Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Perlu Regulasi dan Strategi Maritim yang Baik untuk Wujudkan Sinergitas di Perbatasan


PEMUDA MARITIM – Sinergitas dalam pengamanan perairan di wilayah perbatasan menjadi salah satu tolok ukur dalam perwujudan visi Poros Maritim Dunia. Hal itu mengingat tingginya ancaman di wilayah perbatasan kita baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Mengulas fenomena tersebut, Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi" bertempat di Auditorium Denma Mabesal, Rabu, (6/9/17) diselenggarakan oleh Dinas Operasi dan Latihan Angkatan Laut (Disopslatal) Mabes TNI AL.

Acara yang dibuka oleh Kepala Disopslatal TNI AL Laksma TNI Didik Setiyono itu dihadiri oleh para perwira di lingkungan TNI AL dan perwakilan instansi pemerintah yang memiliki kaitan dalam pengamanan di laut.

Ketua Penyelenggara FGD tersebut, Letkol Laut (P) Salim menjelaskan pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah yang memiliki yuridiksi hukum dalam membidangi keamanan di laut.

"Melihat 3 tahun belakangan ini, di era Pak Jokowi dengan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, kehidupan bangsa akan jaya. Karena hal itu berkaca dari kejayaan peradaban Nusantara yang menjadikan maritim sebagai kekuatan utama yang melahirkan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai kerajaan yang berporos maritim," terang Pamen TNI AL yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Strategi Taktik Operasi (Stratikops) Disopslatal tersebut.

Namun, saat ini untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia tidak semudah membalikan telapak tangan. Bila dikaitkan dengan Teori Sea Power yang dikemukakan oleh Rear Admiral Alfred Thayer Mahan, salah satu ciri khas negara maritim yakni ketika pemerintah memiliki karakter sebagai negara maritim.

Menurut Salim, setiap instansi pemerintah harus memiliki visi kemaritiman sebagai program pembangunannya. Untuk menjadi negara maritim yang kuat tentunya juga harus memiliki perangkat keamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah suatu negara.

Penulis Buku My Fish My Life ini lebih lanjut mengulas pengamanan dalam menjaga kedaulatan, masih belum berjalan optimal. Karena masing masing instansi belum saling sinergis dalam menjaga keamanan.

Ia berharap, melalui FGD ini sudah saatnya para instansi itu memiliki persamaan persepsi tentang bagaimana operasi pengamanan dapat dilaksanakan secara sinergi oleh stakeholder maritim dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan khususnya di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Sulawesi.

"Dalam mewujudkan negara berporos maritim kita menghadapi jalan yang terjal dan berliku, karena masih banyak permasalahan di laut khususnya dalam penangangan operasi pengamanan," seloroh lulusan AAL tahun 1995 itu.

Permasalah seperti belum adanya Undang-undang yang mengatur sinergitas antar instansi tentang pola pengamanan dan belum adanya garis batas laut yang jelas juga dibahasnya. Sehingga hal itu berakibat pada keraguan bagi penegak hukum di laut dan dapat menimbulkan ketimpangan prosedur penyelesaian masalah terhadap tindak kejahatan di wilayah perbatasan baik secara hukum nasional maupun internasional.

"Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak adanya sinergitas maka TNI AL akan kewalahan dalam setiap operasi pengamanan. Terlebih ketika menghadapi berbagai macam kejahatan di laut seperti illegal fishing, illegal logging, drugs and human trafficking dan perompakan di laut," bebernya.

Sambung Pamen TNI AL yang rajin Puasa Daud (sehari puasa, sehari tidak) ini, dalam menghadapi negara-negara tetangga yang acap kali membandel karena sering melanggar wilayah kedaulatan maka sinergitas khusunya dengan Kementerian Luar Negeri sangat diperlukan.

Data ter-update yang dikeluarkan oleh Disopslatal TNI AL tahun 2016 telah terjadi 12 kasus pelanggaran. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya berjumlah 9 kasus pelanggaran.

Itulah gambaran tantangan yang dihadapi saat ini, khususnya dalam menangani keamanan di wilayah perairan kita yang rentan akan kejahatan. Dalam seminar selama dua hari ini, hal itu akan diulas dan dicari pemecahan permasalahannya.

"Perlu adanya peraturan yang jelas dan doktrin maritim sebagai pedoman dalam penangangan keamanan di laut. Supaya tidak terjadinya miskomunikasi antar instansi. Dan perlu adanya undang-undang yang mengatur bagaimana antar instansi bisa bersinergi melakukan operasi pengamanan secara sinkronisasi tanpa adanya lagi hambatan," pungkas Salim.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply