Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Bantuan Kapal Nelayan Penuh Kejanggalan, KKP Harus Dievaluasi


PEMUDA MARITIM – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai kesepakatan moratorium bantuan kapal nelayan pada tahun 2018 adalah momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang masih terulang dalam program bantuan kapal nelayan.

Marthin Hadiwinata selaku Ketua DPP KNTI menyatakan bahwa momentum ini untuk mengevaluasi proses hulu hingga hilir kebijakan program bantuan kapal yang dicanangkan pemerintah. Khususnya karena proses pengadaan bantuan kapal untuk nelayan masih mengabaikan aspek partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

"Secara mendasar, KNTI mendukung program bantuan kapal untuk nelayan karena saat ini membutuhkan revitalisasi kapal skala kecil hingga menengah untuk memanfaatkan kelimpahan ikan. Namun, pemerintah perlu memperhatikan karakteristik geografis dan kebutuhan kapal untuk nelayan di masing-masing daerah," tegas Marthin di Jakarta beberapa waktu lalu..

Sebagai contoh di Pulau Bunyu Kalimantan Utara yang diutarakan oleh Hamsah selaku Ketua KNTI DPD Bulungan di Pulau Bunyu. Menurut Hamsah dalam program bantuan kapal tahun 2016, Kalimantan utara menerima 9 bantuan kapal dibawah 10 GT yang semuanya hingga detik ini belum beroperasi.

Sambungnya, bantuan kapal di Kalimantan Utara terbagi di Kabupaten Nunukan sebanyak 8 kapal dan di Kabupaten Bulungan satu kapal. Kapal yang kami terima yaitu Kapal KM Nelayan 109 dimana kondisi kapal yang diterima tidak seperti bayangan nelayan sehingga mengharuskan adanya perubahan pada bagian tangki BBM, palka kapal dan bagian depan kapal.

Nelayan menghabiskan dana koperasi nelayan sebesar Rp. 15.000.000 untuk perubahan itu. Pemerintah juga belum menyediakan alat tangkap sebagai penunjang beroperasinya kapal. Selain itu, hingga saat ini, izin melaut kapal nelayan di Pulau Bunyu sejak bantuan diberikan pada tahun 2016, belum juga diterbitkan oleh pemerintah.

"Kami juga meminta evaluasi proses penunjukan galangan kapal dimana konstruksi kapal masih ada kekurangan. Sehingga kapal tidak dapat digunakan, sementara biaya perawatan bulanan terus berjalan yang hingga saat ini telah mengeluarkan biaya 5-6 juta sejak diterima nelayan," pungkas Hamsah.

Sebagai informasi, BPK telah mengeluarkan status "tidak memberikan komentar/disclaimer" terhadap laporan keuangan KKP tahun 2016. Hal ini berarti masih banyak masalah dalam pengelolaan anggaran KKP. Salah satunya adalah pengadaan bantuan kapal nelayan tahun 2016 berjumlah 1.716, namun hanya terealisasi 754 kapal.

Ini pun dengan catatan kapal belum terdistribusikan seluruhnya serta perizinan kapal yg belum diselesaikan yang akhirnya mangkrak. Kapal yang sudah diserah terimakan berjumlah 509 dan 201 belum didistribusikan serta 44 masih proses pengerjaan. DPR menyetujui anggaran KKP tahun 2018 sebesar Rp. 9.27 triliun namun terdapat kesepakatan untuk Moratorium anggaran bantuan kapal sebesar Rp.501 Miliar.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyatakan dalam rapat kerja beberapa hari lalu, DPR ngotot meminta penjelasan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Berdasarkan fakta dan hasil temuan-temuan di lapangan, DPR melihat masih banyak kejanggalan-kejanggalan yang butuh penjelasan Menteri Susi.

"Kita setuju untuk mengalokasikan anggaran dalam pembuatan kapal sebanyak 3.450 unit, dan mengapa kita sepakat, karena kita yakin bahwa hal itu sebelumnya merupakan sebuah perencanaan yang matang yang disusun sebelumnya oleh Menteri Susi Pudjiastuti dan jajarannya, maka dari itu saya katakan sekali lagi kita sepakat pada awalnya," ungkap Ono.

Namun dalam perjalanannya, Ono mengevaluasi pihak KKP, karena bantuan kapal berubah menjadi 1.719 unit kapal. Tidak berhenti sampai di sini, KKP kembali melakukan evaluasi menjadi 1.354 kapal.

Lebih lanjut, anggota DPR RI Fraksi PDI-P ini menilai pihak KKP seolah masih berkutat pada permasalahan verifikasi sejumlah galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dalam faktanya saat Komisi IV DPR mencoba untuk menghimpun informasi di lapangan, hanya ditemukan sekitar 20-an galangan yang dinyatakan siap untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan kapal, dan itupun telah terbentur oleh keadaan waktu yang tidak cukup untuk pengerjaannya," pungkas Ono.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply