Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » DPP KNTI: Lindungi Tenurial untuk Penuhi Hak Asasi Nelayan dan Penambak


PEMUDA MARITIM – Nelayan dan penambak baik laki-laki dan perempuan dari 23 kabupaten/kota di Indonesia telah bermusyawarah selama enam hari dari 11-16 September 2017. Salah satu hasilnya adalah mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan keseluruhan bagian Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta penambak garam.

Seluruh nelayan dan petnambak tersebut, merupakan anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) ini, merupakan bagian dari seluruh nelayan tradisional yang jumlahnya mencapai 2,7 juta jiwa. Ketua Dewan Pengurus Pusat KNTI, Marthin Hadiwinata, menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan dan penambak di Nusantara.

"Nelayan dan penambak tersebut berkontribusi terhadap penyediaan 80% kebutuhan protein hewani bagi penduduk Indonesia. Sayangnya, kesejahteraan mereka tidak banyak diperhatikan oleh negara. Padahal UU No. 7 Tahun 2016 dengan tegas memandatkan untuk menyejahterakan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan dan penambak di nusantara," tegasnya.

Berbagai masalah saat ini masih menggelayuti pundak nelayan sehingga kehadiran negara dirasa sangat penting untuk melindungi tenurial dan menjamin keadilan sosial untuk nelayan. Rustan dari DPD KNTI Kota Tarakan Kalimantan Utara menyatakan bahwa salah satu permasalahan adalah dari tidak pernah dilibatkannya perumusan kebijakan mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

"RZWP3K haruslah melindungi wilayah tenurial nelayan perikanan tangkap dari nelayan dan penambak tradisional skala kecil. Sehingga nelayan dan penambak dapat dilindungi dalam setiap kawasan pemanfaatan umum untuk industri ekstraktif dan pembangunan yang merusak seperti reklamasi dan PLTU di pesisir, termasuk berkonflik dengan alat tangkap yang merusak seperti trawl yang lemah pengawasan dan penegakan hukum di laut," lanjutnya.

Muslim Panjaitan dari KNTI DPD Kabupaten Tanjungbalai Asahan juga menyatakan dukungan dalam pemberantasan illegal fishing.

"KNTI mendukung pemanfaatan lestari dari sumber daya ikan dengan menghapus segala macam kejahatan IUU Fishing dan hal tersebut dibuktikan dengan diterimanya penghargaan pemberantasan illegal fishing," jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga harus menjamin keadilan sosial serta pengakuan terhadap perempuan nelayan yang saat ini masih sangat minim. Terlebih perempuan nelayan mengemban peran yang sangat besar.

Di tingkat nasional UU No. 7 tahun 2016 merupakan kebijakan bersejarah, yang menjadi satu-satunya kebijakan yang khusus dibuat untuk dapat menggapai kesejahteraan dan keadilan bagi nelayan dan penambak. Sekretaris Jendral DPP KNTI Iing Rohimin menyatakan bahwa pemerintah harus segera melaksanakan UU No. 7 tahun 2016.

"Proses perumusan UU No. 7 Tahun 2016 dilakukan dengan partisipasi KNTI dalam perumusan ketentuan-ketentuan khusus di dalam aspek perlindungan nelayan, sehingga tidak ada kata lain bagi pemerintah untuk segera melaksanakan undang-undang ini. Implementasi undang-undang ini akan bergantung kepada ketentuan operasional di tingkat nasional hingga di tingkat lokal," jelasnya.

Akan tetapi, hingga siaran pers ini diterbitkan, masih terjadi kekosongan peraturan operasional atas UU No. 7 tahun 2016 tersebut, mulai dari peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, peraturan menteri yang terkait dengan lingkup perikanan nelayan dan petnambak di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta lembaga negara lainnya seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Di tingkat internasional, pedoman tenurial dan pedoman perikanan nelayan skala kecil adalah kumpulan standar perlindungan untuk nelayan dan penambak yang diputuskan melalui keterlibatan World Forum of Fisher People (WFFP) sebagai salah satu organisasi nelayan internasional dimana KNTI menjadi anggotanya.

Kedua pedoman tersebut hingga hari ini tidak membumi karena meskipun Pemerintah Indonesia telah mendukung dan menyetujui pedoman tersebut, anggota dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UN-FAO) lainnya belum sepenuhnya menjalankan kedua pedoman tersebut.

Selanjutnya, Marthin kembali menjelaskan bahwa implementasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Penambak tersebut dilakukan dengan panduan dan dengan standar dalam Pedoman Tenurial FAO Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil FAO Tahun 2014.

"Hendaknya, implementasi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Penambak tersebut dilakukan dengan panduan dan dengan standar dalam Pedoman Tenurial FAO Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil FAO Tahun 2014. Diharapkan implementasi UU No. 7 Tahun 2016 dengan dipandu oleh Pedoman Tenurial dan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil dapat melindungi hak tenurial nelayan dan penambak yang kemudian dapat memenuhi hak asasi nelayan dan menggapai keadilan sosial dan kesejahteraan dari nelayan dan penambak baik laki-laki maupun perempuan," lanjutnya.

Menutup pembicaraan, Martin juga mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama mengimplementasikan undang-undang tersebut. "Untuk itu kami nelayan dan penambak tradisional yang tergabung dalam KNTI meminta Pemerintah Indonesia dalam hal ini untuk segera mengimplementasikan UU No. 7 Tahun 2016 dan dipandu kedua Pedoman Tenurial FAO Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Nelayan Skala Kecil FAO Tahun 2014 tersebut," tutupnya.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply