Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Menuju TNI Berkomitmen Global, Perlukah Doktrin TNI Berubah? (3 dari 3)


Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS (Kadepopslat Puslatlekdalsen TNI AL)

PEMUDA MARITIM – Peran militer dan angkatan bersenjata menjadi semakin penting sebagai fasilitator kebijakan luar negeri pemerintah, terutama dalam menghadapi tantangan non tradisional misalnya berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian, latihan militer dan misi bantuan kemanusiaan. Bergesernya tantangan dari tradisional ke non tradisional adalah akibat dari bergesernya kekuatan bipolar menjadi multipolar dan globalisasi. Dalam menghadapi tantangan yang terus berlanjut ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih diandalkan sebagai aktor penting yang mampu mendukung kebijakan negara.

Peran ini membutuhkan TNI yang modern, profesionalisme, dan mampu berkiprah di kawasan regional dan global sekalipun, mempunyai kemampuan proyeksi kekuatan yang tak tertandingi. Sementara TNI masih jauh dari peran tersebut, selain harus menghadapi tantangan internal, berupa tingkat profesionalisme dan modernisasi alut sista, TNI juga harus menghadapi tantangan eksternal termasuk ancaman asimetris baik regional dan global. Selain itu, dalam konteks peran regional dan global ini, TNI belum mampu menempatkan kelemahan substansial pada aset dan sumber daya militer untuk menjawab peran tersebut.

Oleh karena itu, TNI perlu memikirkan cara untuk mengisi gap kemampuan ini dan memastikan perannya ke semua domain. Karena peran dalam proyeksi regional dan komitmen secara global berkembang, TNI perlu mengalihkan lebih banyak tanggung jawab dalam menyesuaikan diri dalam kemampuan operasi TNI, pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alut sista, peningkatan profesionalisme, dan doktrin TNI.


Konsep Doktrin TNI di Regional dan Global 

Dalam kerja sama pertahanan, dengan menghadapi tantangan non tradisional, misalnya dalam mendukung misi kemanusiaan dalam kerja sama World Health Organisation (WHO), TNI harus maju berkomitmen untuk membantu militer negara lainnya mengembangkan kapasitas dalam OMSP. Seiring keterlibatan regional dan global TNI meningkat, pentingnya mempunyai proyeksi yang efektif pada kawasan regional dan komitmen dalam tingkat global.

TNI tidak hanya untuk pertahanan unsur militer tapi juga untuk keamanan warga sipil. Indonesia harus mencari kesempatan untuk bermitra dengan militer dari negara-negara lain untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, misalnya melalui ASEAN dan ADMM. Militer dari semua negara harus mencari kemitraan sipil-militer di kawasan regional atau global di mana kemampuan dan kapasitas TNI dapat memperbaiki berperan serta dan berpartisipasi misi-misi internasional. Kolaborasi ini dapat memberikan keuntungan bersama dan memberikan peringatan dini akan tantangan dengan potensi ancaman secara regional dan global.

Organisasi regional, seperti ASEAN melalui ADMM/ADMM Plus, dapat memfasilitasi kemitraan antara organisasi militer melalui kepemimpinan yang tetap independen terhadap kepentingan satu negara manapun. Para Menteri Pertahanan baik dari militer dan sipil mungkin enggan untuk sepenuhnya terlibat dalam kemitraan militer (pakta pertahanan) dengan militer negara lain tanpa legitimasi luas yang dapat diberikan oleh organisasi tersebut.

Lebih luas lagi, organisasi global seperti PBB, juga dapat memfasilitasi kerjasama militer melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke daerah konflik. Tentunya dengan legitimasi yang kuat. Untuk hal ini, TNI telah mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon melalui Maritime Task Force (MTF). Peran TNI yang tentunya mewakili Indonesia ini akan membawa dampak yang positif tentang persepsi negara besar lain dalam melihat kiprah Indonesia di kawasan regional dan global sekalipun. Hal ini akan meningkatkan daya tawar dan pengaruh Indonesia dan membuktikan bahwa TNI tidak hanya mengemban tugas tradisionalnya (berperang), namun juga sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mendukung tujuan nasional.

Pada studi kasus tragedi Tsunami Aceh, multi bangsa, multi organisasi baik militer maupun sipil, regional dan global dan membuktikan bahwa perlunya Indonesia memiliki proyeksi dan komitmen ini. Perlu membahas cara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi tantangan misi kemanusiaan dan bencana alam seperti ini. Koordinasi dan kesepakatan antara kepemimpinan militer negara-negara dan terus bekerja diperlukan untuk menjembatani antara sipil dan militer.

Akhirnya, ada kebutuhan akan sebuah mobilisasi peran untuk memperluas peran TNI yang sangat penting dalam bantuan pascabencana dan kegiatan misi kemanusiaan lainnya. Banyak pelajaran yang dipetik dari beberapa tragedi atau kejadian baru-baru ini dan yang terus berlanjut untuk mengidentifikasi aplikasi dan metode kerja sama dan peran TNI di kawasan regional dan global.

Dalam mencoba menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus melihat bagaimana Indonesia memandang dirinya sendiri, yaitu kita harus melihat dokumen strategisnya mengenai tujuan dan kemampuan militernya. Dalam publikasi TNI utama, misalnya dalam Buku Putih Pertahanan atau Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) harus menilai lingkungan strategis regional/global dan menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki pendekatan terpadu untuk menghadapinya hari ini. Untuk TNI sendiri, doktrin atau strategi harus mencakup kemampuan untuk mempertahankan tanah air; mengganggu, mengurungai dan mengalahkan lawan dalam konflik; dan menghalangi, menangkal dan mengalahkan lawan konvensional manapun. TNI harus memproyeksikan kemampuan ke semua domain untuk mengalahkan lawannya. Ini juga menyebutkan bahwa Indonesia harus memiliki jaringan sekutu dan mitra regional dan global untuk menjaga stabilitas internasional.

Doktrin TNI harus mencakup apa yang dapat dianggap sebagai 4 jenis proyeksi kekuatan militernya, sebagai bagian dari “instrumen kekuatan nasional”. Pertama, sebagai instrumen diplomatik bertujuan untuk memajukan kepentingan bangsa,  terutama melalui Departemen Luar Negeri dan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kedua, sebagai instrumen informasi menggunakan “jaringan global yang saling terkait dan platform kerja sama militer ” untuk mencapai kepentingan Indonesia dan untuk menangkal propaganda berbahaya dan kesalahan informasi lawan dan potensi lawan. Ketiga, sebagai instrumen militer adalah untuk mendukung tujuan keamanan nasionalnya melalui kekuatan koersif. Hal ini memiliki dan menggunakan alutsista, personil dan taktik mulai dari pencegahan melalui operasi kontinjensi yang terbatas hingga kampanye militer besar. Terakhir, sebagai instrumen ekonomi digunakan untuk memanfaatkan ekonomi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan jalan memastikan keamanan nasional, regional dan global.

Dengan keempat proyeksi kekuatan di atas, TNI harus mampu menggunakan proyeksi kekuatan baik dalam bentuk soft power dan hard power. Dalam SPLN, secara eksplisit disebutkan bahwa Angkatan Laut membutuhkan “jangkauan strategis dan operasional untuk ditempatkan dan segera melakukan operasi di suatu zona penangkalan di luat batas negara dengan sedikit atau tanpa peringatan dini.” Pada tingkat strategis, hal ini harus dicapai hanya dengan operasi ekspedisi jarak jauh TNI melalui proyeksi kekuatan dengan dukungan TNI AL. Dalam hal ini, doktrin TNI harus menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk mempertahankan jangkauan jarak jauh secara strategis.

TNI Angkatan Laut, yang dapat dianggap sebagai alat proyeksi kekuatan utama Indonesia, secara jelas mendefinisikan enam kemampuan inti dalam Doktrin Peperangan TNI AL. Kemampuan tersebut antara lain: kemampuan kehadiran ke daerah depan, kemampuan pencegahan, kemampuan pengendalian laut, kemampuan proyeksi kekuatan, kemampuan keamanan maritim, dan kemampuan HA/DR (bantuan kemanusiaan/bantuan bencana). Mungkin kemampuan ini adalah kemampuan yang menggambarkan kemampuan paling akurat tidak hanya TNI AL tapi juga pada umumnya merupakan imperatif strategis utama bangsa Indonesia. Kemampuan untuk beroperasi dengan bebas di laut adalah salah satu enabler terpenting dalam operasi gabungan dan dukungan militer.

Penyebaran personil militer TNI ke depan sangat penting dalam memberikan respon kontinjensi secara cepat, tidak hanya dengan pengerahan personil untuk melaksanakan misi tetapi juga dengan menyediakan infrastruktur untuk pasukan yang dipindahkan ke pulau-pulau terluar atau pulau-pulau strategis (pangkalan depan). Selain fungsi tersebut, TNI dalam misi ini memiliki peran “soft power projection” dengan memberikan kepastian kehadiran kepada negara lain dan dengan mendorong kerja sama keamanan dengan negara lain. Pangkalan-pangkalan yang disiapkan ini berfungsi sebagai “kapal induk yang tidak dapat tenggelam” sehingga mereka akan lebih tahan terhadap serangan daripada pengiriman kapal perang, namun memang masih rentan terhadap serangan rudal jarak jauh atau rudal balistik musuh yang akan menyerang landasan pacu, pangkalan udara, pangkalan laut, pelabuhan dan infrastruktur militer yang disiapkan. Oleh karena itu, pengamanan pertahanan pangkalan dan sistem pertahanan rudal harus mumpuni untuk memastikan kegunaan pangkalan depan.

Untuk memenuhi peran ini, TNI membutuhkan kekuatan deployable yang solid dan kuat. Kemampuan dan kekuatannya harus mampu digunakan dan dikirimkan ke kawasan regional maupun seluruh dunia, dengan menjunjung tinggi interoperabilitias dan sinergitas antar matra TNI. Karena lebih dari 90 persen perdagangan global dilakukan melalui laut dan Indonesia diidentifikasi sebagai kekuatan maritim, aset utama untuk proyeksi kekuatan adalah Gugus Tempur Darat, Laut dan Udara Gabungan dan Marinir. Gabungan pasukan ini harus mampu berpartisipasi dalam kegiatan militer di kawasan regional dan global, baik dalam misi tradisional maupun misi non tradisional, seperti misi perdamaian PBB dan bantuan bencana alam dan kemanusiaan. Karena gugus tugas TNI gabungan ini tidak hanya mewakili hard power Indonesia tapi juga berfungsi sebagai kendaraan soft power.

Jika terjadi konflik, misi mereka termasuk memproyeksikan kekuatan laut dan udara ke pantai musuh, membangun pengendalian laut, dan superioritas udara di sekitarnya. Pada masa damai mereka mengamankan jalur komunikasi laut (SLOC) untuk memfasilitasi perdagangan maritim dunia dan kadang-kadang mereka digunakan sebagai efek deterrent dengan profil tinggi. Contoh yang baik dari hal ini adalah ketika dalam terjadi peristiwa Selat Malaka dan mungkin konflik Laut Cina Selatan. Pasukan gabungan TNI ini ditempatkan secara strategis ke area konflik atau belahan dunia yang lain untuk dapat bereaksi dengan cepat sebagai rencana kontingensi.

Saat ini, setelah Perang Dingin, bipolar menjadi multi polar. Sekarang dengan China, Rusia, India dan US memimpin strategi anti-access/area-denial (A2/AD) mereka masing-masing. Terutama China dalam konflik LCS, diduga memiliki rudal balistik anti-kapal (DF-21D) yang bisa ditembakkan dari lebih dari 1000 mil laut. Selain itu, rudal jelajah subsonik, supersonik (dan hipersonik) anti kapal, seperti YJ-18 China menghadirkan ancaman tambahan. Pada akhirnya, China juga berpotensi menjadi ancaman karena mempunyai armada kapal laut dan kapal komersialnya yang besar. Akibatnya, strategi baru harus dirancang untuk melawan ancaman ini atau jika kemampuan defensif tidak dapat mengikuti yang ofensif maka Indonesia harus mengandalkan Kekuatan Gabungan TNI hanya di lingkungan yang konflik tersebut.

Bentuk lain dari proyeksi kekuatan adalah penggunaan Pasukan Khusus dalam Operasi, yang tujuannya adalah mengandalkan peperangan asimetris. Pasukan Khusus TNI AL, AU, AD dan Korps Marinir berada di bawah komando Komando Operasi Khusus. Ini adalah kekuatan yang mengandalkan kualitas daripada kuantitas dalam melaksanakan operasi khusus AS secara luas. Misi mereka meliputi operasi penghancuran atau operasi tindakan langsung lainnya, penyelamatan sandera, operasi dukungan untuk militer Indonesia, pelatihan pasukan dan juga pengumpulan intelijen. Dengan beragam misi mereka mampu melaksanakan dan dengan kehadiran regional dan global mereka yang masif, komando ini dapat dianggap sebagai elemen paling serbaguna dalam proyeksi kekuatan TNI. Satu-satunya kerentanan bahwa komando ini mungkin adalah beban kerja yang tinggi dan penyebaran yang luas. Hal ini dapat dikurangi dengan rotasi lebih banyak pasukan dan sistem keseimbangan kehidupan kerja yang lebih memungkinkan.

Faktor utama yang memegang semua elemen bersama-sama adalah logistik. Inilah salah satu elemen yang menyangkut ketersediaan dan keberlanjutan dukungan operasi di TNI. Untuk dapat menjalankan strategi proyeksi kekuatannya, TNI harus mampu mengandalkan kemampuan pengangkutan udara dan sealift yang tak tertandingi. Airlift dikelola oleh TNI AU dan TNI AD, dengan pesawat tempur Sukhoy, F-16, C-130, dan pesawat lainnya, ditambah dengan kekuatan pesawat oiler, untuk memberikan dukungan udara strategis, dalam teater peperangan, dan langsung ke pasukannya di seluruh kawasan regional bahkan global. Sealift adalah bagian terpenting dari penambahan dan dukungan, karena 90 persen peralatan dan perlengkapan TNI bergerak melalui laut, yang dilaksanakan oleh TNI AL. Mereka menggunakan armada, tabir, kapal tanker, dan kapal perang destroyer, frigate, kapal selam dan kapal auxilarry untuk menyediakan pasokan yang diperlukan kepada TNI selama konflik kontinjensi dan di masa damai.

Dengan sistem TNI saat ini yang dibutuhkan untuk proyeksi kekuatan yang ada, seberapa siapkah Indonesia, dalam hal ini TNI di-deploy di wilayah utama untuk menghadapi ancaman saat ini? Penekanan militer Indonesia ada di Asia Tenggara dan Asia Timur. Namun, Australia dan US juga perlu dianalisis, karena walaupun mereka tidak memperlihatkan potensi atau niat berkonflik, kedua negara tersebut merupakan negara terdekat yang memiliki kemampuan lebih daripada Indonesia.

Lingkungan operasi yang kompleks juga merupakan salah satu pentingnya dianalisa secara mendalam karena tumbuh paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan Indo-Pasifik yang dulunya stabil, saat ini tumbuh menjadi area konflik, misalnya Laut China Selatan dan konflik Korea. Mengapa? Pusat ekonomi semakin bergerak menuju kawasan ini, sementara kawasan ini juga menyumbang lebih dari separuh perdagangan dunia. Tapi ada juga ketegangan nyata di kawasan ini dan negara-negara yang melaksanakan militerisasi dengan cepat, seperti Korea Utara dan China. Selain itu, Indonesia juga memiliki kewajiban perjanjian bilateral, regional maupun multi lateral dengan beberapa negara bagian, termasuk ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan China.

China adalah satu satunya negara yang telah membuat langkah besar dalam modernisasi militernya. Modernisasi yang baik tidak bisa menjadi alasan kecemasan dan kerentananan di antara tetangganya, namun juga membuat klaim teritorial yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan bertentangan dengan klaim negara lain. Untuk melengkapi semua ini, China telah memulai reklamasi pulau besar-besaran di Laut Cina Selatan dan membentuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut Cina Timur. Klaim teritorial sepihak oleh China, walaupun Indonesia tidak termasuk negara yang berselisih pendapat tentang batas wilayah, namun sesuai dalam strategi SPLN, strategi itu berusaha untuk menegakkan pengaruh dan memperluasnya sampai batas wilayah luar Indonesia. Tapi setidaknya dengan China, ada beberapa harapan untuk menyelesaikannya dengan damai.

Sementara terorisme di negara-negara ASEAN tampaknya mulai muncul, beberapa kejadian di Filipina dan Bangladesh, ketidakstabilan di perbatasan Indo-Pakistan masih ada. Dua negara berselisih satu sama lain dengan masalah teroris mereka sendiri dan senjata nuklir yang dimilik dapat menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Karena Indonesia belum memiliki kemampuand an kekuatan yang dapat menjangkau wilayah ini secara keseluruhan, Indonesia harus memperkuat kerja sama dan membentuk suatu komunitas pertahanan di wilayah tersebut yang dapat menjangkau Asia Tenggara dan Asia Barat.


Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam rekomendasi kami, kami membahas tujuan reformasi militer Indonesia, yang menangani hal-hal berikut.

  1. Struktur teritorial tentara. Tujuannya adalah untuk memulai proses pembongkaran struktur teritorial di wilayah-wilayah di mana kondisi keamanan tidak memerlukan peran militer yang terus berlanjut.
  2. Hubungan sipil-militer. TNI harus didorong dan dibantu untuk menangani secara konstruktif dengan tantangan untuk membangun model baru hubungan sipil-militer yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang demokratis. Dalam melakukan peran mereka sendiri, individu di sektor sipil perlu mengembangkan kedalaman dan jangkauan pengetahuan dalam masalah pertahanan yang akan membuat pandangan mereka dihormati oleh militer.
  3. Diplomasi dalam meningkatkan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan TNI, melalu modernisasi dan profesionalisme personil.
  4. Konsep Operasi TNI yang perlu memindahkan fokus atau proyeksi dari kedalam menjadi keluar. Dalam hal ini TNI perlu memodernisasi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat berkiprah dan mempunyai efek diplomasi dan mendukung kebijakan nasional Indonesia. Selain itu TNI perlu meningkatkan partisipasi dalam proyeksi regional dan berkomitmen dalam tingkat global, sesuai yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.
  5. Para pemimpin TNI yang lebih bijaksana menyadari pentingnya meningkatkan kinerja militer, namun perubahan yang langgeng di bidang ini harus bersifat cepat, tepat dan evolusioner, dan akan berhasil dipromosikan dengan baik melalui penggunaan menghadapi tantangan tradisional dan non tradisional.
  6. Percepatan perumusan doktrin TNI yang baru dalam mendukung kebijakan militer yang dicanangkan oleh Panglima TNI.



Referensi

  • Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  • Sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada acara perkenalan dengan pejabat Military Attache (Milat) Corps, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/2/2018) Sumber http://indonews.id/artikel/11650/Panglima-TNI-Mewujudkan-TNI-Yang-Profesional-Dan-Berkomitmen-Secara-Global/ Diakses tanggal 20 Februari 2018.
  • Doktrin TNI, Tridharma Ekakarma (TRIDEK). Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VI/2010 Tanggal 15 Juni 2010
  • Sidwell, Thomas E., “The Indonesian Military: Dwi Fungsi and Territorial Operations,” Foreign Military Studies Office, Ft. Leavenworth, Kan., 1995
  • Crouch, Harold, “Wiranto and Habibie: Military-Civilian Relations Since May 1998,” dalam Arief Budiman, Barbara Hatley, dan Damien Kingsbury, (editors), Reformasi: Crisis and Change in Indonesia, Monash Asia Institute, Australia, 1999
  • Poin ini juga dibuat oleh para perwira militer tingkat tinggi dan oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Juwono mencatat dalam sebuah wawancara bahwa kontrol sipil secara substantif terhadap militer akan bergantung pada pengembangan struktur politik sipil yang layak.
  • UU No 34/2004 tentang TNI tentang OMSP
  • Antara tahun 2001 dan 2006, jumlah negara berpenghasilan tinggi yang menyumbang kekuatan militer terhadap operasi penjaga perdamaian PBB sedikit menurun dari 24 menjadi 23, dan jumlah personil militer yang disumbangkan oleh negara-negara berpenghasilan tinggi turun dari sekitar 8000 menjadi 2000. Selama periode yang sama, jumlah negara berkembang yang menyumbang kekuatan militer meningkat dari 53 menjadi 73, dan jumlah personil berkontribusi hampir tiga kali lipat, dari sekitar 22.000 menjadi sekitar 63.000. Data dianalisa oleh penulis dari data PBB.




Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply