Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Pemerintah Reformasi Perizinan untuk Tingkatkan Produktivitas Perikanan

 Pemuda Maritim - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengungkapkan pihaknya akan melakukan Reformasi Perizinan di perikanan tangkap.  Salah satu hal yang akan dilakukan adalah melakukan desentralisasi perizinan dengan membagi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di seluruh Indonesia.

"Jadi perizinan akan di desentralisasi menjadi 11 WPP. Misalnya WPP 571 Selat malaka itu kantor pusatnya di Belawan, atau 572 Pantai Barat Sumatera, kantor pusatnya di Bumus (Padang). Kita akan membagi nantinya sesuai dengan komoditas masing masing," terang Sjarief, Rabu 12 April 2017.

Dirinya mengungkapkan setiap daerah memiliki komoditas unggulan yang berbeda beda antara wilayah tangkap satu dengan lainnya.  Misalnya, Daerah Natuna itu unggulannya cakalang, cumi. Arafura itu Cumi dan Udang. Juga Maluku itu Tongkol, Tuna dan sebagainya. Nantinya di setiap wilayah kantor pusat regional WPP tersebut akan dibuat kantor regionalnya dan memaksimalkan gerai gerai perizinan yang sudah dibentuk sebelumnya.

Dia menambahkan pada tahun 2016 KKP telah membuka 32 lokasi dan akan bertambah 30 lokasi di tahun ini. Hingga 11 April 2017, gerai yang dibuka mencapai 11 lokasi.

Dirinya mengutarakan awalnya sebelum UU otonomi daerah ketentuan pengurusan izin untuk ukuran 0-10 GT itu di kabupaten kota, sedangkan untuk ukuran 10 - 30 GT itu di provinsi dan diatas 30 GT itu kewenangan pusat. Setelah penerbitan UU otonomi daerah nelayan kecil kesulitan dalam mengurus izin kapal yang kecil karena harus berjalan jauh ke provinsi hanya untuk kapal 3-5 GT.

Sehingga KKP merancang semua perizinan akan disatukan keseluruhan data basenya, namun kewenangannya tetap tidak dirubah. Sehingga nantinya lebih kepada didistribusikan kewenangannya ke kantor regional WPP yang mendekati lokasi nelayan. Sebab gerai yang dibuka saat ini sngat baik responnya karena mendekati lokasi nelayan.

"Sehingga nantinya nelayan tidak perlu jauh jauh ke jakarta atau menggunakan jasa perantara sehingga menghasilkan marut data. Ini tidak mengubah permen atau aturan apapun dalam pelaksanaannya. Nantinya dalam prakteknya akan kurang lebih sama seperti PTSP yang ada di daerah," terang Sjarief.

Dalam reformasi perizinan yang dilakukan tersebut nantinya juga akan menyederhanakan izin yang di kelola oleh KKP menjadi hanya 3 jenis izin, yakni SII, SIKPI dan Buku Kapal saja. Sedangkan dalam waktu proses izin dipotong dari 20 hari menjadi hanya 3 hari saja.

Dengan sistem pembagian 11 WPP tersebut akan dapat mendorong perikanan yang berkelanjutan. Sebab jumlah kapal penangkapnya akan disesuaikan dengan wilayah tangkapnya. Jika di suatu WPP sudah menjadi merah warnanya maka kementerian akan mengendalikan jumlah kapalnya dengan di pindahkan ke wilayah yang masih hijau.

"Misalnya wilayah Arafura yang eks asing sekarang sudah hijau, maka wilayah Pantura yang saat ini merah bisa kita pindahkan ke sana," jelas dia.

Instrumen izin akhirnya bukan hanya sekedar mengeluarkan izin tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mengendalikan, antara stok dan kapal yang harus seimbang.

"Sebab jika tidak seimbang maka kesejahteraan nelayan akan turun karena sudah berlebihan di suatu tempat. Pada saat yang sama kita juga melakukan peningkatan kepatuhan pengusaha dari segala pelanggaran yang ada saat ini setelah izinnya dipercepat," ungkap Sjarief.
Sumber : metrotvnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply