Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Ini Unsur Pelanggaran Pidana TI Apung Remodong versi Nelayan dan LKPI

Pemuda Maritim - Unsur pelanggarannya yakni, TI apung beroperasi secara ilegal dan di kawasan wisata.

"Unsur pelanggaran pidananya kan sudah ada, nah kami konsultasi saja ke Polsek Belinyu, agar ada proses hukum terhadap panitia yang menjamin masuk dan beroperasinya TI apung, kalau TI apung itu ilegal kan sama saja sudah terjadi pelanggaran hukum, Remodong itu merupakan kawasan wisata, sesuai keputusan Bupati Bangka Tahun 2015," jelas Perwakilan Nelayan Belinyu sekaligus Wadir LKPI Bangka Hanif, kepada bangkapos.com Kamis (20/4/2017), di Mapolsek Belinyu.

Hanif dan puluhan nelayan Belinyu, Kamis (20/4/2017) siang kembali mendatangi Mapolsek Belinyu, untuk konsultasi dan mempertanyakan hal tersebut.

Selasa (18/4/2017) lalu, puluhan nelayan Belinyu dan pengurus LKPI Bangka juga sudah mendatangi Mapolsek Belinyu untuk hal sama.

Menurut Hanif, nelayan juga akan ke Ditpolair Polda Babel, untuk mempertanyakan proses hukum, terkait pelanggaran pidana yang dilakukan panitia TI apung Remodong tersebut.

Karena tempat kejadian perkaranya ada di perairan, apalagi di Selasa lalu, Ditpolair sempat mengamankan para pemilik ponton.

"Ada sepuluh orang siap memberikan kesaksian, bahwa TI apung sudah beroperasi di Remodong," jelas Hanif.

Nelayan Belinyu dan LKPI Bangka menganggap bahwa dalam persoalan masuk dan beroperasinya TI apung di Perairan Remodong Belinyu, sudah terjadi pelanggaran pidana.
Sumber : tribunnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply