Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Indonesia sebagai Negara Kepulauan, Perjuangan yang Belum Usai (2 dari 2)


PEMUDA MARITIM – Mungkin banyak yang masih bertanya-tanya tentang apakah arti strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Posisi Silang dunia, antara dua samudera (India dan Pasifik) dan 2 benua (Asia dan Australia). Apakah keuntungan Indonesia dengan posisi geografi sebagai posisi silang ‘Poros Maritim Dunia’ tersebut? Bagaimana pengakuan dunia internasional terutama negara-negara maritim besar tentang claim Indonesia atas kedaulatan perairan kepulauannya? Bagaimana sejarah perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan internasional tersebut? Apakah Indonesia sudah mampu menegakkan kedaulatan laut atas Perairan Kepulaunnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba dijelaskan dalam wawancara MN dengan Mayor Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko via telepon, (20/3). Mayor Laut (P) Dedi Gunawan Widyatmoko merupakan Perwira TNI AL yang sekarang sedang menjadi mahasiswa dan meneliti topik ini dalam study Master of Maritime Policy di the Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of Wollongong, Australia.


Bisa anda jelaskan tentang insiden Bawean?

Secara garis besar insiden Bawean seperti ini,  kapal induk Amerika Serikat dengan konvoi nya melintas di dekat pulau Bawean yang jelas saja menurut kita bukan ALKI. Dan lebih parahnya lagi, kapal induk Amerika Serikat tersebut menerbangkan pesawat tempurnya. Saya melihat ini sebagai pelanggaran lintas ALKI sekaligus pelanggaran lintas damai (innocent passage).


Bagaimana anda memaknai kejadian tersebut?

Dengan kejadian ini, Amerika Serikat ingin memperjelas tuntutanya untuk Laut Jawa dimasukkan sebagai ALKI dan mematahkan ketentuan pasal 15 PP 37/2002 tersebut. Dalam UNCLOS 1982 memang diatur bahwa lintas di luar ALKI yang ditetukan adalah lintas damai atau innocent passage. Memang untuk lintas damai tidak ada aturan untuk memberi tahu terlebih dahulu negara pantai sebelum melaksanakan lintas. Jadi syah-syah saja kapal Amerika Serikat tersebut melintas di Laut Jawa tanpa pemberitahuan. Tetapi jelas diatur bahwa dalam lintas damai, kapal selam harus berlayar di permukaan dan kapal induk tidak boleh menerbangkan pesawat.


Ada berapa macam lintas sebenarnya di perairan kepulauan Indonesia berdasarkan hukum laut internasioal 1982?

Menurut saya ada 3 macam lintas. Dan jelas saja ini tidak begitu sesuai dengan keinginan asli dari Deklarasi Djuanda. Yang pertama adalah Lintas dalam ALKI yang lebih longgar dari lintas damai dengan adanya ketentuan nomal mode seperti saya jelaskan diatas. Saya pernah membahasnya dalam tulisan saya di majalah Seskoal yang berjudul ‘Anomali Lintas ALKI’. Dan yang kedua adalah lintas damai atau innocent passage di luar jalur ALKI yang sudah ditentukan (walaupun masih partial designation). Kedua lintas ini tidak perlu memberi tahu negara pantai dalam hal ini Indonesia sebelum melintas. Dan yang ketiga adalah lintas atau keinginan untuk masuk internal waters dari Indonesia yang dalam hal ini harus meminta ijin dari Pemerintah Indonesia dan Pemeritah Indonesia berhak menolak atau tidak memberi ijin. Masalahnya sekarang adalah Pemerintah Indonesia belum menentukan wilayah-wilayah yang termasuk internal waters Indonesia.


Bagaimana aturan-aturan dalam menentukan internal waters untuk negara kepulauan seperti Indonesia?

Hal tersebut diatur dalam UNCLOS 1982 pasal 50 yang merujuk pada pasal 9, 10 dan 11. Secara garis besar internal waters adalah mulut sungai, teluk dan pelabuhan. Bagaimana mulut sungai, teluk dan pelabuhan bisa dikategorikan sebagai internal waters ada aturan-aturan detailnya. Dan kita harus segera memulai menentukan internal waters kita tersebut dengan melibatkan para pakar kelautan dan pemetaan.


Jadi ada 2 poin yang bisa saya tangkap dari wawancara ini yaitu adopsi IMO tentang ALKI masih partial atau belum lengkap dan Pemerintah Indonesia belum menentukan dan memetakan internal waters nya. Ada hal lain yang perlu anda sampaikan sebelum mengakhiri wawancara ini?

Dalam UNCLOS 1982 pasal 53 ayat 6 menyebutan bahwa negara kepulauan bisa menentukan TSS atau traffic separation scheme untuk lintas ALKI. Dengan menentukan TSS, maka kapal asing mau tidak mau melewati TSS tersebut dengan pertimbangan keselamatan navigasi. Kita bisa mengambil langkah ini untuk memudahkan kontrol lintas kapal-kapal asing tersebut.


Menarik sekali mengetahui hal-hal tersebut. Terimakasih atas wawancaranya, terakhir, apa yang ingin anda sampaikan sebagai penutup?

Terimakasih juga atas kesempatannya. Semua aturan yang dibuat akan tidak ada manfaatnya kalau tidak bisa ditegakkan. Dalam hal ini sea power yang oleh banyak ahli disimpulkan sebagai kombinasi seluruh elemen negara yang output nya adalah pengaruh sebuah negara dalam melindungi kepentingannya di laut menjadi sangat signifikan. Peningkatan sea power Indonesia adalah sebuah keniscayaan bukan untuk merubah kita sebagai aggressor state tapi sekedar untuk melindungi kepentingan kita di perairan kepulauan sendiri hingga ZEEI dan extended continental shelf. Mulai menipisnya cadangan sumber daya alam di darat sehingga pencarian sumber daya alam mau tidak mau akan lebih serius mengarah ke laut sehingga potensi konflik di laut akan semakin tinggi juga membuat upaya peningkatan sea power makin mendesak.

Dengan sea power yang bisa diandalkan, posisi strategis Indonesia benar benar akan menjadi strategis dan bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

Demikian dan terima kasih. Jalesveva Jayamahe.


Catatan : pendapat-pendapat dalam wawancara ini atas nama pribadi sebagai akademisi dan tidak mewakili instansi manapun. 



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply