Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » Polemik Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Suasana ceramah ilmiah ‘suara nelayan’. –Bale Santika Unpad, Jatinangor (27/09/2017)


PEMUDA MARITIM – Kehebohan yang tengah terjadi di berbagai kalangan masyarakat yang diakibatkan dari Surat Edaran Nomor:72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia masih menarik untuk terus diperbincangkan. Bidang Sosial Ekonomi Himpunan Mahasiswa Perikanan FPIK Unpad mengadakan kegiatan Ceramah Ilmiah Suara Nelayan Tinjauan Pelarangan Alat Tangkap Cantrang yang membahas lebih mendalam mengenai polemik tersebut.

KKP telah mengeluarkan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI. Alasan dari penerapan aturan ini adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan. Cantrang merupakan salah satu jenis alat penangkap ikan yang masukdalam kelompok pukat tarik berkapal, sehingga penggunaannya pun dilarang.

Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang mulai diberlakukan sejak September 2015 menuai banyak konrtoversi sehingga terjadi penundaandalam pemberlakuannya. Kemudian KKP memutuskan per 1 Januari cantrang dilarang dan saat ini ditunda lagi hingga Desember 2017.

Dr. Zuzy Anna, dra., M. Si., selaku dosen FPIK Unpad yang hadir sebagai salah satu pembicara, menuturkan,  "Jadi sekarang aturan ditunda lagi sampai Desember 2017. Jadi pemerintah ini kayak tarik-ulur tarik-ulur terus, maunya kemana ya? Konstistensinya agak dipertanyakan juga ya? Sampai saat ini jumlah pengguna alat tangkap cantrang terus bertambah."

Menurut beliau maraknya nelayan yang melakukan demo terus menerus juga dapat memberikan dampak sosial, nelayan menjadi kehilangan waktu untuk melaut, kehilangan ekonomi yang seharusnya mereka peroleh yang seharusnya mereka bekerja mereka harus demo.

Kajidin Badakceta Ketua Serikat Nelayan Tradisional Indonesia yang hadir sebagai salah satu pembicara menambahkan, “Untuk beralih alat tangkap itu membutuhkan modal yang tidak kecil. Sebut saja untuk beralih ke alat tangkap gillnet untuk kapal diatas 70 GT, modal jaringnya bisa mencapai 1 miliar lebih. Sehingga sedikit sekali nelayan yang mampu beralih alat tangkap."

"Maksud saya, kalaupun mau buat aturan nyemplung dulu ke nelayannya, dampaknya seperti apa, kerugiannya kayak gimana, rusak lingkungannya bener atau kagak, terus pengganggurannya seperti apa," lanjutnya.

"Sampai saat ini Ibu Susi belum memberi solusi yang baik bagi nelayan. Kalau sudah ada solusi yang baik, maka pelarangan boleh," tutupnya dalam ceramah ilmiah tersebut. (Rahma/PM)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply