Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» »Unlabelled » Kapal Berizin Tetap Ditangkap di Laut


Pemuda Maritim - Penangkapan terjadi dengan alasan kapal-kapal itu tidak memiliki sertifikat radio, dan sertifikat ukuran lambung kapal dari Badan Klasifikasi Nasional. Padahal sebelum berlayar, kapal-kapal ini telah mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Sebenarnya kalau sudah ada surat izin berlayar dari syahbandar tidak boleh lagi menyetop kapal, menangkap, menaiki kapal, bahkan terkadang membawa senjata,” kata Abdul Khair, anggota DPRD Kaltara.

Akibatnya, para pengusaha pun kehilangan kepastian hukum saat berlayar.

Menurut Abdul Khair yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, apabila KSOP telah mengeluarkan SIB, maka pihak manapun diharapkan  tidak melakukan penahanan dengan berbagai argumentasi.

“Para pengusaha itu bukannya rampok atau penjahat. Jadi ketertiban administrasi pengamanan terhadap pengusaha sama sekali tidak ada,” ujarnya.

Komandan Patroli dan Humas KSOP Tarakan, Syaharuddin mengatakan kapal-kapal yang sudah diberangkatkan dan mendapatkan SIB tentu sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Ditinjau dari berbagai peraturan menteri dan peraturan Dirjen Perhubungan Laut, kapal-kapal itu diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui kajian pemeriksaan dan verifikasi, baik validitas sertifikat, kondisi lapangan dan ketentuan-ketentuan lain.

“Dari kacamata kami, dalam hal ini syahbandar selaku fungsi keselamatan dan keamanan, kapal-kapal pengangkut barang berbahaya seperti bahan bakar minyak itu sudah memenuhi persyaratan makanya kami mengeluarkan namanya surat persetujuan berlayar,” kata Syaharuddin kemarin.

Dijelaskannya, kapal-kapal itu tentu ditinjau dari berbagai faktor sebelum diberangkatkan. Salah satunya faktor daerah pelayaran yang terdiri dari beberapa kategori yakni kategori kawasan Indonesia, lokal, seluruh lautan, terbatas, perairan dan daratan, jarak tempuh, proston kapal, tipe kapal, bahkan jenis kapal yang dibangun secara tradisional ataupun secara modern.

“Namun tidak hanya melihat itu saja. Ketika kapal itu lebih dari 35 grosstone (GT), maka berbeda perlakuannya. Kapal GT lebih daripada 175 atau 500 berbeda juga perlakuannya. Kapal yang di bawahnya GT 35 juga berbeda lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi banyak item, dan memang pokok permasalahan itu tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Yang pasti, jika KSOP sudah mengeluarkan surat persetujuan berlayar, itu merupakan dokumen negara dan kapal itu dianggap memenuhi persyaratan sebagai tenaga teknis atau sebagai tenaga ahli.

“Yang namanya sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar yah pasti kami periksa dulu sertifikat mereka. Tidak mungkinlah kami berangkatkan kapal yang memang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi yang sudah dipersyaratkan,” ungkapnya.

Namun tidak bisa dikatakan bahwa kapal itu harus disamakan perlakuannya. Sebab ada pembebasan-pembebasan  tersendiri, apakah kapal itu wajib memiliki sertifikat radio atau tidak. Disitu bisa dilihat ternyata setelah dibuka aturan ketentuannya, ada kapal yang tidak wajib untuk sertifikat radio bahkan bisa dibebaskan dari radio.

“Untuk masalah terhadap kapal yang ditahan atau dalam pemeriksaan Angkatan Laut pada saat kapal melakukan pelayaran mungkin sebaiknya langsung berkomunikasi terhadap pihak yang mempermasalahkan kapal itu,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta, yang dihubungi via telepon menyerahkan semua urusan ini pada Lantamal XIII Tarakan.

“Silahkan bertanya ke Lantamal XIII Tarakan, karena itu menjadi urusan mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Lantamal XIII Tarakan, Kapten Ali Siswasiwan belum bisa memberikan keterangan kepada media karena pihaknya masih melakukan konfirmasi ke pihak terkait kasus ini.

“Saya harus menanyakan terlebih dahulu, jikalau sudah ada jawaban akan saya infokan,” ujarnya singkat.


Mulai kemarin, sejumlah pemilik kapal pengangkut yang beroperasi di wilayah Kaltara mogok berlayar. Ini mereka lakukan sebagai bentuk protes sekaligus buntut dari penangkapan 6 kapal antar daerah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam beberapa waktu belakang ini.
Sumber : prokal.co

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply