Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Masih Jadi Permasalahan Reform Agraria Pemerintah


PEMUDA MARITIM – Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) pada tanggal 30 Oktober 2017 mengadakan dialog publik dengan tema ‘Kontesktualisasi Reform Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil’, di hotel Cipta Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta.

Dialog ini menghadirkan narasumber dari masyarakat yang menjadi korban Sudirman Hililo, Edi Mulyono, akademisi Dr. Ir Luky Adrianto, Dr Dedi S Adhuri dan praktisi reform agraria Dr Ir Gunawan Wiradi, Gunawan S.H.

Sekjen KIARA Susan Herawati menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mewacanakan konsep reform agraria (RA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Selama ini, pembicaraan RA di kalangan pemerintah dan masyarakat hanya berhenti di daratan, padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi penting sebab banyak masyarakat yang bergantung kepada ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil," ujar Susan.

Sementara itu, Sudirman Hililo dari Asosiasi Nelayan Tradisional (ANTRA) Sulawesi Utara membagi pengalamannya menolak reklamasi di Manado berlangsung sejak tahun 1982.

Upaya-upaya penolakan dilakukan berbagai cara namun tidak ada upaya menghentikan reklamasi oleh pemerintah. Yang terjadi justru tekanan dari aparat kepada warga," kata Sudirman.

Sementara itu, Edi Mulyono Nelayan Pulau Pari menjelaskan, wilayah Pulau Pari telah diprivatisasi oleh sebuah perusahaan. Masyarakat yang tinggal di Pulau tersebut tidak mendapatkan perlindungan, melainkan dikriminalisasi dengan tuduhan menyerobot lahan perusahaan.

"Kedua kasus ini menggambarkan bagaimana permasalahan reform agaria di pesisir dan pulau-pulau kecil perlu disikapi dengan sangat serius," ujar Edi.

Dr. Ir Luky Adrianto,  Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB mengatakan reform agraria tidak hanya bicara pesisir dan pulau-pulau kecil namun juga laut, sehingga dinamakan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut karena berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat.

Ekosistem dan perilaku masyarakat menjadi penting. Apabila ekosistem rusak maka masyarakat mengalami kerugian, begitu juga sebaiknya. "Maka konsep yang harus dilakukan adalah melakukan tata kelola secara keseluruhan teritori dan masyarakat," tandas Lucky.

Sementara itu Dr. Dedhy Adhuri dari LIPI menyampaikan banyak praktek-praktek pengelolaan yang tidak jelas di wilayah pesisir begitu juga dengan peraturan-peraturan yang tumpang tidak sinkron.

"Diperlukan review semua praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan melakukan review peraturan-peraturan perundang-undangan. Pemerintah pun harus melakukan pengawasan yang kuat," ungkap Dedi.

Sedangkan Dr Gunawan Wirandi pakar reform agraria IPB menyatakan saat ini Nawacita yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukanlah reform agaria, bahkan tidak memasukan unsur masalah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Praktisi IHSC Gunawan S.H menyampaikan ada berbagai peraturan yang telah mengakui hak-hak masyarakat pesisir untuk mengelola sehingga sangat dibuka konsep reform agaria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Mahkamah konstitusi memberikan syarat yakni harus dikuasai negara, digunakan untuk kemakmuran rakyat, tidak mengabaikan hak individu dan kolektif dan menjaga nilai-nilai masyarakat," tegas Gunawan.

Dialog publik juga dihadiri unsur dari pemerintah KKP, mahasiswa dan organisasi masyarakat. KIARA akan meneruskan hasil dialog publik ini ke berbagai pihak untuk menjadi perubahan kebijakan hukum agraria khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply