Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » Reklamasi dalam Pusaran Kebijakan Nasional dan Janji Politik Anis – Sandi


PEMUDA MARITIM – Pada bulan April 2016 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016. tentang penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Moratirium dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah DKI Jakarta dan Pengembang untuk melakukan perbaikan atas kajian lingkungan hidup strategis dengan mempertimbangkan seluruh aspek lingkungan termasuk masyarakat yang bermukim disekitar Teluk Jakarta, dan atas keputusan tersebut Pemerintah DKI Jakarta telah melengkapi dan oleh kementerian terkait sudah divalidasi.

Tepat pada tanggal 5 Oktober 2017 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman atas nama pemerintah pusat mengeluarkan Surat Keputusan nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta, ini artinya kebijakan reklamasi teluk jakarta akan tetap dilanjutkan.

Dengan demikian Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan karena semua permasalahan telah diselesaikan dan pihak pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi. (Sumber : Menko Maritim/SindoNews.com_9 Oktober 2107)

Kebijakan reklamasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian kebijakan tersebut akan menjadi boomerang bagi pemerintahan DKI Jakarta yang baru. Bagaimana tidak, Janji politik Anis – Sandi yang notabene adalah pemenang Pilkada di DKI Jakarta yang secara terang terangan menolak seluruh kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Kemenangan Anis – Sandi mungkin saja tidak terlepas dari dukugan masyarakat yang bermukim di sekitar Teluk Jakarat yang kehilangan sumber pendapatan/penghidupan akibat dampak dari kegiatan reklamasi. Tepat pada tanggal 16 Oktober 2017 sang pemimpin baru DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anis Baswedan – Sandiaga Uno akan diambil sumpah dan janji Jabatan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, itu artinya seluruh kekuasaan kebijakan ada ditangan mereka.

Kebijakan reklamasi baik dilanjutkan ataupun dihentikan akan menibulkan pro dan kontra, menimbulkan permasalahan antar stakeholder dan sebagainya, dan kemungkinan kepentinganya akan berbeda, ada koordinasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah serta pihak pengembang. Pemerintah Pusat dan pengembang sepertinya tidak akan kesulitan melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya karena kesamaan konsep mereklamasi teluk Jakarta.

Menurut hemat saya Surat Keputusan Menko Maritim tentang pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta punya muatan politis. bagaimana tidak, SK tersebut dikeluarkan kurang lebih satu minggu sebelum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih akan dilantik. Seharusnya menunggu Pelantikan terlebih dahulu agar koordinasi bisa berjalan dengan baik. Pasca pelantikan, seluruh janji Politik Anis – Sandi satu persatu akan ditagih. termasuk janji untuk menghentikan kegiatan reklamasi teluk Jakarta. Kebijakan Anis – Sandi dipusaran reklamasi tentu tidak mudah antara melanjutkan atau menghentikan, Kita juga akan menanti langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan reklamasi, yang jelas publik menanti ketegasan komitmen bagi pemimpin Jakarta yang baru bahwa reklamasi tidak perlu dilanjutkan.


Oleh: Yeldi S Adel
Koordinator Bidang Pengembangan Potensi Maritim
Pimpinan Pusat Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (PP APMI)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply