Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menuju TNI Berkomitmen Global, Perlukah Doktrin TNI Berubah? (1 dari 3)


Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS (Kadepopslat Puslatlekdalsen TNI AL)

PEMUDA MARITIM – Peran militer dan angkatan bersenjata menjadi semakin penting sebagai fasilitator kebijakan luar negeri pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan non tradisional misalnya berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian, latihan militer dan misi bantuan kemanusiaan. Bergesernya tantangan dari tradisional ke non tradisional adalah akibat dari bergesernya kekuatan bipolar menjadi multipolar dan globalisasi. Dalam menghadapi tantangan yang terus berlanjut ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih diandalkan sebagai aktor penting yang mampu mendukung kebijakan negara.

Peran ini membutuhkan TNI yang modern, profesionalisme, dan mampu berkiprah di kawasan regional dan global sekalipun, mempunyai kemampuan proyeksi kekuatan yang tak tertandingi. Sementara TNI masih jauh dari peran tersebut, selain harus menghadapi tantangan internal, berupa tingkat profesionalisme dan modernisasi alut sista, TNI juga harus menghadapi tantangan eksternal termasuk ancaman asimetris baik regional dan global. Selain itu, dalam konteks peran regional dan global ini, TNI belum mampu menempatkan kelemahan substansial pada aset dan sumber daya militer untuk menjawab peran tersebut.

Oleh karena itu, TNI perlu memikirkan cara untuk mengisi gap kemampuan ini dan memastikan perannya ke semua domain. Karena peran dalam proyeksi regional dan komitmen secara global berkembang, TNI perlu mengalihkan lebih banyak tanggung jawab dalam menyesuaikan diri dalam kemampuan operasi TNI, pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alut sista, peningkatan profesionalisme, dan doktrin TNI.


Mengapa Perubahan Doktrin TNI Perlu Dilaksanakan 

Sesuai Pembukaan UUD 1945, Indonesia sejak merdeka dituntut untuk “……… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…….”[1] yang secara jelas bahwa Indonesia harus berpartisipasi dalam tingkat regional dan global. Untuk mendukung tujuan misi atau tujuan nasional yang lebih luas ini, kekuatan militer dapat digunakan dalam memperluas domain dari nasional menjadi regional dan global. TNI sebagai satu-satunya militer Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dan mengalihkan tanggung jawab, tugas, fungsi dan perannya dalam mendukung tujuan nasional ini.

Untuk menjawab ini, Kebijakan Panglima TNI ke depan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis, visi TNI ke depan adalah mewujudkan TNI yang profesional dan yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu berkomitmen secara global. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meyampaikan kebijakan terwujudnya TNI yang profesional dapat diaplikasikan dengan langkah-langkah antara lain, mengembangkan kemampuan TNI untuk dapat beroperasi baik yang bersifat tempur atau non tempur di kawasan Asia utamanya di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN dan TNI terus berkomitmen melaksanakan tugas perdamaian dunia serta misi kemanusiaan di bawah bendera PBB.[2]

Kebijakan tersebut dijabarkan dengan berbagai misi oleh TNI sebagai tentara profesional dan modern yang memiliki keutamaan yaitu, 1) mewujudkan TNI sebagai kekuatan utama yang mampu dan handal dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI; 2) TNI harus menjadi kekuatan regional yang mampu berperan secara aktif dan positif melalui proyeksi kekuatannya secara optimal; 3) TNI berusaha menjadi kekuatan yang berperan aktif dan optimal di lingkup global; dan 4) TNI akan terus mendukung kebijakan pemerintah Indonesia sebagai poros maritim dunia.

TNI juga perlu memerhatikan perkembangan dunia dewasa ini, terutama perubahan beberapa spektrum ancaman, dari tradisional menjadi non tradisional, seperti siber yang harus di sikapi bersama. Ancaman siber semakin mengemuka dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat, berbagai interaksi dan transaksi memanfaatkan fasilitas siber menjadikan dunia semakin kecil dan memungkinkan perkembangan tanpa batas di berbagai sisi. Selain itu, tantangan lain berupa peperangan asimetris, proxy, dan hybrid, TNI perlu untuk bergegas melaksanakan perubahan doktrin dalam mendukung pembentukan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapinya. Belum lagi dalam mendukung tujuan nasional yaitu ikut serta dalam operasi perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan, sesuai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, TNI perlu untuk merubah doktrin dari proyeksi ke dalam menjadi proyeksi keluar serta berkomitmen dalam tingkat regional dan global, baik melalui operasi sendiri maupun operasi dengan bekerja sama dengan negara dan organisasi global lainnya. Tingkat profesionalisme dan modernisasi alut sista adalah kewajiban untuk saat ini. Strategi dalam melaksanakan operasi, doktrin yang perlu diperbarui dan kompetensi personilnya perlu ditingkatkan.


Doktrin Dalam Operasi TNI

Secara umum, sesuai doktrin TNI, ada tiga jenis operasi: operasi tempur, operasi intelijen, dan operasi teritorial.[3] Untuk merebut wilayah yang dikuasai musuh, militer melakukan operasi intelijen atau tempur. Operasi intelijen bersifat rahasia dan dilakukan oleh unit intelijen. Operasi teritorial dilakukan oleh unit tempur atau teritorial dan memiliki tujuan untuk memulihkan tatanan politik, ekonomi, atau sosial. Doktrin TNI dibedakan antara dua jenis operasi teritorial: operasi “konstruksi” dan operasi “oposisi/perlawanan”. Operasi konstruksi melibatkan tindakan rakyat. Mereka dirancang untuk memperbaiki kondisi di daerah yang dianggap berisiko ketidakstabilan politik dan sosial. Militer dipekerjakan dalam proyek aksi sipil seperti pembangunan perumahan, sekolah, bendungan, sistem irigasi, dan pengenalan sistem pertanian modern. Di beberapa pulau terluar, proyek-proyek ini dilaksanakan sehubungan dengan program transmigrasi, yang melibatkan pemindahan penduduk dari daerah berpenduduk padat, umumnya di Jawa dan Madura, ke bagian lain nusantara. Operasi konstruksi dilakukan secara rutin oleh satuan teritorial atau kadang-kadang sebagai bagian dari usaha yang ditargetkan untuk mengurangi pembentukan kelompok pemberontak.

Jika operasi konstruksi dan intelijen gagal mencegah berkembangnya ancaman seperti pemberontakan, militer Indonesia akan melakukan operasi oposisi / perlawanan. Pada tahap pertama, pasukan militer memusatkan kekuatan tempur mereka untuk melenyapkan kehadiran fisik musuh di tempat yang disebut zona pemusnahan. Karena militer memperoleh kontrol terbatas atas wilayah ini, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona konsolidasi. Ketika pengaruh oposisi berkurang, daerah tersebut didesain ulang sebagai zona stabilisasi. Di sini konstruksi dilakukan untuk merekonstruksi infrastruktur yang rusak dan mendapatkan kembali kepercayaan dari populasi. Bila daerah tersebut benar-benar tenang, maka didesain ulang sebagai area belakang. Setelah kontrol pemerintah dipulihkan, ada fase rehabilitasi di mana kondisi yang menyebabkan orang-orang memberontak diidentifikasi dan dikoreksi.[4]

Dalam menghadapi tantangan yang bersifat baru atau non tradisional, TNI perlu mengalihkan pada tanggung jawab dan fokus proyeksi ke luar negeri. Hal ini, karena ancaman dan tantangan selain berasal dari internal juga eksternal negara. Dalam regional, ancaman mengenai konflik batas wilayah, penyelundupan dan mungkin terorisme perlu menjadi perhatian utama TNI. Dalam skala global, terorisme juga mengemuka yang menyebar melalui opini, kampanye dan terutama media sosial dengan menggunakan taktik peperangan asimetris, proxy maupun hibrid. Operasi TNI harus mulai melihat keluar dari tugas tradisionalnya, yaitu bukan ancaman militer, namun harus lebih siap dalam menghadapai ancaman nir militer.




[1] Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

[2] Sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada acara perkenalan dengan pejabat Military Attache (Milat) Corps, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/2/2018) Sumber http://indonews.id/artikel/11650/Panglima-TNI-Mewujudkan-TNI-Yang-Profesional-Dan-Berkomitmen-Secara-Global/ Diakses tanggal 20 Februari 2018.

[3] Doktrin TNI, Tridharma Ekakarma (TRIDEK). Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010

[4] Sidwell, Thomas E., “The Indonesian Military: Dwi Fungsi and Territorial Operations,” Foreign Military Studies Office, Ft. Leavenworth, Kan., 1995



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply