Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Dirjen Hubla Akui Khilaf atas Dugaan Suap Proyek Pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas


PEMUDA MARITIM – Direktur Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, perihal kasus tindak pidana suap yang menimpanya.

"Atas nama pribadi saya mohon maaf kepada masyarakat, mudah-mudahan tidak terulang lagi," tuturnya di Jakarta, Jumat, (25/8) dini hari.

Seperti dikutip Kininews.com, menurut A Tonny Budiono, bahwa uang sebanyak Rp 20,74 miliar yang didapati satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerjanya itu pemberian dari pihak yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Sebagai tanda terima dari pihak yang menang tender.

"Mereka datang mengucapkan terima kasih karena saya ajari kalian harus tender profesional, ikutin admin, teknis dan harga yang wajar dan termurah, mereka berhasil sebagai pemenang, akhirnya memberikan sesuatu," katanya.

Tonny mengakui kalau menerima pemberian tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia pun mengaku khilaf dan kembali meminta maaf.

"Ya itu kekhilafan saya, saya sebagai manusia yang tidak sempurna, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran biat yang lainnya dan semoga tidak terulang lagi," terangnya.

Diketahui, Antonius Tonny Budiono menjadi tersangka suap pada proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Tonny diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan.

Akibat perbuatannya, Tonny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara Komisaris PT AGK, Adiputra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply