Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Kolonel Laut (P) Salim: Sudah Seharusnya Doktrin Maritim Geser Doktrin Perang Gerilya


PEMUDA MARITIM – Strategi Maritim Indonesia adalah rumusan pengerahan seluruh elemen sumberdaya dan kekuatan maritim nasional untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan kelautan Indonesia. Begitulah penjabaran dari Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E saat berbincang santai di sela-sela FGD Terusan Kra di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta, (3/10).

Dalam penuturannya soal strategi dan doktrin maritim Indonesia serta hingar bingar HUT TNI ke-72, lulusan AAL tahun 1995 ini mengajak flashback sejenak enam tahun ke belakang. Tepatnya pada 3 Maret 2011, Presiden SBY mengatakan bahwa saat ini doktrin perang gerilya tidak relevan lagi.

"Sebetulnya TNI telah mengeluarkan doktrin baru dari Catur Dharma Eka Karma menjadi Tridharma Ekakarma. Kemudian dijabarkan kedalam doktrin masing-masing angkatan yang seharusnya juga mengalami perubahan. Kini rezim telah berganti Presiden Joko Widodo dengan mengusung visi maritim yang akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim dalam sebutan Poros Maritim Dunia," jelas Salim.

Sambung penulis buku Kodrat Maritim Nusantara itu, Jenderal AH Nasution adalah salah satu putra terbaik TNI yang mampu menuangkan pengalaman Perang Gerilya dalam sebuah karya dalam buku Dasar-dasar Peperangan Gerilya. Buku tersebut digunakan sebagai referensi oleh rakyat Vietnam saat perang melawan Amerika tahun 1957 – 1975.

Menjelang abad 21 ini dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis (lingstra) dalam era Globalisasi dan abad maritim, TNI telah melewati masa rezim Orde Lama, Orde Baru dan era Reformasi.

"Akankah TNI cukup dengan melakukan reformasi internal dan hanya dengan menambah sebuah konsep transformasi pertempuran tanpa merubah doktrin perang dalam pembangunan maritim? Tentu tidak sampai di situ," tambahnya.

Menurut pria kelahiran Surabaya, 45 tahun silam ini, apabila Doktrin Gerilya sudah tidak tepat maka Doktrin Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta) yang ada harus segera dilaksanakan kajian ulang. Karena sudah tidak realistis dengan kondisi bangsa saat ini dan kondisi global abad 21 yang merupakan jaman kejayaan bangsa-bangsa maritim.

"Kenapa begitu? Karena doktrin ini bersifat defensif dan dipengaruhi oleh cara pandang kontinental serta belum mencerminkan maritime domain defence awareness," seloroh dia.

Doktrin Sishanta yang masih kurang menurutnya ada empat poin antara lain, pertama, Bahwa doktrin ini mengandung aspek politik yang sangat kental yaitu menyangkut peran dukungan militer yang terwujud dalam struktur komando kontinental. Sishanta juga bertumpu pada kekuatan apabila musuh telah memasuki jantung pertahanan NKRI, serta tidak sesuai dengan arsitektur Indonesia sebagai negara maritim, yang mengharuskan untuk menghadapi musuh terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah NKRI.

Kedua, Sishanta membentuk cara pandang mengenai taktik perang gerilya. Dilihat dari posisi geografi Indonesia, taktik ini tentu sulit dipertahankan. Lagi pula, dengan kemajuan teknologi sistem persenjataan dan perubahan sifat perang yang tidak lagi bersifat perang teritorial, taktik perang gerilya justru membuat pertahanan militer Indonesia sangat terbuka terhadap serangan musuh. Perang modern dengan tekanan pada penghancuran yang masif terhadap center of gravity maupun infrastruktur dan fasilitas militer akan ditentukan oleh kemajuan teknologi dan tingkat mobilitas militer dengan fire power yang tinggi.

Ketiga, sistem pertahanan perang gerilya tidak mengarah pada pembentukan sinergitas atau integrated armed forces yang sangat penting bagi sebuah negara maritim. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mobilitas air power dan naval power yang sangat diperlukan dalam mengerahkan secara cepat dukungan atau pasokan logistik dan pasukan.

Keempat, Sishanta sebenarnya bukan monopoli Indonesia. Singapura memiliki apa yang disebut total defence. Demikian juga dengan negara-negara lain yang memiliki dinas wajib militer melalui sistem konskripsi (conscription) atau mobilisasi. Regulasi dalam mobilisasi pun (Undang-Undang No 27 tahun 1997) tidak pernah mengalami revisi maupun penjabarannya sejak tahun 1997.

Sebagai negara dengan wilayah dengan perairan terbesar di dunia, kedaulatan dan keamanan di laut haruslah ditingkatkan dan ditegakkan. Di samping di dalam laut terdapat banyak sumber daya alam yang sangat potensial, laut juga digunakan sebagai lalu lintas kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dunia.

"Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan laut di Indonesia sangatlah penting dan menjadi perhatian serius pemerintah. Banyak ancaman dan gangguan yang kita terima," tegas Salim.

Gangguan dan ancaman tersebut bisa dalam skala yang kecil bisa juga dalam skala yang besar. Dalam skala kecil misalnya pencurian ikan, perompakan, pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain. Sedangkan dalam skala yang besar adalah upaya melanggar kedaulatan, penjajahan, dan lain-lain.

"Hal ini bisa kita lihat dengan mencermati perkembangan Laut China Selatan dan peningkatan modernisasi militer FPDA (Five Power Defence Arrangements-red) dan peningkatan pengaruhnya di kawasan," pungkasnya.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply