Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Ditjen Hubla Gelar Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan Kapal di Bandung


PEMUDA MARITIM – Dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Keselamatan Kapal yang dibuka oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Rudiana bertempat di Hotel Aston Tropicana Bandung.

Acara Bimbingan Teknis berlangsung selama 3 (enam) hari yaitu mulai tanggal 23 – 25 Agustus 2017 yang diikuti oleh 60 orang peserta berasal perwakilan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam sambutannya, Direktur Perkapalan dan Kepelautan mengatakan bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/1/16/DJPL-16 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Manajemen Keselamatan Kapal, bahwa pembinaan dan penyegaran terhadap auditor sistem manajemen keselamatan dilakukan dengan pelatihan internal secara berkala berupa bimbingan teknis.

Lebih jauh Capt Rudiana mengatakan, bahwa berdasarkan berbagai konvensi internasional di bidang maritim serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya, setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Selain itu pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.

Artinya, pencegahan pencemaran dari kapal senantiasa terintegrasi dengan manajemen keselamatan sebagai suatu upaya atau tindakan preventif melindungi lingkungan maritim Indonesia.

Menurut Capt Rudiana saat ini sering timbul kecelakaan kapal yang diakibatkan oleh kurangnya pelaksanaan audit manajemen keselamatan kapal. Penegakan ketentuan di bidang manajemen keselamatan kapal semakin berat mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia yang memerlukan ekstra pengawasan.

“Kondisi tersebut semakin diperberat dengan adanya kecenderungan pemilik kapal atau nakhoda yang sengaja maupun tidak sengaja mengabaikan ketentuan berlaku hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, bahkan tidak segan-segan menggunakan segala cara mengabaikan kelaiklautan kapal,” pungkasnya.





Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply