Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » Wakil DPR RI, Fahri Hamzah; Presiden Harusnya Berkantor di Laut Bukan di Gunung



PEMUDA MARITIM – Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fahri Hamzah telah memberikan paparan tentang Penguatan Kepulauan dan Indonesia Berbasis Maritim dalam acara Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam (29/1/2018). Dalam twitternya @Fahrihamzah menyampaikan bahwa “Presiden harus punya istana di dalam laut dan mengomandoi pembangunan Indonesia dari laut, Presiden harusnya punya kapal seperti air force one untuk ngantor di laut lalu singgah di berbagai wilayah di Indonesia ini dengan kapal istana kepresidenan”.

Fahri mempertanyakan apakah Tema Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia hanya sekedar slogan? Beliau juga menambahkan “mindset dari pembangunan kita selama ini sangat daratan minded”. Hal ini tercemin dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang mengartikan luas wilayah sebagai indeks perhitungan Dana Alokasi Umum hanya sebagai luas daratan. Sedangkan wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari perairan yang lebih luas jika dibandingan dengan daratan. Lebih dari 60% masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dengan sumberdaya yang terkandung dalam perairan khususnya laut. Sehingga menjadi suatu keharusan bahwa metode perhitungan DAU harus berubah lebih memprioritaskan pada wilayah perairan.

Fahri menekankan “Pusat geo-ekonomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari barat ke asia timur, negara-negara asia sedang bangkit. Laut kita kena kavling”. Hal ini sangat disayangkan jika Indonesia tidak bertindak dan berpusat pada laut dalam memperkuat kedudukannya sebagai poros maritim dunia. Mengingat letak Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling strategis sebagai jalur distribusi perdagangan dunia, yang dapat dijadikan pemicu perbaikan dan peningkatan ekonomi. Dalam twitternya Fahri menuliskan “saya berharap presiden juga mulai memberikan sinyal kepada dunia sebagai kesiapan kita dengan mulai berkantor di laut bukan di gunung”.

Salah satu catatan penting dalam pemaparannya adalah “DPD selaku wakil daerah telah menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang disebut dengan RUU Pemerintah daerah Kepulauan. Usulan ini telah masuk menjadi Program Legislasi Nasional Nomor 23 Tahun 2010 yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam tahun ini”. “Saya berkeyakinan bahwa RUU ini akan dengan sangat cepat bisa diselesaikan oleh DPR-DPD dan pemerintah. Apalagi hari ini kita lihat Mendagri langsung turun tangan. Ini artinya bagi pemerintah sudah tidak ada masalah dalam substansi RUU” tegas Fahri.

Akan tetapi dalam penyampainya beliau juga mengemukakan bahwa “kemendagri saat itu menolak RUU tersebut di antaranya karena bertentangan dengan hukum internasional tentang laut, serta adanya klausul daerah kepulauan mendapat 1% dari DAU”. Namun sekali lagi, sekarang kita punya presiden yang memiliki mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Konsekuensinya, Indonesia harus menata wilayahnya agar memiliki kelayakan secara infrastruktur sebagai jalur distribusi perdagangan dunia.

Fahri juga sempat menyinggung tentang kinerja kementerian kelautan dan perikanan, “Tindakan ibu @susipudjiastuti ada benarnya. Tapi itu hilir. Maling di laut berkeliaran karena kita sendiri sudah tidak melaut. Nelayan kita tak lagi jadi andalan. Kultur bahari dicabut dari sekolahan. Anak2 mulai takut dengan laut”, ungkapnya. Beliau juga berpendapat bahwa “Kapal asing itu masuk karena wilayah laut kita sepi dari aktivitas produksi nelayan sendiri tapi nelayan asing”. Hal ini penting untuk digarisbawahi karena Fahri mengemukakan jika nelayan difasilitasi secara penuh untuk hidup dan berkehipan di laut maka tidak ada kapa asing yang masuk ke wilayah Indonesia. “Sekarang, 8 gubernur berkumpul. Mereka minta presiden memenuhi janji. Ini memasuki tahun ke-4 tapi #RUUPemdaKep tidak kunjung jadi. Masalahnya ada di perhitungan sana sini. Semoga kali ini segera penuhi janji” tutup Fahri dalam acara Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam (29/1/2018).(Agustin)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply