Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Penerbitan Izin Penangkapan Ikan Diperketat

Pemuda Maritim - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa mulai tahun ini setiap pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) harus disertai dengan laporan keuangan yang tuntas guna memenuhi ketentuan perpajakan berlaku. Kebijakan yang lebih ketat tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan pencatatan nilai ekonomi sektor kelautan dan perikanan (KP).

Menurut Susi, kebijakan itu untuk menjalankan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, selama ini belum diterapkan. Akibatnya, laporan pajak yang masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak sinkron dengan pajak. “Ini bentuk koordinasi. Semua kegiatan usaha termasuk jasa, apalagi di sektor yang mengeksploitas sumber daya alam (SDA), mesti reported sekali. Kita terapkan aturan yang memang selama ini ada tapi tidak diterapkan. Efektif tahun ini, setiap perpanjangan SIPI, laporan keuangan harus clearance dengan pajak. Sekarang, seolah-olah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di negara lain yang mengeluarkan izin eksploitasi di negara lain,” kata Susi usai dialog bersama Menteri Keuangan tentang Optimalisasi Peran Sektor Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional di Jakarta, kemarin.

Susi menuturkan, kontribusi subsektor perikanan tangkap masih jauh dari cerminan wajar dan sehat apabila dibandingkan dengan pantai Indonesia yang terpanjang kedua di dunia. Seharusnya, subsektor perikanan tangkap mencerminkan besarnya laut Indonesia dan berkontribusi bagi ekonomi. Kondisi itu karena maraknya kegiatan ilegal di sektor perikanan di Indonesia, hingga kemudian pemerintah melakukan pemberantasan.

Sejak dimulainya pemberantasan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU fishing), kata dia, juga masih ditemukan upaya-upaya pelanggaran. Padahal, pemerintah ingin mewujudkan kegiatan perikanan tangkap yang legal (legal, reported, and regulated/ LRR fishing). "Reporterd, karena kita ingin tahu seberapa besar ikan yang ditangkap. Kita ingin sumber daya kita lestari dan bisnis berjalan. Kita paham, bisnis penangkapan yang berlebihan tanpa mengindahkan kapasitas daya dukung dan potensi sumber daya ikan, perikanan dan bisnis akan habis. Indonesia dalam dua tahun ini barangkali satu-satunya negara yang biomasa lautnya naik 200% lebih dari negara lain yang biomasa laut turun 3 kali lebih cepat," kata Susi.

Dengan mewujudkan praktik perikanan tangkap yang legal (LRR fishing), kata dia, menaikkan produktivitas perikanan tangkap yang mebebaskan Indonesia dari kartu kuning, termasuk bebas tarif masuk ke pasar Amerika Serikat (AS). "Ibu Sri Mulyani (Menkeu Sri Mulyani Indrawati) pasti menginginkan kontribusi dari perikanan yang wajar dan sesuai dengan potensi, yang memang pantas kita banggakan. Jangan sampai, potensi di atas kertas besar, tapi realitas pembayaran sangat sedikit. Intinya, KKP bekerja sama dengan pemangku kepentingan. KKP tidak ada niatan mempersulit pengusaha," kata Susi.

Sri Mulyani memaparkan, kontribusi penerimaan pajak dari setor perikanan pada 2016 hanya 0,01% atau turun sejak 2014-2015 yang tercatat masing-masing 0,02% atau sama seperti 2012-2013 yang masing-masing 0,01%. "Itu adalah sektor perikanan yang sebetulnya kita wajib untuk tersinggung. Karena Republik Indonesia di seluruh dunia selalu memperkenalkan we are an archipelago country (negara kepulauan). Laut kita lebih luas dari daratan kita. Tapi kontribusinya laut hampir 0,01%. Itu sesuatu yang berarti ada something really wrong," kata Sri Mulyani.
Sumber : id.beritasatu.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply