Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menuju TNI Berkomitmen Global, Perlukah Doktrin TNI Berubah? (2 dari 3)


Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS (Kadepopslat Puslatlekdalsen TNI AL)

PEMUDA MARITIM – Peran militer dan angkatan bersenjata menjadi semakin penting sebagai fasilitator kebijakan luar negeri pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan non tradisional misalnya berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian, latihan militer dan misi bantuan kemanusiaan. Bergesernya tantangan dari tradisional ke non tradisional adalah akibat dari bergesernya kekuatan bipolar menjadi multipolar dan globalisasi. Dalam menghadapi tantangan yang terus berlanjut ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih diandalkan sebagai aktor penting yang mampu mendukung kebijakan negara.

Peran ini membutuhkan TNI yang modern, profesionalisme, dan mampu berkiprah di kawasan regional dan global sekalipun, mempunyai kemampuan proyeksi kekuatan yang tak tertandingi. Sementara TNI masih jauh dari peran tersebut, selain harus menghadapi tantangan internal, berupa tingkat profesionalisme dan modernisasi alut sista, TNI juga harus menghadapi tantangan eksternal termasuk ancaman asimetris baik regional dan global. Selain itu, dalam konteks peran regional dan global ini, TNI belum mampu menempatkan kelemahan substansial pada aset dan sumber daya militer untuk menjawab peran tersebut.

Oleh karena itu, TNI perlu memikirkan cara untuk mengisi gap kemampuan ini dan memastikan perannya ke semua domain. Karena peran dalam proyeksi regional dan komitmen secara global berkembang, TNI perlu mengalihkan lebih banyak tanggung jawab dalam menyesuaikan diri dalam kemampuan operasi TNI, pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alut sista, peningkatan profesionalisme, dan doktrin TNI.


Perubahan Doktrin TNI Terhadap Paradigma Baru 

Terdapat perubahan dalam doktrin dan struktur organisasi yang sudah berlangsung puluhan tahun yang terjadi pada keseluruhan tingkatan TNI. Pada saat yang sama, persyaratan yang kompleks yang diperlukan untuk menyesuaikan, mengubah, dan bahkan menghilangkan tugas, struktur organisasi, dan doktrin yang dikumpulkan sepanjang perjalanan TNI, telah menciptakan lingkungan yang penuh tekanan bagi personel TNI dan pimpinan TNI.

Ada banyak saran dari pengamat nonmiliter mengenai perubahan yang diperlukan dalam struktur dan organisasi militer Indonesia. Beberapa perubahan paling jelas yang disebut sejak jatuhnya Suharto termasuk menghilangkan keseluruhan struktur teritorial (karena ini mengabadikan kekuatan politik tentara) dan pengalihan personil tentara ke polisi secara besar-besaran. Tak satu pun dari saran ini praktis atau layak dilakukan, dan seperti banyak usulan untuk perubahan di Indonesia demokratis yang baru berkembang, mereka telah dikonsep dengan tergesa-gesa dan sebagian besar tanpa basis analisis yang dikembangkan sepenuhnya.

TNI sendiri telah mengadopsi sebuah doktrin baru, yang disebutnya sebagai “Paradigma Baru.” Paradigma Baru dikembangkan oleh sebuah tim perwira senior yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan diumumkan oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, pada Agustus 1998. Harold Crouch, seorang sarjana terkenal militer Indonesia, percaya bahwa doktrin baru ini merupakan hasil diskusi pribadi selama beberapa tahun oleh perwira intelektual (think tank) yang percaya bahwa angkatan bersenjata perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat Indonesia.[5]

Tujuan Paradigma Baru adalah menggeser fokus tradisional TNI dari keamanan dalam negeri ke pertahanan luar. Kepolisian (sebelumnya di bawah komando angkatan bersenjata) kini telah dibentuk sebagai organisasi terpisah, langsung dibawah presiden. Intensi para reformis militer adalah untuk mentransfer fungsi keamanan internal kepada kepolisian. Menurut doktrin baru tersebut, polisi harus mengembangkan kemampuan paramiliter untuk menghadapi pemberontakan dan ancaman keamanan internal berskala besar. TNI hanya bertugas hanya memberikan bantuan ke polisi, ke pemerintah pusat, dan hanya jika polisi tidak dapat menangani sebuah situasi.

Sampai saat ini, TNI telah banyak dikritik karena gagal menerapkan perubahan doktrin dan organisasi dengan lebih cepat dan efektif. Namun, terdapat alasan bagi TNI untuk bertindak lambat. Masalah yang dihadapi memerlukan perencanaan yang tepat dan profesional baik dari sektor sipil maupun militer. Namun di lain pihak, terdapat kekurangan kemampuan dalam perencanaan kedepan, profesionalisme para perencana, dan keinginan reformasi secara menyeluruh di seluruh sektor. Perubahan hanya akan diimplementasikan pada struktur pemerintahan yang layak. Disebutkan bahwa hanya faktor persatuan nasional, ketertiban umum, dan efisiensi penggunaan sumber daya langka yang akan menjadi faktor utama dalam reformasi militer (TNI).[6]

Pada tingkat doktrin strategis, perubahan besar telah diimplementasikan. Dokumen sejarah tentang doktrin “Hankamrata” (yang berevolusi dari perang kemerdekaan melawan Belanda dan berlangsung sampai tahun 1998), dengan penekanannya pada perang gerilya yang melibatkan dukungan dan bantuan dari masyarakat dan menggabungkan jajaran kader sipil dan militer, telah diganti secara formal dengan “Paradigma Baru”. Pemisahan kepolisian dari angkatan bersenjata adalah untuk mengakhiri tanggung jawab utama tentara untuk keamanan internal dan pemeliharaan ketertiban umum.

Sayangnya, angkatan kepolisian nasional kurang terlatih, kurang dilengkapi, atau diawaki untuk mengambil misi keamanan dalam negeri. Meskipun, secara doktrin, TNI sekarang hanya merupakan kekuatan cadangan bagi polisi, hanya TNI yang memiliki kemampuan untuk membentuk ketertiban umum dan menghadapi gerakan separatis bersenjata. Parlemen Indonesia mengakui hal ini dengan meloloskan undang-undang pada tahun 2001 yang menugaskan empat misi keamanan internasional ke operasi TNI terhadap separatis, pasukan pemberontak, perdagangan narkoba, dan penyelundupan.[7]

Dengan sepenuhnya menerapkan doktrin baru ini akan memerlukan perubahan besar dalam budaya TNI, struktur organisasi, pelatihan, dan profesionalisme TNI. Dari sudut pandang praktis, transformasi militer yang diimpikan oleh doktrin baru ini juga memerlukan sumber daya untuk menguatkan dan melatih angkatan bersenjata Indonesia yang saat ini masih jauh dari mumpuni. Namun, faktor kunci di masa depan reformasi TNI adalah apakah perubahan budaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses reformasi telah terjadi. Masih ada beberapa kebingungan dan disorientasi di dalam TNI karena semangat reformasi belum dikomunikasikan dengan jelas di dalam rantai komando dan karena reformasi tersebut belum didukung oleh kepemimpinan sipil yang kompeten.

Masa depan reformasi TNI di Indonesia masih belum menemukan jalur yang tepat. Pada saat ini, pandangan mayoritas di TNI tetap mendukung perubahan bertahap dalam kerangka kerja politik yang demokratis. Namun, momentum untuk reformasi nampaknya semakin berkurang dan para reformis TNI telah berhasil memproyeksikan reformasi TNI di luar saluran militer, kepada organisasi nonpemerintah (LSM), think tank, parlemen, dan lembaga pemerintah lainnya.


Tantangan Baru

Selama tahun 1990-an, kekuatan militer di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dikerahkan untuk berpartisipasi dalam banyak operasi multinasional. Peningkatan keterlibatan di luar negeri terbukti dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Jika dibandingkan dengan negara-negara besar, seperti US, jumlah keterlibatan militer negara-negara berkembang mengalami peningkatan yang signifikan. Jika secara jumlah, negara besar mengalami penyusutan sampai 25% dalam partisipasi regioanal dan global, justru negara berkembang mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat.[8]

Personil militer dari negara-negara berkembang sering menjadi peserta latihan militer multinasional untuk meningkatkan kolaborasi dan latihan taktis. Misi bantuan bencana juga memanfaatkan kekuatan militer dari negara-negara berkembang. Kekuatan ini membuat kontribusi yang signifikan terhadap respons multinasional terhadap gempa dan tsunami Samudera Hindia Desember 2004. Militer dari Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka dan Thailand, antara lain, memberikan kontribusi personil medis, logistik dan teknik, serta pesawat terbang, helikopter dan kapal.




[5] Crouch, Harold, “Wiranto and Habibie: Military-Civilian Relations Since May 1998,” dalam Arief Budiman, Barbara Hatley, dan Damien Kingsbury, (editors), Reformasi: Crisis and Change in Indonesia, Monash Asia Institute, Australia, 1999

[6] Poin ini juga dibuat oleh para perwira militer tingkat tinggi dan oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Juwono mencatat dalam sebuah wawancara bahwa kontrol sipil secara substantif terhadap militer akan bergantung pada pengembangan struktur politik sipil yang layak.

[7] UU No 34/2004 tentang TNI tentang OMSP

[8] Antara tahun 2001 dan 2006, jumlah negara berpenghasilan tinggi yang menyumbang kekuatan militer terhadap operasi penjaga perdamaian PBB sedikit menurun dari 24 menjadi 23, dan jumlah personil militer yang disumbangkan oleh negara-negara berpenghasilan tinggi turun dari sekitar 8000 menjadi 2000. Selama periode yang sama, jumlah negara berkembang yang menyumbang kekuatan militer meningkat dari 53 menjadi 73, dan jumlah personil berkontribusi hampir tiga kali lipat, dari sekitar 22.000 menjadi sekitar 63.000. Data dianalisa oleh penulis dari data PBB.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply