Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » APMI Dilibatkan sebagai Tim Penyusun Kurikulum Kemaritiman

Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah lautnya lebih dari 70%, sudah sepatutnya mampu menguasai dan memanfaatkan sumber daya maritimnya secara optimal, berkelanjutan, dan menyeluruh yang dimulai dari pinggiran dan desa. Apalagi Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. 

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, pemerintah memandang sangat perlu adanya Kurikulum Kemaritiman sehingga muatan-muatan kemaritiman dapat dipelajari di sekolah sejak usia dini hingga SMA dan sederajat sebagai bekal untuk membangun kemaritiman di negeri ini.

Pemerintah melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kemendikbud RI, tengah mematangkan dokumen-dokumen terkait Kurikulum Kemaritiman, meliputi Naskah Akademik Kurikulum Kemaritiman, Kurikulum Kemaritiman itu sendiri, dan Panduan Implementasi Kurikulum Kemaritiman. Dalam penyusunan semua dokumen itu, Puskurbuk melibatkan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) yang diwakili oleh Kaisar Akhir, S.I.K. selaku Wakil Sekjen APMI sebagai anggota tetap Tim Penyusun.

Pada tanggal 6-7 Maret 2017 di Gedung Puskurbuk, Jakarta, Kaisar dari APMI diundang sebagai narasumber dalam penyusunan naskah akademik Kurikulum Kemaritiman. Dalam kesempatan itu, Kaisar menyampaikan bahwa Kurikulum Kemaritiman secara umum bertujuan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik tentang kemaritiman menuju kejayaan Indonesia sebagai bangsa dan negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Sri Hidayati, M.Si yang akrab dipanggil Bu Hida selaku Kabid Kurikulum Puskurbuk mengatakan bahwa Kurikulum Kemaritiman harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi daerah, budaya lokal, kemampuan satuan pendidikan, dan tantangan abad 21. Berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah daerah, guru, sekolah, dan masyarakat harus dilibatkan dalam implementasi kurikulum ini. Kurikulum Kemaritiman merupakan bentuk dari diversifikasi kurikulum yang diprioritaskan untuk mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Setelah Kemaritiman, ada dua kurikulum yang juga akan menjadi prioritas yaitu Kurikulum Agraris dan Kurikulum Niaga/Jasa. Dengan demikian, anak Indonesia akan lebih siap dan mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya baik yang ada di sekitarnya maupun secara umum di wilayah NKRI.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply