Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Akibat Kebijakan Susi, Nelayan Lobster NTB Kian Merana


PEMUDA MARITIM – Dunia kelautan dan perikanan kembali diterpa isu tidak sedap. Aroma menyengat pengangguran dan modus bantuan budidaya oleh KKP RI kini menjadi soroton. Permen 56 tahun 2015 tentang larangan penangkapan Lobster, Rajungan, dan Kepiting membuat nelayan kini harus menganggur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa. Menurutnya kurun waktu 2014 – 2015 sejak Susi Pudjiastuti menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan ekonomi nelayan NTB dirundung petaka.

"Permen itu seperti BOM Hiroshima-Nagasaki yang mengjabisi seluruh piranti kehidupan di sana. Adanya Permen 01 Tahun 2015 dan Permen 56 tahun 2016 bagai benturan batu karang dan kapal yang membuat nelayan langsung nyungsep, tenggelam dan menjadi pegangguran," kata Rusdianto di Jakarta (18/7).

Walaupun pemerintah Provinsi NTB berupaya memberikan solusi terbaik bagi para nelayan penangkap benih lobster untuk beralih pada sektor lain namun, lanjutnya, belum mampu mendorong dan membawa mereka pada jalan keluar yang semestinya.

NTB memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lobster terutama untuk benihnya. Dengan alasan argumentasi tidak jelas untuk kelestarian, dan sumber daya, maka KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan-red) secara sepihak sejak 2015 tanpa bertanya sesatu apapun kepada nelayan, berspekulasi menetapkan larangan penangkapan benih lobster yang ukuran 200 gram ke bawah," tuturnya.

Rusdianto yang merupakan putera asli NTB menyatakan bukan hanya NTB saja yang terkena dampak ini melankan daerah lain seperti pesisir Banten juga merasakan akibatnya. "Banyak aduan yang diterima oleh Front Nelayan Indonesia (FNI) mengenai pengangguran yang diakibatkan oleh permen tersebut," bebernya.

Ia menganalisa inti masalahnya adalah adanya larangan penangkapan dan sekaligus penangkapan nelayan lobster ketika mereka melaut. Padahal mereka sesungguhnya tidak mengerti akan adanya permen tersebut.

Karena masih lemahnya permen tersebut, KKP harus merevisi Permen 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengiriman benih lobster ke luar wilayah Indonesia. Tentu kebijakan ini berdampak langsung pada mata pencaharian nelayan penangkap benih lobster di NTB yang menurut data pada 2016 tercatat sebanyak 10.123 nelayan, yang tersebar di Lombok dan Sumbawa.

Masih kata Rusdianto, sementara di lapangan terjadi kecemburuan, saling curiga dan tidak terjalin komunikasi yang baik antara nelayan dengan pemerintah. Maka KKP dianggap tidak bisa memberikan jalan keluar bagi para nelayan.

"Pelarangan tersebut, berakhir di meja makan dalam bentuk proyek bantuan dari KKP turun ke Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh Provinsi NTB. Melalui modus program proyek pemberdayaan dan perlindungan nelayan benih lobster pada 2017 memperoleh bantuan paket budidaya sebesar Rp50 miliar," tandasnya.

Rusdianto yang merupakan kader Muhammadiyah ini juga menyatakan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat sebenarnya difokuskan untuk memberikan pelatihan kepada nelayan penangkap lobster untuk beralih ke budidaya ikan.

"Itu hanya bualan dan kebohongan modus proyek dengan berniat membancakan uang negara. Berdasarkan data yang ada, jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) calon penerima bantuan tercatat sebanyak 2.246 RTP. Sementara nelayan Lobster ada 10.123 orang di seluruh NTB. Sungguh naif cara ini," selorohnya.

Alasan utama KKP mengeluarkan Permen 01 tahun 2015 dan Permen 56 tahun 2016 itu karena banyak upaya penyelundupan bibit lobster. Tetapi sekali lagi KKP tidak bisa membuktikannya tuduhan tersebut.

"Upaya Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait untuk memutus mata rantai penyelundupan bibit lobster, belum dapat dikatakan berhasil. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara-cara memotong dan memangkas penghasilan nelayan lobster sekaligus melarang melaut tanpa ada pertimbangan apapun," tegasnya lagi.

Ia membeberkan juga soal tindakan aparat menuduh nelayan sebagai kurir penyelundupan kemudian menangkapnya.

"Kalau saja polisi, KKP dan satgas memiliki kemauan kuat untuk menangkap jaringan besar penyelundupan, maka terlebih dahulu yang ditangkap adalah pejabat-pejabat yang terlibat dalam bisnis lobster, baik yang ada di KKP maupun aparat yang berusaha joint dalam proses penyelundupan," pungkasnya.

Dampak Sosial

Dengan keluarnya Permen itu, perikanan NTB ambruk dan menuju masyarakat pesisir yang paling miskin. Konstruksi sosial masyarakat NTB terdiri dari masyarakat pesisir; kota; dan desa.

Model masyarakat ini banyak dihuni oleh penduduk yang tingkat serapan ekonominya rendah. Modus bantuan sarana dan prasarana budidaya untuk nelayan lobster di NTB tak kunjung menemukan keadilan.

Kendati bantuan demi bantuan diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan dan lobster, pemerintah menganggap bahwa bantuan itu sebagai wujud tata letak antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan adanya bentuk alih usaha dari nelayan penangkap lobster ke pembudidaya yang produktif.

"Bantuan dari pemerintah itu perlu dievaluasi, karena fakta-fakta di lapangan terjadi kegagalan dari program bantuan tersebut," imbuhnya.

Faktanya bahwa NTB sebagai produsen bibit lobster di Indonesia mengalami keterpurukan akibat peraturan Susi Pudjiastuti sehingga menyebabkan banyak kasus penyelundupan bibit lobster karena faktor dilarang menangkap.

"Nelayan lobster hanya dimodusi bantuan budidaya perorang 20 juta rupiah. Tentu angka ini tak sebanding dengan pendapatan nelayan sebelumnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hanya omong kosong karena terus berjanji tanpa ada realisasi sehingga membuat nelayan lobster meradang dan tak bisa melaut," bebernya.

FNI menganggap hal ini menunjukkan satu siklus penjajahan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah dengan dalih reistocking ke tempat lain. Sementara standar harga lobster yang dihargai pemerintah untuk nelayan belum selesai dalam pengkajiannya baik jumlah, harga, dan ukuran pembelian bibit.

"Inilah yang membuat nelayan tambah jatuh dan ambruk akibat permen yang mematikan itu," selorohnya lagi.

"Selama ini, nelayan mengaku bisa mengekspor 5 juta 7,5 juta ekor bibit lobster dalam setahun ke Vietnam. Harga yang ditawarkan ke negara tersebut pun mencapai US$4 per ekornya untuk ukuran bibit 2 cm 5 cm. Sementara kompensasi bantuan yang diberikan pemerintah bukan menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah telah mengabaikan hak-hak nelayan yang seharusnya mereka dapatkan," ungkap Rusdianto dengan geram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, penangkapan lobster hanya boleh dilakukan pada ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau setara dengan 300 gram 400 gram. Peraturan ini dikeluarkan mengingat populasi lobster, kepiting, dan rajungan sudah mengalami penurunan.

Dengan kata lain, penangkapan lobster di bawah ukuran tersebut, termasuk bibit, dilarang untuk ditangkap dan diperjualbelikan. "Sangat menindas peraturan seperti ini. Karena dengan permen ini ratusan ribu nelayan lobster NTB harus mengalami pengangguran dan ambruk," tutup dia.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply