Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » 2 Tahun lebih Poros Maritim Berjalan, Pengusaha di bidang ini masih Berdarah-darah



PEMUDA MARITIM Jakarta – Para pengusaha maritim dari berbagai bidang saat ini masih mengalami banyak kendala seiring dengan berjalannya visi Poros Maritim Dunia. Seakan menjadi ironi, visi luhur yang didengungkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2014 silam, masih jauh panggang daripada api jika dilihat dari pencapaiannya.

Para pengusaha maritim masih dilanda kesulitan dalam banyak hal alias berdarah-darah. Begitulah ungkapan yang dilontarkan oleh praktisi pelayaran Ir Adharta Ongkosaputra, Msc dalam acara pengukuhan kepengurusan Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) periode 2017-2022 beberapa waktu lalu.

Ia menyebutnya kondisi saat ini dengan istilah red ocean strategy, di mana hubungan antar sesama pengusaha maritim serta dengan para pemangku kebijakan masih belum searah. Dampaknya, roda perekonomian dari sektor maritim tak kunjung membaik keadaannya.

Fenomena yang dicontohkan ialah soal perizinan dan peran perbankan dalam menopang pembiayaan para pengusaha maritim. Menurut Adharta masih banyak regulasi yang menyulitkan para pengusaha untuk berkembang.

“Dengan bunga bank sebesar 11 % saat ini sangat tidak masuk akal membuat pengusaha maritim untuk maju dan berkembang usahanya. Yang ada justru banyak dari mereka yang kelilit utang dan gulung tikar,” tandasnya.

Bahkan ia menuntut agar bunga bank bagi pengusaha maritim dihapuskan dan mereka diberi subsidi hingga 50% dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya tenor pembayaran yang relatif singkat saat ini sangat menghambat para pengusaha di bidang maritim.

“Saat ini tenor pembayaran antara 4-5 tahun, seharusnya bisa mencapai 10-15 tahun,” tegasnya.

Oleh karena itu ia bersama praktisi maritim lainnya menginisiasi berdirinya organisasi Pramarin sebagai wadah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ia yang menjabat sebagai Dewan Pembina optimis, organisasi ini akan mendatangkan manfaat bagi para pengusaha sekaligus menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah.

Senada dengan Adharta, pengamat maritim dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menyatakan bisnis maritim belum banyak berkembang di tengah berjalannya visi Poros Mairtim Dunia dan Tol Laut.

Ia setuju di lain sisi masih banyak pengusaha yang kesulitan mengurus perizinan namun adanya kemudahan juga bukan berarti menurunkan kualitas dan persyaratan dalam usaha pelayaran. Karena bisnis pelayaran merupakan bisnis yang high class, bukan sembarangan.

“Ada aturan baru yang mengatur soal modal awal mendirikan perusahaan pelayaran, menurut saya ini malah kurang tepat karena berdampak pada penurunan kualitas terabaikannya kewajiban-kewajiban yang diemban oleh para pengusaha,” terang Siswanto di Jakarta, (26/4).

Pria yang aktif mengajar di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta menyatakan di tengah kemudahan perizinan juga disertai dengan kualitas yang mumpuni. Jangan sampai citra maritim Indonesia justru turun di dunia internasional.

Selanjutnya soal kesulitan pembiayaan karena kurang mendapat dukungan dari perbankan, Siswanto menilai ini masalah makro dalam perekonomian kita. Artinya bank pun mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

“Tidak bisa bank bertindak sesukanya dalam menurunkan bunga untuk membantu para pengusaha di bidang maritim, yang ada malah mereka akan terkena penalty dari BI,” imbuhnya.

Siswanto pun menyatakan agar ada standar yang jelas dan semua pihak termasuk BI harus bertemu dalam membahas masalah ini. Ia juga menilai bahwa pemerintah saat ini kerap mengeluarkan keijakan yang tidak jelas tolok ukurnya.

Pengamat yang dikenal kritis ini mencontohkan seperti kebijakan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan beberapa waktu lalu yang akan menurunkan biaya Terminal Handling Charges (THC). Pemerintah selalu membandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Thailand.

“Sudah pasti berbeda keadaannya di Indonesia dengan di negara lain. Padahal biaya THC di Indonesia sudah sangat standar, kalau diturunkan lagi yang terjadi malah pengusaha tidak mendapat keuntungan,” pungkasnya. Source : maritimnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply