Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Sejarah Panjang Pushidrosal Menuju Lembaga Hidrografi Profesional


PEMUDA MARITIM – Berawal dari pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Pusat Hidrografi (Pushidros) TNI AL (dulu Dishidros TNI AL) lahir sebagai lembaga hidrografi negara di bawah TNI AL Kementerian Pertahanan RIS. Hal tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri Pertahanan RIS Nomor 34/MP/50 pada tanggal 4 Februari 1950 tentang Struktur Organisasi Angkatan Laut RIS.

Pada saat yang sama, Kementerian Perhubungan juga membentuk lembaga hidrografi yang bernaung di bawah Jawatan Pelayaran. Karena terdapat dualisme kelembagaan hidrografi, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1951 (PPRI No. 23/1951) pada tanggal 31 Maret 1951, yang pada dasarnya adalah membagi kewenangan wilayah kerja dan tipikal fungsi masing-masing lembaga serta lembaga mana yang berhak menjadi wakil resmi pemerintah di International Hydrographic Organization (IHO).

Peraturan pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa kedua lembaga hidrografi tersebut menjadi perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia untuk duduk sebagai anggota IHO.

Pada rapat pertama di sidang IHO, Jawatan Hidrografi Perhubungan Laut diwakili oleh Laksamana Mas Pardi, sedangkan Captain Iman Sutopo mewakili Jawatan Hidrografi TNI Angkatan Laut.

Maraknya separatisme daerah pada periode 1950-1959, munculnya gagasan Wawasan Nusantara, dan pemutusan hubungan diplomatik dengan pihak Belanda terkait penyerahan Irian Barat telah mendorong pemerintah RI untuk menggabungkan dua lembaga tersebut.

Pemerintah menetapkan kebijakan strategis dengan menggabungkan dua Lembaga Pemetaan Laut ke dalam satu wadah di bawah ALRI, yaitu Djawatan Hidrografi ALRI (Djahidral) melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomor 164 Tahun 1960 (Keppres RI No. 164/1960).

Dalam perjalanan waktu perubahan nama dan struktur organisasi telah terjadi sebanyak tujuh kali dari Djahidral, Dithidral, Dishidral, dan Janhidros pada tahun 1976. Selanjutnya Dishidros, kembali menjadi Janhidros dan terakhir kembali menjadi Dishidros lagi hingga tahun 2016.

Diterbitkannya keputusan Presiden R.I. Nomor 288 tahun 1968 telah melegitimasi Dishidros sebagai Lembaga Hidrografi Nasional dan menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional bidang hidrografi. Dengan kata lain Keppres RI No.288 tahun 1968 merupakan dasar hukum bagi Dishidros untuk duduk sebagai delegasi resmi pemerintah RI di beberapa organisasi profesi internasional.

Beberapa bidang Hidrografi yang diwakili oleh Dishidros dalam tingkat internasional antara lain International Hydrographic Organization (IHO), Federation Internationale des Geometres (FIG), International Chartographic Association (ICA), East Asia Hydrographic Commission (EAHC).

Selain itu, bidang navigasi laut seperti International Maritim Organization (IMO) dan di bidang oseanografi seperti Inter-governmental Oceanographic Commission (IOC) dan sebagainya, Dishidros juga aktif sebagai delegasi yang membawa nama serta harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah dunia internasional.

Akhirnya momentum bersejarah terjadi, tepatnya pada tanggal 13 September 2016, TNI AL melalui Kasal Laksmana TNI Ade Supandi mengukuhkan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) yang dipimpin oleh seorang kepala berpangkat Bintang Dua (Laksamana Muda).

Peran Pushidros ke depan semakin penting mengingat visi poros maritim dunia dan tol laut yang dicanangkan oleh presiden memerlukan data hidrografi dan oseanografi yang akurat. Oleh karena itu Pushidros terus berbenah untuk menjadi lembaga hidrografi profesional kebanggaan bangsa Indonesia.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply