Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Kaukus Muda Provinsi Kepulauan Tuntut Keadilan Pembangunan


PEMUDA MARITIM – Sebagai negara kepulauan, Negara melalui Pemerintah Pusat harus mengakui keunikan Provinsi Kepulauan. Karena faktanya, di Provinsi Kepulauan yang memiliki luas daratan lebih kecil dari luas lautan berpengaruh pada pola pemabangunannya.

Hal ini berimbas pada pembagian kue pembangunan dalam bentuk dana transfer daerah, serta penghitungan APBD pun terbatas jika dibandingkan dengan Provinsi yang memiliki luas daratan lebih luas

Hal tersebut juga yang membuat delapan Provinsi Kepulauan sampai saat ini masih tetap memperjuangkan perlakuan khusus terhadap Provinsi Kepulauan dalam bentuk UU Provinsi Kepulauan. Kedelapan Provinsi tersebut adalah Maluku dengan luas lautan mencapai 92,96 persen, Maluku Utara (90,80 persen), Sulawesi Utara (78,90 persen), Nusa Tenggara Barat (85 persen), Kepulauan Riau (96 persen), Bangka Belitung (75,80 persen), Nusa Tenggara Timur (88 persen), dan Sulawesi Tenggara (11.000.000 ha)

Inisiator Kuakus Muda Provinsi Kepulauan, Mahyuddin Rumata menyatakan luas wilayah lautan yang begitu luas akan menyulitkan proses pembangunan apalagi dengan pembiayaan yang kecil. Daerah dengan basis wilayahnya kepulauan memiliki kesulitan luar biasa dalam hal pelayanan publik dan proses pembangunan lainnya bila dibandingkan dengan provinsi yang daratannya lebih luas.

"Nasib yang sama sekali tidak menguntungkan bagi provinsi kepulauan, padahal provinsi kepulauan memiliki sumber daya alam di laut begitu melimpah. Tetapi masyarakatnya tetap miskin teratas dalam ranking indeks kemiskinan. Begitu pula pendapatan masyarakat di provinsi kepulauan jauh lebih rendah ketimbang provinsi daratan. Ini ironi yang tidak bisa di biarkan berlalu begitu saja," kata Yudi biasa akrab disapa di Jakarta, (14/11).

Di Provinsi Maluku misalnya, melalui pernyataan wakil ketua DPRDnya, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Maluku mengalami penurunan sebesar 6 persen. Padahal DAU-nya setiap tahun naik 10 persen. Menurutnya hal ini telah disampaikan ke Pemerintah Pusat dengan segala argumentasi dan asumsi terkait pertimbangan lautan namun tidak pernah digubris oleh pemerintah yang kini sedang bervisi Poros Maritim Dunia.

"Itu baru Provinsi Maluku, dibayangkan jika beberapa wilayah kepulauan lainnya mengalami hal serupa, maka sungguh ini sebuah ketidakadilan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah yang berbasis kepulauan alias luas wilayahnya didominasi lautan," tandas Yudi dengan geram.

Terlepas dari metode penghitungan alokasi dana transfer ke daerah melalui DAU atau Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Pusat harusnya berlaku adil terhadap beberapa daerah kepulauan terutama 8 daerah kepulauan yang selama ini memperjuangkan perlakuan khusus melalui UU Provinsi Kepulauan (baca: Prolegnas RUU Kepulauan).

Perlu untuk diketahui, delapan daerah yang basis wilayahnya lautan tersebut adalah penyumbang pendapatan terbesar untuk negara melalui pemanfaatan potensi sumdaya alam (SDA).

"Tengok saja, di Maluku ada Blok Migas Terbesar Massela selain potensi lainnya; Maluku Utara ada Nusa Halmahera Mineral (KK), Weda Bay Nikel dan Antam; Sulawesi Utara ada Newmont Minahasa; Nusa Tenggara (barat dan timur) ada Newmont Nusa Tenggara; Sulawesi Tenggara ada aspal, marmer Kepulauan Riau ada Migas; dan Bangka Belitung ada Migas," bebernya.

Kedelapan daerah tersebut telah menjadi lumbung pendapatan negara. Pemerintah Pusat jangan hanya memanfaatkan sumbedaya alamnya saja lalu meninggalkannya dalam hal bagi-bagi kue pendapatan (DAK/DAU).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Agraria dan Maritim PB HMI itu, pembagian pendapatan atau dana transfer ke daerah penting untuk mengakomodir kebutuhan daerah dengan basis wilayahnya lautan, tidak seperti saat ini yang mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas daratan.

"Karena dengan itu akan memperlancar proses pembangunan di daerah, ini sejalan dengan konsep Nawacita Jokowi-JK yang membangun dari pinggiran. Coba bayangkan jika delapan provinsi kepulauan tersebut menuntut memisahkan diri karena perlakuan yang tidak adil, sangat bisa Republik Indonesia bisa collapse dan bubar," pungkasnya.

Selain Yudi sebagai inisiator Kaukus Muda Provinsi Kepulauan terdapat 7 orang inisiator dari setiap provinsi kepulauan. Antara lain Firdaus Djalal (NTB), Idris Phuabuku (NTT), Arifin (Sulawesi Tenggara), Bobby Irtanto (Riau Kepri), M. Riska Ramadhan (Babel), Masril Karim (Maluku Utara) dan Hidayat S (Sulawesi Utara).



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply