tidak bisa dimaksimalkan. Padahal, dengan panjang 97 ribu kilometer garis pantai, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara produsen perikanan besar di dunia.

Namun, kata Susi, kenyataannya Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, kalah dari Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia. Untuk itu, lanjut dia, pengelolaan perikanan berkelanjutan penting diterapkan di Indonesia.

“Saya pikir, dalam bisnis perikanan ini kita harus membuat tata kelola yang berkelanjutan dengan produktivitas yang baik. Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita,” ujar dia.

Susi kemudian mencontohkan, pada periode 2000 hingga 2003, transaksi ekspor Indonesia mengalami fase penurunan yang sangat jauh hingga menyebabkan industri perikanan saat itu mengalami penurunan drastis. Semua itu, salah satunya karena tata kelola perikanan berkelanjutan tidak diterapkan.

Susi menilai, kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut masih rendah dan harus ditingkatkan. Kata dia, salah satu upaya yang sedang digalakkan saat ini adalah pembangunan sektor perikanan dan kelautan dan mulai memperlihatkan hasil yang baik, meskipun secara umum stok ikan mengalami penurunan.

“Saya tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, dan masyarakat nelayan. Saya juga butuh Interpol misalnya untuk mencegah kejahatan transnasional yang sering terjadi,” ajak dia.

Apresiasi dari Dunia Internasional

Direktur Eksekutif WOS 2017 Charles Goddard mengatakan penyelenggaraan WOS bertujuan untuk mengetahui kondisi perikanan global dan bagaimana melakukan perikanan yang lebih berkelanjutan. Dan keberhasilan Indonesia dalam menangani IUU Fishing menjadi salah satu contoh yang patut diketahui secara global.

“Satu hal yang menjadi perhatian kami pada perikanan di Indonesia adalah program yang sukses dari Ibu Susi Pudiastuti dalam menangani IUU Fishing. Itu suatu hal yang fantastis dan semua orang mengatakan itu kesuksesan yang luar biasa. Dan tentu saja Indonesia mempunyai target yang tinggi untuk membangun bisnis perikanan. Dan pertanyaan kemudian yang patut diungkapkan adalah bagaimana proses selanjutnya, untuk mengubah keberhasilan IUU Fishing di perairan Indonesia dan meningkatkan perikanan domestic Indonesia menjadi perikanan yang berkelanjutan,” kata Goddard yang diwawancarai Mongabay disela-sela penyelenggaraan WOS di Nusa Dua Bali.

“Dan saya pikir pemerintah Indonesia telah memikirkan dan mencoba untuk menangani dan mengetahui pelaksanaannya agar perikanan menjadi lebih berkelanjutan. Dan itu menjadi tantangan yang cukup berat karena Indonesia menetapkan target pertumbuhan yang tinggi dari volume dan pendapatannya dari sektor perikanan,” tambahnya.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dunia internasional memberikan apresiasnya dengan lugas. Apresiasi itu, diberikan atas langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam mengatasi masalah kelautan dan sekaligus meminta Indonesia lebih berperan aktif dalam skala yang lebih besar.

“Laut adalah masalah penting yang bukan saja menjadi masalah Indonesia tetapi juga masalah seluruh dunia. Yang menarik, mereka ingin melihat leadership Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar,” ungkap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Nusa Dua, Bali.

Menurut Luhut, apresiasi dari internasional tersebut, didapat setelah dia melakukan pertemuan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi seperti dari Uni Eropa, United Nations Environment Programme (UNEP), International Maritime International (IMO), dan Food and Agriculture Organization (FAO).

Selain dengan lembaga di atas, pertemuan juga dihadiri Peter Thomson, President of General Assembly United Nations, dan delegasi dari Kepulauan Solomon, serta delegasi Kepulauan Fiji.

“Masalah lingkungan ini perlu penanganan segera dan komprehensif harus dikerjakan bersama demi kebaikan bersama,” ucap dia.

Luhut menerangkan, dalam pertemuan tersebut, delegasi dari PBB meminta inisiatif Indonesia dalam menjaga lautan dan itu didukung langsung oleh PBB. Selain itu, delegasi dari Uni Eropa meminta Indonesia menggelar pertemuan atau konferensi untuk membuat rencana aksi tentang masalah laut.

“Akhirnya, disepakati untuk mengadakan Ocean Action Forum yang akan membuat action plan untuk masalah laut ini, antara lain seperti sampah plastik ini,” jelas dia.

Menurut Luhut, masyarakat Internasional melihat Indonesia saat ini sudah bisa memainkan peran dalam masalah-masalah internasional. Respon bagus tersebut diharapkan bisa dibaca oleh Presiden RI Joko Widodo dan berharap bisa menaikkan level Indonesia di dunia internasional.

Prioritas Kemaritiman

Tentang skema kemaritiman yang banyak diperbincangkan dalam forum WOS, Luhut menjelaskan bahwa itu memang menjadi fokus yang sedang dibicarakan. Menurutnya, skema kemaritiman adalah bagaimana membangun infrastruktur dengan baik, setelah sejak lama pembangunan itu diabaikan.

“Dimasa lalu,budget kita banyak digunakan untuk subsidi. Sekarang infrastruktur harus dibangun, kalau tidak segera dibangun, cost kita masih akan tetap tinggi,” sebut dia.

Luhut mengungkapkan, sejak subsidi dialihkan kepada sektor yang lebih tepat, dampak positif sudah mulai terlihat seperti harga-harga kebutuhan bahan pokok di kawasan Indonesia timur yang sudah mulai turun hingga 22%.

“Sampling di beberapa tempat, tapi kan ini baru dua tahun. Jadi kalau kita terus melakukan hal ini, membangun jalan, bandar udara, pelabuhan laut dan lain-lain, akan lebih terlihat lagi (hasil positif) di tahun 2020,” ujarnya.

Setelah infrastruktur, Luhut menyebut, prioritas Kemaritiman selanjutnya adalah sektor pariwisata, perikanan dan energi. Menurutnya, hingga kini hampir semua tujuan wisata yang sudah dideklarasikan oleh Indonesia, jumlah wisatawannya mengalami kenaikan.

“Sekarang yang harus kita lakukan adalah membersihkan daerah-daerah wisata itu dari sampah. Selain itu, pemetaan bawah laut saat ini juga masih berlangsung, tujuannya untuk bisa menambah potensi yang bisa digali dari dasar laut Indonesia,” papar dia.
Sumber : www.mongabay.co.id

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply