Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nelayan di Kota Pekalongan Tak Terpengaruh Pelarangan Cantrang

Pemuda Maritim - Para nelayan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyatakan tidak terpengaruh adanya larangan penggunaan alat tangkap ikan jenis cantrang. Hal ini karena para nelayan tersebut menggunakan alat jenis "purse seine" untuk menangkap ikan di laut.

Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Pekalongan Sugiyo mengatakan bahwa sebagian besar para nelayan menggunakan alat tangkap jenis "purse seine" dan "gillnet" sehingga mereka sudah terbiasa mencari ikan di laut dengan alat itu.

"Justru dengan adanya pemerintah melarang para nelayan menggunakan alat tangkap cantrang, akan berdampak positif terhadap para bakul ikan di Kota Pekalongan," katanya di Pekalongan, senin (20/3) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan bahwa target realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan pada tahun ini sebesar Rp5,8 miliar atau naik dari PAD sebelumnya Rp5,7 miliar.

Adapun produksi lelang ikan pada hari Senin (20/1) sebanyak 42.902 kilogram atau setara Rp573,1 juta.

Meski aktivitas lelang ikan di TPI sempat tersendat karena kondisi cuaca buruk, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kota Pekalongan Aries Sidarcahya mengatakan hasil produksi perikanan tangkap masih melimpah.

Pada tahun 2016, menurut dia, produksi hasil perikanan tangkap mencapai 15.641 ton atau naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 14.621 ton.

"Pencapaian produksi perikanan tangkap yang relatif cukup tinggi tersebut maka berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah terlampaui, yaitu Rp6 miliar padahal target yang ditetapkan hanya Rp5,7 miliar," katanya.

Seperti diketahui, larangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh pemerintah sempat menimbulkan pro dan kontra. Hingga akhirnya pemerintah memberikan perpanjangan waktu penerapan larangan selama enam bulan sejak Januari 2017. Perpanjangan toleransi pelarangan cantrang tersebut tertuang pada surat edaran bernomor B.I/SJ/PL.610/I/2017 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Menteri Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja.
Sumber : merdeka.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply