Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » » DILEMA CANTRANG “Haruskan Cantrang Kembali Dilegalkan?”


PEMUDA MARITIM – Cantrang merupakan salah satu jenis alat tangkap ikan yang populer di Indonesia dan cukup berkembang pesat di daerah Pantura. Cantrang dalam pengertian umum digolongkan pada kelompok pukat tarik (seine net) yang ditarik dari atas kapal. Perkembangan awalnya bermula dari dogol (danish seine) yang kemudian berkembang menjadi cantrang. Ukuran cantrang lebih besar dari dogol dengan tali selambar yang lebih panjang. Tangkapan utama cantrang adalah ikan demersal dan udang. Penangkapan ikan demersal di Laut Jawa (WPP 712) seakan bangkit semenjak pengoperasian cantrang. Intensitas penangkapan ikan demersal meningkat cukup signifikan sehingga terjadi peningkatan jumlah produksi ikan demersal di beberapa Pangkalan Pendaratan Ikan.

Semakin banyaknya jumlah kapal cantrang yang beroperasi dan semakin berkurangnya hasil tangkapan per unit effort, menjadi salah satu alasan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02/Permen-KP/2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Terbitnya Permen KP No.02/2015 menimbulkan keresahan di kalangan nelayan, terlebih nelayan cantrang yang terdapat di daerah Pantura (Termasuk Rembang dan Pati) yang sebagian besar menggunakan alat tangkap cantrang. Dalam Keputusan Menteri tersebut cantrang termasuk kedalam alat penangkap ikan yang dilarang penggunaaanya di WPP-RI karena termasuk kedalam pukat tarik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran cantrang mampu menghidupkan geliat perekonomian nelayan hampir disepanjang pantura. Akan tetapi apakah alat tangkap ini mampu memberikan dampak positif dalam jangka waktu panjang?

Jika ditilik dari sisi ekologi, cantrang memang memiliki potensi yang mengancam sumberdaya ikan. Hal ini dikarenakan cantrang memiliki ukuran mata jaring yang cukup kecil, sehingga ikan-ikan yang belum dewasa ikut tertangkap. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada pengaturan yang tegas, akan mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan. Diperparah lagi dengan adanya fakta bahwa Laut Jawa (WPP 712) telah mengalami overfishing. Namun demikian, dalam membuat suatu kebijakan tidak bisa hanya mempertimbangkan ekologi saja. Ada pertimbangan ekonomi dan sosial yang perlu untuk diperhatikan.

Kehadiran cantrang memang menjadi dilema bagi pemerintah, satu sisi cantrang memang mampu membangkitkan perekonomian nelayan. Tapi disisi lain alat tangkap ini mengancam keberlanjutan sumberdaya ikan. Lantas apakah cantrang perlu dilarang atau dibebaskan?

Solusi yang diberikan harus tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan perekonomian nelayan. Sumberdaya ikan tidak bisa diekspolotasi dengan bebas, akan tetapi sumberdaya ikan harus dimanfaatkan secara bijak supaya tetap memberikan manfaat untuk kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah pengaturan ulang secara menyeluruh tentang tata kelola alat tangkap cantrang, bukan pelarangan alat tangkap cantrang. Persoalan sistem manajemen perikanan dan penegakan hukum juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan tegas. Bagaimanapun nelayan memiliki hak untuk dapat memanfaatkan sumberdaya perikanan di wilayah  perairan Indonesia. Namun pemerintah tetap perlu hadir demi memastikan bahwa sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Oleh: Ida Nurokhmah – Wakil Ketua Bidang Pengeloaan Sumberdaya Maritim
APMI (Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia)


Sumber: HUMAS DPP APMI

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply