Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » IPC Butuh Lahan 10 Hektar untuk Pelaksanaan Groundbreaking Pelabuhan Kijing


PEMUDA MARITIM – Kelanjutan proyek pelabuhan internasional Kijing, Kalimantan Barat akan diawali groundbreaking yang target pelaksanaannya akhir bulan Agustus 2017. Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II/IPC, Elvyn G Masassya dipertemuan dengan Bupati Mempawah, Ria Norsan membahas progres teknis proyek tersebut, Sabtu, 19 Agustus 2017 .

Dalam pertemuan kekeluargaan yang digelar disalah satu rumah warga setempat, dihadiri oleh perwakilan Gubernur Kalimantan Barat, Komisaris Utama IPC, Tumpak H. Panggabean, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Saptono RI dan Direktur Teknik & Manajemen Resiko, Dani Rusli Utama serta beberapa Kepala Dinas Kabupaten Mempawah.

Saat ini lahan lokasi groundbreaking masih dimatangkan oleh tim IPC dan pihak terkait di Kabupaten Mempawah, rencananya BPN Mempawah pada hari Selasa (22/8) baru akan sosialisasi sekitar 500 kepala keluarga (KK) yang tanah maupun rumahnya masuk daftar peruntukan proyek Strategis Nasional, pelabuhan internasional Kijing.

“Untuk lokasi groundbreaking, IPC hanya memerlukan lahan sekitar 10 hektar dari target lahan 200 hektar. Pembebasan lahannya dapat sambil berjalan beriringan pembangunan tahap awal,” jelas Direktur Teknik & Manajemen Resiko, Dani Rusli Utama kepada Maritimnews, Sabtu (19/8).

Seperti diketahui, Pelabuhan Kijing menjadi proyek strategis nasional karena menjadi pelabuhan pertama di Kalimantan Barat yang berstandar internasional dan berkapasitas besar hingga mencapai dua juta TEUs. Dimana pembebasan lahan Pelabuhan meliputi sekitar 200 hektar dan biaya mencapai Rp 5,02 triliun.

Setelah terbitnya Perpres Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, pihak IPC terlihat mendapatkan dukungan pemerintah daerah setempat untuk proses pembangunannya. source : maritimnews.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply