Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Asa Pelaut Indonesia kepada Presiden Jokowi soal Kisruh Organisasi KPI


PEMUDA MARITIM – Komunitas Pelaut Senior kembali layangkan Surat Resmi Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Kesekian kalinya. Surat bernomor 05/PS/IX/2017, itu terkait permohonan negara hadir dalam membenahi organisasi KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) melalui KLB (Kongres Luar Biasa). Hal itu juga terkait selama Presiden Jokowi memegang tampuk kepemimpinan negeri ini dengan visi Poros Maritim Dunia, selama itu pula belum menaruh perhatian terhadap kisruh yang dialami oleh organisasi kepelautan terbesar di Indonesia itu.

Melalui juru bicaranya, Teddy Syamsuri, Pelaut Senior mengimbau agar Presiden tetap konsisten terhadap visi luhurnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar. Begitu juga terhadap Nawacita dan Tol Laut, menurutnya, presiden tidak boleh ingkar soal itu.

"Sepanjang Bapak Presiden Jokowi melaksanakan misi Nawacita dan beliau tetap konsisten terhadap program Tol Laut. Sepanjang itu pula kami, Pelaut Senior, tak akan berhenti menyuarakan eksistensi organisasi KPI yang terus dibiarkan dalam kepengurusan atau Pengurus Pusat (PP) KPI yang memiliki kekuasaan absolut yang justru sangat Bapak Presiden Jokowi tidak sukai," ujar Teddy melalui siaran persnya yang diterima oleh redaksi di jakarta, (6/9).

Bil khusus sepanjang Ratifikasi MLC (Maritime Labour Convention) 2006 yang diundangkan ke dalam UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006. Presiden Jokowi bersama DPR telah mengesahkan ratifikasi itu pada 6 Oktober 2016. Pelaut Senior memandang, implementasi UU No. 15 tahun 2016 masih pada tataran wacana, karena hak-hak dasar bagi pelaut utamanya Pelaut Indonesia hanya menjadi obyek penderita.

"Yang ada sekarang saling mempertahankan ego sektoralnya masing-masing antara pemangku kepentingan, baik kepentingan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) maupun kepentingan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terutama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla)," keluhnya.

"Maka jangan berharap visi Poros Maritim Dunia, misi Nawacita untuk Tol Laut, dan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Ratifikasi MLC 2006 bisa berjalan secara tegak lurus antara kebijaksanaan dengan suasana kebatinan potensi sumber daya manusia (SDM) kepelautannya," tegas dia.

Komunitas Pelaut Senior selalu mengulas masalah KPI, Teddy menegaskan bukan saja karena mereka sebagai anggota KPI apalagi memiliki kepentingan tertentu. Tetapi lebih kepada kepeduliannya soal hiruk pikuk organisasi pelaut tertua di Indonesia itu saat ini.

"Organisasi KPI didirikan oleh pendirinya saat bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) dari latar belakang berbagai organisasi kepelautan, baik dari kampus ilmu pelayaran maupun dari perusahaan pelayaran niaga swasta nasional dan BUMN," ungkapnya.

Sambung Teddy, hal tersebut telah memenuhi saran Menko Maritim Letjend KKO Ali Sadikin saat itu untuk menjadi satu organisasi. PPI kemudian terdaftar sekitar akhir tahun 1966 di Depnaker dan berbentuk organisasi serikat pekerjanya Pelaut Indonesia.

Selanjutnya, oleh Dirjen Hubla Laksda TNI Haryono Nimpuno di tahun 1975 diterbitkan surat keputusan (SK) jika PPI menjadi wadah tunggal Pelaut Indonesia, yang menyusul dibentuknya pengurus-pengurus cabang (PC) PPI di setiap daerah pelabuhan (saat itu ada 9 daerah pelabuhan). Di tahun 1981 baru setelah berganti nama KPI, berafiliasi dengan ITF (International Tarnsportworkers Federation).

Sebagai organisasi berbentuk serikat pekerja, KPI wajib memenuhi aturan dan ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. KPI juga berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Bargaining Agreement (CBA) dengan pihak perusahaan yang menggunakan Pelaut Indonesia untuk bekerja di kapal-kapalnya berdasarkan Peraturan Menhub (Permenhub) No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan.

"Di KKB/CBA itulah tertuang mulai dari jam kerja, lembur, pengupahan bahkan sampai kontribusi untuk organisasi KPI sebagai organisasi serikat pekerjanya Pelaut Indonesia," bebernya.

Dalam hal ini, KPI yang membuat KKB/CBA bersama pihak perusahaan dan disetujui oleh pejabat Ditjen Hubla seperti Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Kaditkapel) atau sekarang Direktur Perkapalan dan Kepalutan (Dirkapel).

Dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006, tentu semakin memposisikan organisasi serikat pekerja pelaut/KPI untuk berperan lebih aktif guna memperjuangkan hak-hak dasar Pelaut Indonesia mulai dari perekrutan, penempatan, pengupahan, kesehatan sampaipun pendidikan.

Di iklim demokrasi sekarang ini dan dijamin oleh konstitusi, tidak akan pernah dilarang para sahabat Pelaut Indonesia mendirikan atau membentuk organisasi berbentuk serikat pekerja.

"Silahkan saja, namun perlu diingat, bahwa dalam Mukadimah Anggaran Dasar KPI telah dengan jelas menyebutkan Pelaut Indonesia bersepakat untuk membentuk organisasi KPI. Artinya organisasi KPI itu adalah organisasi dari, oleh dan untuk Pelaut Indonesia. Banyak yang tidak suka bahkan sangat membenci, menurut hemat kami bukanlah salahnya KPI sebagai sebuah organisasi yang berusia sudah lebih dari 41 tahun ini, bahkan lebih dari 51 tahun saat masih bernama PPI," tegasnya lagi.

Lebih jelasnya kepengurusan organisasi KPI atau PP KPI saat ini yang memang tidak disukai bahkan ‘dibenci’ oleh sebagian besar Pelaut Indonesia, karena telah membawa organiasi KPI yang tidak lagi bebas dan banyak dikerumuni oleh oknum preman. Ungkap Teddy lagi, KPI sekarang tidak terbuka seperti contohnya soal pembukuan keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI yang dilaporkan kepada pelaut anggota secara berkala.

"Malah sesukanya itu dijadikan sebagai ATM untuk kepentingannya," keluh Teddy.

Tak hanya itu, KPI saat ini juga dianggap tidak mandiri karena selalu mengandalkan ITF. Padahal ITF hanya sebagai wadah afiliasi yang juga harus tunduk dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia ini.

Kemudian yang paling terlihat oleh khalayak, KPI tidak lagi demokratis dan tidak juga bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi Pelaut Indonesia.

"Ini sudah menjadi realitanya, jadi wajar kalau banyak pelaut Indonesia yang kecewa terhadap KPI. Itulah pemerintah harus melihat duduk persoalan ini agar tidak membahayakan visi maritim kita," tandas pria yang dulu pernah aktif sebagai pelaut PT Pertamina itu.


Asa kepada Pemerintah 

Menaker dan Dirjen Hubla sebagai pembina organisasi KPI, wajib untuk mengembalikan eksistensi KPI pada khittahnya, sesuai jati dirinya yaitu wadah untuk melindungi para pelaut Indonesia. Bukan intervensi, sebagaimana ITF juga seringkali ikut mencampuri urusan internal organisasi KPI dengan pelaut anggotanya.

"Salah satu buktinya, bahwa jelas Kongres VII KPI tahun 2009 terjadi dead lock, tidak ada pemilihan PP KPI untuk periode 2009-2014. Tapi ITF justru mengakui sahnya Kongres VII KPI dengan terpilihnya PP KPI periode 2009-2014 tersebut. Ini suatu intervensi terhadap kedaulatan pelaut anggota yang sangat menyakitkan," pungkasnya.

Pelaut Senior, yang sudah lama purna layar ini mengembalikan seluruhnya kepada Presiden Jokowi terkait komitmennya membangun Poros Maritim Dunia. Mengingat pelaut merupakan SDM utama negara maritim maka Pelaut Senior berulang-ulang meminta negara untuk hadir dalam membenahi KPI.

"Lebih tegas lagi, kami berjuang hanya agar ada regenerasi dalam kepengurusan PP KPI. Ini menjelaskan jika kami tidak ingin atau menolak untuk menjadi pengurus KPI. Tentu regenerasi yang bersih, transparan dan profesional, yang berpihak pada pelaut Indonesia dan memiliki integritas tinggi," tutupnya.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply