Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Mengulas Sinergi antara Poros Maritim dengan Poros Dirgantara


PEMUDA MARITIM – Visi pemerintah Poros Maritim Dunia, yang menghendaki adanya kedaulatan maritim dan menyangkut pertahanan serta keamanan maritim perlu melibatkan banyak stakeholder. Kewajiban mengamankan perairan Indonesia bukan hanya diemban oleh TNI AL, melainkan TNI AU juga berperan penuh dalam perwujudan itu.

Oleh karena itu, perpaduan antara gagasan Poros Maritim Dunia dan Poros Dirgantara Dunia mengemuka di para konseptor pertahanan kita. Sebagaimana layaknya negara-negara maju, perpaduan antara Air Power dan Sea Power menjadi kekuatan utama dalam konsep pertahanan di abad 21 ini.

Dalam seminar bertema Penggunaan Alat Penginderaan Jarak Jauh dan Peluru Kendali Dalam Menjaga Kedaulatan Ruang Udara Nasional yang diselenggarakan National Air and Space Power Centre of Indonesia (NASPCI) di, gedung Persada Executive Club Halim Perdana Kusuma Jakarta (25/10/2017), perpaduan itu diulas secara mendalam dengan menghadirkan para pakar.

Seminar yang dibuka oleh Sekjen Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja dan dihadiri oleh Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiyawan itu menghadirkan para pembicara sesi pertama antara lain Pangkohanudnas Marsda TNI Yuyu Sutisna dan Col. Stephan Scheadler dari Swiss.

Dalam sambutannya, Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja menyatakan bahwa visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus secara implisit harus menjadikan Indonesia sebagai poros dirgantara dunia.

"Karena keduanya sangat berkaitan erat, bicara keamanan dan kedaulatan maritime, tentunya berbicara kedaulatan udara," ujar Pati Bintang Tiga yang juga menjabat sebagai Wakasau ini.

Pada sesi I, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsekal Muda TNI Yuyu Sutisna memaparkan bahwa perkembangan lingkungan strategis global dengan world maritime axis yang juga identik dengan world airspace axis ibarat sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan kedua sisinya.

"Konsep poros maritim dunia telah dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," jelasnya.

Senada dengan Wakasau, Pangkohanudnas juga memaparkan bahwa konsep poros maritim dunia yang diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada dasarnya secara implisit telah mengusung Indonesia sebagai poros dirgantara dunia juga.

"Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo akan melakukan pengembangan pelabuhan yang dilakukan mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia dengan total 24 pelabuhan untuk mendukung program tol laut. Kondisi geografis dan kebijakan pemerintah tersebut secara implisit menjadikan Indonesia juga sebagai negara poros dirgantara dunia," paparnya.

Sementara pada sesi 2, pembahasan disampaikan oleh pakar hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat pertahanan Dr Andi Widjjajanto, dan Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra.

Kendali ruang udara yang dikupas tuntas oleh Andi Widjajanto, mengamanatkan adanya National ATFM System untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah udara.

"Kita harus memiliki Air Traffic flow management system sendiri. Selama ini kita masih menggunakan FIR (Flight Information Region-red) dari negara tetangga kita, sehingga kedaulatan kita secara tidak langsung berada di bawah kendali mereka," ungkap Andi.

Mantan Menseskab RI itu mengurai Indonesia bisa menggunakan ATFM sendiri dengan skema 8 airspace cluster yakni Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali, Balikpapan, Makassar, Jayapura.

Selanjutnya, soal infrastruktur dan teknologinya juga harus mendukung skema tersebut. Terutama dalam penempatan radar surveilence berupa Primary Surveillance Radar (PSR) dan Monopulse Secondary Surveilance Radar (MSSR) di beberapa titik di NKRI.

"Penempatan PSR dan MSR ada di wilayah-wilayah perbatasan NKRI, tujuannya untuk menangkal segala ancaman yang terjadi dari luar," ulasnya.

Kemudian pemasangan 19 fasilitas komunikasi di blank spot juga diperlukan guna mengefektifkan penggunaan radar tersebut. Sambung Andi, hal itu diperuntukan untuk penguatan jangkauan dan upgrade teknologi terkini.

Usulan konkret dari Andi soal penguatan pertahanan udara adalah mengintegrasikan radar sipil dan militer secara lebih baik dan akurat. Tak hanya itu, membangun National Command Centre di bawah kendali TNI AU sangat dibutuhkan agar proses integrasi itu semakin baik.

"Kita bisa melakukan Transfer of Technology (ToT) terlebih dahulu dengan negara lain, karena memang untuk saat ini kita belum mampu dalam hal pengoperasionalan ATFM," tandasnya.

Terkait peraturan internasional, pakar hukum Internasional asal UI, Prof Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa dalam penguatan kedaulatan ruang udara nasional harus diperkuat dengan regulasi.

"Kita harus melakukan pendekatan dengan hukum internasional yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional terutama yang menyangkut ruang udara dan angkasa. Itu kemudian menjadi landasan dalam menetapkan GSO kita," tutur Hikmahanto.

Dalam pembahasan ini, pada hakekatnya, Komisi I DPR RI upaya TNI AU dalam meningkatkan kendali udara nasional kita. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra yang mewakili komisi bidang pertahanan itu, menjamin akan terus memperjuangkan upaya itu.

Apalagi ini soal kedaulatan kita, prinsip kita semua sama, kalua TNI kuat maka negara akan kuat. Begitu juga dengan TNI AU dalam memegang kendali udara kita," pungkas Supiadin.


Dilema MEF

NASPCI menjamin penguatan kendali udara diproyeksikan akan menjadi prioritas pemerintah dalam program Minimum Essensial Force (MEF) hingga 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja usai diskusi sesi pertama.

"Ya masalah anggaran memang bukan kita yang menentukan, tetapi kita bisa mengajukan sesuai kebutuhan. Kalau teknologi tinggi yang kita perlukan itu menjadi kebutuhan ya harus diadakan," kata Hadiyan di sela-sela acara tersebut.

Hal itu juga diperkuat oleh Ketua Harian NASPCI Kolonel Udara (Pnb) Hariyanto Afif yang menyatakan bahwa seminar ini diadakan sebagai salah satu cara untuk menggugah kesadaran bangsa akan pentingnya penting kedaulatan nasional, khususnya kedaulatan udara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kedaulatan udara kita merupakan persoalan penting dalam langkah menyukseskan visi pemerintah, yang salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Pada intinya kita semua harus memiliki satu visi agar integrasi pertahanan kita baik darat, laut dan udara bisa semakin terwujud," ungkap Hari, demikian dia biasa akrab disapa.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply