Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Satukan Visi, KKP Gelar Sosialisasi Undang-Undang Kelautan di Bali


PEMUDA MARITIM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyelenggarakan sosialisasi perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan di Aula Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Jumat (16/6).

Kali ini regulasi yang disosialisasikan adalah Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sebelumnya, KKP juga telah menyelenggarakan kegiatan serupa di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Sumatera Selatan; dan Sumatera Utara dengan produk perundang-undangan yang berbeda.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti dalam sambutannya mengungkapkan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan agar peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dapat dipahami secara baik dan seragam oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Selanjutnya, dengan sosialisasi ini Brahmantya mengharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam permasalahan hukum bidang kelautan dan perikanan."Penekanan di bidang hukum ini sangat penting karena untuk mencapai clean governance dan good governance diperlukan dasar hukum yang jelas, sehingga seluruh aparatur negara dapat berlaku sesuai aturan hukum. Selain itu, kita juga ingin melihat sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang tengah disusun dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat umum, nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pelaku usaha lain kelautan dan perikanan," ungkapnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Made Gunaja menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini. Menurutnya, sosialisasi undang-undang perlu dilakukan di setiap wilayah, supaya masyarakat tahu mengenai hukum di wilayahnya. Made berpendapat, ketidaktahuan akan hukum selama ini telah menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pelanggaran hukum.

"Kami menyadari, mengupayakan agar semua orang tahu akan peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah, apalagi pada wilayah yang tingkat pendidikan masyarakatnya berbeda. Dalam rangka sosialisasi UU kelautan dan perikanan di Provinsi Bali, kami menyambut baik, dan terimakasih pada Kementerian, khususnya Pak Dirjen untuk menyelenggarakan kegiatan ini di Provinsi Bali. Informasi ini sangat penting bagi kami, dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kelautan," tutur Made dalam sambutannya.

Indonesia adalah negara dengan laut luas yang menjadi medium pemersatu bangsa. Lautlah yang menghubungkan pulau-pulau menjadi satu, baik secara ekologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, dalam satu wadah persatuan Indonesia. Letak geografis yang strategis, menjadikan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap kelautan. Di samping keunggulan letak geografis, sumber daya laut Indonesia mengandung potensi sumber daya hayati dan non hayati yang sangat kaya. Laut telah menjadi tumpuan ekonomi dan pembangunan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, laut yang menjadi tumpuan pembangunan nasional harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2014.

Menurut Brahmantya, hingga saat ini, pembangunan kelautan masih menghadapi kendala karena belum ada Undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan sektor di wilayah laut. Kendala tersebut dapat ditemukan baik dalam lingkup perencanan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan guna menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim dalam mewujudkan laut yang lestari serta aman, bagi ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia.

"Kita panjatkan syukur karena pada tanggal 17 Oktober 2014 lalu telah disahkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Kehadiran Undang-undang ini dijadikan norma dasar dalam menjalankan kebijakan kelautan untuk mewujudkan poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim," terangnya.

Pada pidato Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit pada tanggal 13 Nov 2014 di Myanmar, Presiden Joko Widodo menegaskan konsep indonesia sebagai poros maritim dunia dan agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 pilar utama. Pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga sumber daya laut dan menjaga kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan sebagai prioritas pertama. Ketiga, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara, bukan memisahkan, dan; Kelima, membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kelayaran dan kesejahteraan maritim.

"Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 inilah yang menjadi norma dasar pelaksanaan pembangunan kebijakan bidang kelautan dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia," tambahnya.

Brahmantya mengatakan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, kebijakan kelautan Indonesia dibentuk melalui tujuh pilar utama, yaitu: pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; pertahanan keamanan dan penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola dan kelembagaan laut; ekonomi, infrastruktur kelautan, dan peningkatan kesejahteraan; pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; budaya bahari; dan diplomasi maritim.

"Semoga dengan persamaan persepsi dan pemahaman dalam implementasi perundang-undangan, nantinya prinsip-prinsip pengelolaan kelautan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai," pungkasnya.




Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply