Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Integrated Maritime Policy, Sebuah Keniscayaan


Oleh: Mayor Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E.

PEMUDA MARITIM – Tanggal 23 September telah ditetapkan pemerintah sebagai Hari Maritim Nasional (berdasarkan Keppres Nomor 294 Tahun 1965). Tanggal ini dipilih berdasarkan peristiwa sejarah yaitu adanya musyawarah maritim nasional yang dilaksanakan pada masa Presiden Soekarno pada tahun 1963 di sekitar Tugu Tani Jakarta untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah Indonesia. Dengan demikian, tahun 2017 ini menjadi peringatan Hari Maritim Nasional yang ke-54.

Diskusi tentang kemaritiman dan Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia makin mengemuka sejak zaman reformasi sampai sekarang. Presiden Jokowi dalam pidato kemenangannya juga menitikberatkan arah pemerintahannya ke bidang maritim dengan mencetuskan ide Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia".

Setelah kurang lebih 3 tahun dicanangkan, banyak pihak yang menilai pencapaian program "Poros Maritim Dunia" ini tidak sebesar harapan ketika program ini dicetuskan pertama kali. Kurang terintegrasinya langkah-langkah akibat adanya ego sektoral dan belum adanya pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan kemaritiman adalah penyebab utama dari belum maksimalnya pencapaian program ini.

Seluruh Negara di dunia menyadari betapa rumit dan kompleksnya penanganan kemaritiman karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sebagai contoh, kelompok Negara Eropa, European Union (EU), mencetuskan istilah Integrated Maritime Policy (IMP)/Kebijakan Maritim Terintegrasi untuk mengatur permasalahan-permasalahan kemaritiman dalam berbagai bidang sehingga terkoordinasi dengan baik di regional Eropa. Bahkan Malta, sebuah Negara pulau yang kecil bagian dari EU, juga sudah menerjemahkan istilah ini untuk visi kemaritiman nasionalnya.

Berdasarkan pidato Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur ( East Asia Summit ) yang belangsung di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 13 November 2014, untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan ditempuh 5 langkah yang disebut 5 pilar yaitu : membangun kembali budaya maritim, menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, diplomasi maritim dan pertahanan maritim.

Dari kelima pilar ini sudah seharusnya dilihat sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Tulisan ini akan membahas kaitan-kaitan yang menyebabkan kesatuan kelima pilar "Poros Maritim Dunia" ini adalah sebuah keniscayaan.


Pembangunan "Kembali" Budaya Maritim

Istilah pembangunan "kembali" budaya maritim merujuk pada era kejayaan Sriwijaya dan Majapahit yang berdasarkan catatan sejarah menjadi kerajaan besar yang menguasai perdagangan dengan ditopang kekuatan armada perang laut yang dominan di regional Asia Tenggara. Sedangkan apabila kita telaah tentang pengertian kata "budaya" menurut KBBI adalah hasil dari pikiran dan akal budi. Kalau disambungkan dengan kata "maritim" berarti pikiran dan akal budi yang mengacu pada maritim.

Untuk membangun pikiran dan akal budi masyarakat Indonesia ke bidang maritim tidaklah bisa dipisahkan dari fakta seberapa menariknya dunia maritim Indonesia saat ini. Maraknya kasus pembajakan atas kapal berbendera Indonesia baik dalam pelayaran domestik maupun internasional membuat masyarakat berpikir bahwa lapangan kerja di sektor ini sangatlah berbahaya.

Pendapat yang berkembang ini mengakibatkan sulit tumbuhnya keinginan berlayar dan bekerja di atas kapal bagi sebagian besar pemuda Indonesia. Keinginan untuk melihat dan menaklukkan dunia dengan berlayar adalah budaya maritim dasar yang menjadi awal berjayanya negara-negara maritim besar di dunia saat ini (Spanyol, Portugal, Inggris, Amerika Serikat, Jepang dll). Fakta ini menjadi contoh yang jelas kaitan antara budaya dengan pertahanan dan keamanan maritim.


Menjaga dan Memanfaatkan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Sendiri

Pilar kedua yaitu menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri tidak bisa terlaksana secara maksimal apabila faktor-faktor dari pilar lainnya tidak mendukung. Kaitan dengan pertahanan dan keamanan, investor tidak akan mau menanamkan uangnya di sektor maritim apabila sektor ini tidak aman. Para pengusaha pelayaran baik kapal ikan maupun kapal komersial lainnya akan sulit mencari tenaga kerja WNI apabila budaya maritim tidak tumbuh di masyarakat.

Hal ini mengakibatkan tetap digunakanya tenaga kerja asing dalam bisnis pelayaran di Indonesia. Cita-cita untuk memanfaatkan laut Indonesia untuk kesejahteraan bangsa sendiri akan menemui banyak hambatan.

Berkaitan dengan penegakkan hukum terutama Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU), berdasarkan Peraturan Presiden no. 115 tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Komandan Satgas pemberantasan IUU Fishing harus mempertimbangkan faktor efisiensi dengan memanfaatkan aset-aset yang ada baik di TNI, Kepolisian maupun Bakamla (sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 115 tahun 2015).

Sebagai perbandingan, Australian Border Force yang dibentuk dengan tujuan untuk mencegah masuknya imigran illegal yang marak lewat laut ke Australia tidak serta merta membeli kapal akan tetapi lebih memilih menggunakan aset yang ada milik Angkatan Laut dan Imigrasi Australia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari upaya mewujudkan pilar kedua ini mutlak dibutuhkan kerjasama yang erat antar instansi.


Pembangunan Infrastruktur Guna Mewujudkan Tol Laut

Pilar ketiga yaitu pembangunan infrastruktur guna mewujudkan Tol Laut menuntut dukungan dari pilar lainya dan kesepemahaman banyak pihak. Tumbuhnya budaya maritim akan memudahkan terwujudnya pilar ini. Meningkatnya aktivitas pemanfaatan sumber daya maritim juga akan membuat program Tol Laut ini termanfaatkan secara optimal.

Beberapa ketidaksepahaman muncul dari pelaksanaan pilar ketiga ini. Adanya otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah bersemangat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memunculkan beberapa polemik di beberapa tempat tentang siapa yang berhak mengelola pelabuhan antara Pelindo (BUMN) atau Pemerintah Daerah.

Lebih jauh, persaingan usaha antara perusahaan pelayaran angkut yang tidak mendapat subsidi di satu pihak dengan PELNI (BUMN) dan perusahaan pelayaran yang mendapat subsidi di pihak lain juga menjadi permasalahan tersendiri. Jawaban dari permasalahan ini adalah penentuan rute dari program tol laut ini harus benar-benar menyasar rute yang selama ini memang terjadi masalah dalam distribusi barang. Penggunaan aset-aset kapal milik pemerintah seperti kapal TNI AL dan TNI AD yang memang selama ini juga sudah sering mendistribusikan barang ke daerah terluar bisa menjadi langkah efisiensi.


Diplomasi Maritim

Pilar keempat yaitu diplomasi maritim belum terlihat secara jelas perbedaan aplikasi di lapangan antara sebelum dan sesudah pencetusan Poros Maritim Dunia ini. Dari segi ekonomi dan pertahanan negara, diplomasi maritim dianggap berhasil apabila kepentingan Indonesia bisa dilindungi dari ancaman maupun gangguan negara lain baik di laut yurisdiksi nasional (Laut Pedalaman, Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan ZEE) maupun di laut lepas (kapal berbendera Indonesia yang berlayar di laut lepas). Diplomasi maritim erat kaitannya dengan kekuatan yang dipunyai dari sebuah Negara sebagai bargaining power (kekuatan tawar).


Pertahanan Maritim

Untuk pilar kelima yaitu Pertahanan Maritim, seperti sudah dijelaskan di atas, sangatlah berkaitan erat dengan keempat pilar lainnya. Pertahanan Maritim yang kuat akan menjadi back up dari 4 pilar lainnya.

* * *

Untuk mencapai cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia", adanya integrasi dari kelima pilar "Poros Maritim Dunia" (sekarang 7 pilar berdasarkan Perpres No 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia) adalah sebuah keniscayaan. Pelaksanaan yang bersama-sama, menyatu dan saling mendukung dari kelima pilar itu adalah kunci keberhasilan cita-cita ini.

Ego sektoral dan ketidaksepemahaman antar pemangku kepentingan maritim harus dibuang jauh-jauh. Kebijakan maritim terintegrasi bukan saja menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia sebagai "Poros Maritim Dunia" akan tetapi juga menjadi langkah yang paling efektif dan efisien secara ekonomi. Jalesveva jayamahe!


Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili instansi manapun.




Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply