Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menelaah "Missing Link" Pengelolaan Lautan Indonesia


Oleh: Noir Primadona Purba (Peneliti Komitmen Research Group, Universitas Padjadjaran)

PEMUDA MARITIM – Dengan wilayah perairan diantara pulau-pulau, perdagangan pada zaman dahulu merupakan pintu gerbang masuknya kebudayaan, agama, dan perdagangan barang. Sebagian besar dari peninggalan sejarah tersebut adalah kota-kota besar yang terbentuk di tepi laut.

Laut sebagai jalur pelayaran kemudian berkembang pada eksplorasi laut itu sendiri. Manajemen kepulauan yang ditinggalkan "penjajah" dalam perang dunia dan invasi perdagangan pada masanya sangat baik dan kuat. Malangnya, sebelum pengelolaan dapat di inkulturasi, Indonesia pada akhirnya memulai lagi dari awal.

Jika melihat kondisi saat ini, bisa diartikan bahwa perkembangan eksplorasi kelautan pada suatu negara kepulauan tidak bertambah secara signifikan. Dalam banyak impresi, termasuk menjurus kepada pengelolaannya, bisa dilihat sebagai adanya ketidaksinambungan visi terhadap laut itu sendiri.

Robert Cribb dan Michele Ford dalam bukunya "Indonesia as an Archipelago", menyatakan bahwa mengelola laut dan mengelola kepulauan merupakan dua hal yang berbeda. Pulau Jawa yang merupakan fulcrum-nya dari garis haluan nasional dirasa memang harus berubah. Walaupun wilayah ini terhubung dengan lainnya, namun perspektif bahwa pulau Jawa tidak dapat memberikan keleluasaaan pada wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan kekuasaan, politik, dan pengembangan negara yang membutuhkan konsentrasi pada awal-awal kemerdekaan.

Mengelola kepulauan dan lautan Indonesia pada masa awal dilakukan dengan membentuk pemerintahan di daerah. Pada zamannya, era kepolitikan di Indonesia memberikan dampak negatif bagi perkembangan produktivitas kepulauan. Dominansi politik dan pembentukan pemerintahan daerah tidak diimbangi dengan pengetahuan riset yang mumpuni sebagai dasar pengambilan kebijakan. Hal ini terlihat dari tumbuhnya ekonomi dari daratan, bukan lagi seperti yang dilakukan oleh Eropa seperti dalam pembangunan mercu suar, benteng, dan kota pesisir. Selain Java sentris menjadi sebuah kiblat dalam kekuatan ekonomi, pengelolaan pulau lainnya tidak berlangsung secara pararel.

Tidak ada suatu negara menjadi maju dengan tidak memanfaatkan data dasar. Pengambilan kebijakan harus dan menjadi wajib menggunakan data yang saintifik, presisi dan akurat. Walaupun sudah dilakukan kajian-kajian pada tahun 1900-an yang merupakan awal pelayaran riset kelautan, namun masih bersifat parsial. Kebutuhan data kelautan belum menjadi prioritas negara, padahal data ini menjadi sangat penting dalam pertahanan keamanan, eksplorasi laut untuk meningkatkan ekonomi, dan nasionalisme. Dalam konteks ini, riset kelautan dan lembaga pendidikan adalah satu kesatuan yang dapat menolong pemerintah dalam acuan dan pedoman dalam perancangan kebijakan atau perancangan Undang-Undang.

Sehingga akhirnya, ekonomi negara dapat tumbuh dengan memanfaatkan riset, seperti pembuatan kosmetik dari bahan alam laut, energi dari laut, serta teknologi kelautan. Begitu juga, Indonesia sebagai "jantung terumbu karang dunia", tidak diterjemahkan pada langkah "eksplorative segment", tetapi pada tataran wacana yang terus menerus diperdengungkan.

Poin kedua adalah bahwa  seolah-olah tidak menemukan titik akhir bagaimana merealisasikan hasil riset dengan kepentingan nasional. Proyeksi riset berbiaya besar dan jangka panjang mempunyai ketidakharmonisan dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah. Artinya, bahwa kita dapat melihat potensi besar dalam eksploitasi tetapi tidak dapat merealisasikannya. Komunikasi antara lembaga, kepentingan jangka pendek, politik dan banyak faktor lainnya menjadi penyebabnya.

Ketiga adalah pada tatanan yang lebih besar, bahwa kepentingan/visi yang dikonsepkan oleh pemerintahan pusat tidak dapat diterjemahkan dengan baik oleh daerah. Poin penting dari sistem ini adalah limpahan visi dan misi dari pemerintah pusat hingga dapat diterjemahkan oleh masyarakat (pesisir). Inilah yang tampak, seolah-olah pemerintah tidak mempunyai program percepatan pembangunan kelautan. Dalam konteks ini arti "tidak mempunyai" bukan berarti tidak ada, tetapi tidak berdampak secara sistemik. Analisis terhadap ini lebih banyak dimungkinkan perbedaan pandangan terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah daerah masing-masing memiliki konsepsi yang tidak sama dan kadangkala tidak dapat menjalankan instruksi dan visi dari pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah bagaimana percepatan pengelolaan laut daerah yang pada konsepsi kampanye Nawacita berjalan sangat lambat. Perkembangan pembangunan di daerah juga mengindikasikan bahwa konsep poros maritim tidak sepenuhnya dapat dimengerti.

Penting untuk memahami bagaimana peran penting pemerintah baik pusat dan daerah dalam mengelola lautnya yang sesuai dengan visi besar negara kepulauan. Untuk merealisasikannya, kepentingan suku, agama, dan politik tidak seharusnya menjadi penghambat, tetapi harus menjadi sebuah dasar pengelolaan laut yang arif dan bijaksana. Pengalihan kekuasaan diharapkan tidak serta merta merubah kepentingan besar bangsa ini menjadi salah satu negara maju melalui lautan. Peran kunci ini tentu dapat dilakukan oleh masyarakat, sama seperti yang dilakukan oleh negara dalam mengontrol konsesi laut.

Pada akhirnya, Indonesia dapat menjadi salah satu episentrum di tatanan global yang mampu mengelola laut dan kepulauan yang didasarkan pada karakteristik lokal. Bagaimana Kerajaan Majapahit dapat mempersatukan wilayah nusantara adalah pembelajaran penting bagaimana mengelola kepulauan dan laut sekaligus.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply