Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Perusahaan Pencemar Laut Siap-siap Dipidana

Pemuda Maritim - Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha dan Ketua DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Hermawi Taslim mengatakan Pemerintah Indonesia harus menempuh jalur pidana kepada perusahaan pencemar Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak di Blok Montara yang kemudian mencemari hampir seluruh wilayah perairan pantai di Nusa Tenggara Timur.

“PTTEP Australasia harus dipidanakan, karena perusahaan patungan antara Thailand dan Australia itu tidak pernah melakukan studi dan penelitian terkait dampak dari pencemaran tersebut,” kata Satya W Yudha dan Hermawi Taslim yang dihubungi secara terpisah dari Kupang, Minggu. (16/04)

Seperti diketahui, tumpahan minyak dan gas dari Blok Montara itu telah mencemari hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor serta merusakkan tanam rumput laut milik nelayan Nusa Tenggara Timur akibat wilayah budidaya sudah terkontaminasi.

Satya Yudha mengatakan pihak perusahaan pencemar PTTEP Australasia menyebut bahwa tidak ada pencemaran di kawasan perairan Indonesia hingga merembes ke wilayah pantai di Nusa Tenggara Timur.

Namun, fakta menunjukkan bahwa ribuan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur tidak bisa melakukan budidaya terhadap ‘emas hijau’ itu, karena wilayah perairan setempat sudah terkontaminasi dengan minyak dan gas.

“Di sini, kita berharap ada ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan sanksi pidana kepada perusahaan pencemar tersebut,” kata anggota F-Golkar itu menegaskan.

Satya juga meminta dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membekukan segala aktivitas PTTEP di Indonesia jika perusahaan tersebut tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan kasus pencemaran tersebut secara transparan dan menyeluruh.

Seperti diketahui, baik PTTEP maupun Pemerintah Australia mengatakan bahwa tumpahan minyak Montara tidak pernah sampai di pantai-pantai di Indonesia.

Hal itu berdasarkan pada penelitian ilmiah oleh dua perguruan tinggi di Indonesia bahwa tumpahan minyak itu dibawa angin dan arus kencang dari arus lintas Indonesia (Arlindo) di tengah Laut Timor menuju laut lepas Samudera Hindia.

Sebaliknya, sejumlah ilmuwan Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga melakukan penelitian untuk pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa tumpahan minyak Montara telah mencemari pantai-pantai di Indonesia.

Bahkan, para peneliti juga memberi argumentasi bahwa para ilmuwan dan Deputy I Kemenko Bidang Kemaritiman Havaz Oegroseno berani pasang badan untuk mengajukan gugatan kerusakan ekosistem terhadap PTTEP ke pengadilan di Indonesia.

Sementara, Hermawi Taslim menjelaskan jalur pidana harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena ada unsur yang sudah dilanggar BUMN Thailand tersebut.

PTTEP sebagai induk dari perusahaan PTTEP Australasia pun mengakui belum pernah melakukan studi setelah ledakan dari anjungan Montara pada 21 Agustus 2009 itu. “Proses hukum pidana harus ditempuh karena ada unsur yang sudah terpenuhi,” katanya.

Taslim mengatakan pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat untuk membawa kasus ini masuk dalam perkara pidana dan bukan lagi masalah perdata agar kasus ini cepat selesai.

Hal ini diperkuat lagi dengan dukungan sejumlah pakar yang membantu gugatan class action rakyat NTT di Australia juga sependapat dengan para ilmuwan yang membantu pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya mengatakan Indonesia harus menindaklanjuti janji pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri Julie Bishop pada awal Maret 2017 lalu.

Ketika menyambangi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Bishop menyebutkan salah satu komitmen yang akan diselesaikan kedua pihak adalah dampak tumpahan minyak di Laut Timor hingga ke wilayah NTT.

“Ini perlu tindak lanjut dan jangan sampai hanya sebatas komitmen. Rakyat NTT seakan-akan sengaja dibiarkan untuk terus menderita akibat pencemaran itu,” katanya menegaskan.
Sumber : malangtoday.net

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply