Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Nono S: Indonesia Harus Bangun Kekuatan Maritim


PEMUDA MARITIM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nono Sampono membuka acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kemitraan Strategis Daerah dan Luar Negeri dalam Memperkuat Diplomasi Ekonomi RI dan Pembangunan Daerah, di ruang GBHN, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (14/9/2017). Nono mengatakan bahwa Indonesia mempunyai peran strategis di kawasan Asia Pasific dalam tujuan poros maritim dunia.

Menurut Nono ada tiga cara agar Indonesia mempunyai peran strategis yaitu; menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik, menjamin keamanan dan kelancaran arus pelayaran di perairan Indonesia khususnya dari dan ke Laut Cina Selatan, melakukan Diplomasi Maritim dengan mengedepankan saling percaya dan kerjasama yang saling menguntungkan demi kepentingan bersama di kawasan.

"Untuk hal-hal tersebut diatas Indonesia perlu memperkuat posisi tawar dengan membangun Kekuatan Maritim (Ekonomi dan Militer)," ujar senator dari Maluku ini dalam keynote speechnya.

Lebih lanjut Nono mengatakan mengenai peran Indonesia dalam menjaga kawasan ASEAN agar tidak masuk dalam wilayah konflik salah satunya yaitu Indonesia harus bersikap mengenai kekerasan etnis Rohingya di Myanmar. "Indonesia harus terlibat seperti kasus di Myanmar agar tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi," kata Nono.

Acara yang dihadiri oleh duta besar dari Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Qatar, Brazil, Meksiko serta perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Korea, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara tersebut diselenggarakan oleh Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI (BKSP DPD RI). Narasumber dalam FGD ini yaitu Lefianna Hartati Ferdinandus (Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Kementerian Luar Negeri), Kurniawan Ariadi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Husen Maulana dari BKPM.

Dalam sambutannya Wakil Ketua BKSP DPD RI GKR. Ayu Koes Indriyah mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan kemestian dan keharusan dalam pergaulan dan persahabatan yang bermartabat dan saling menghormati di antara bangsa-bangsa di dunia yang berdaulat. GKR. Ayu menambahkan Indonesia akan selalu menjadi sahabat dengan berbagai bangsa karena melalui kerjasama, dunia akan menjadi lebih baik dan membuka berbagai kesempatan untuk memajukan peradaban, ilmu pengetahuan, perdagangan bebas dan demokrasi, serta interaksi antar masyarakat yang saling menghormati keragaman budaya dan tradisi setiap bangsa.

"Dengan acara ini saya berharap para narasumber dapat memberikan masukan dan pandangan mengenai Model dan Bentuk Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Daerah yang perlu dikembangkan BKSP DPD RI khususnya dan daerah pada umumnya," urai senator dari Jawa Tengah ini.

Di akhir acara, senator dari Bali Arya Wedakarna membacakan kesimpulan FGD yaitu daerah dapat melakukan kerjasama internasional dengan prinsip antara lain mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, pemberdayaan masyarakat.

Pihak Kementerian Luar Negeri memberikan dua catatan dalam pengembangan kerjasama Internasional yang berhasil yaitu perlunya proses penjajakan sebelum perundingan dilakukan, mencegah perjanjian zombie yaitu perjanjian yang secara formal ada namun tidak diimplementasikan, serta perlunya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga. "Untuk pengembangan kerjasama daerah perlu adanya peran pemerintah pusat dalam penanganan keamanan dan terorisme dan menyederhanakan banyaknya pihak yang harus dihubungi dalam berinvestasi," tutupnya.



Sumber: liputan6.com

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply