Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Solusi Keterbatasan Wewenang Kemenhub, MARIN Nusantara Wacanakan Presiden Inisiasi Satgas Tol Laut


PEMUDA MARITIM – Kementerian Perhubungan yang menjadi pelaksana program tol laut pemerintah, mempunyai keterbatasan tugas dan wewenang dalam melaksanakan program tol laut dari hulu sampai ke hilir. Hal ini disampaikan oleh Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Senin (5/3).

“Tugas Kemenhub tersebut terbatas hanya pada saat di pelabuhan berangkat, kapal, pelabuhan tujuan, subsidi, dan penetapan rute,” ujarnya.

Makbul juga mengingatkan bahwa sebelum barang-barang naik ke kapal dari pelabuhan berangkat, merupakan tanggung jawab kementerian perdagangan. Setelah barang sampai ke pelabuhan tujuan untuk didistribusikan di pasar, juga merupakan wewenang kementerian perdagangan dalam hal mengontrol pasar dan harga.

Lebih lanjut Makbul menjelaskan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk muatan balik, karena harapannya akan ada komoditas-komoditas lokal (pertanian dan kelautan) yang diangkut. Terkait hal tersebut, maka perlu peran aktif dari kementerian pertanian, kementerian kelalutan dan perikanan, pemerintah daerah, dan para pengusaha dalam hal mengakselerasi pengembangan komoditas lokal tersebut untuk dapat dijadikan muatan balik.

“Untuk mensinergikan semua pihak, maka perlu dibentuk Satgas Tol Laut. Urgensi Satgas ini adalah untuk mempermudah distribusi kebijakan dan kordinasi pada level kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan rangkaian kerja suksesi tol laut,” tukasnya.

Ia pun berharap dengan adanya sinergi diantara instansi-instansi terkait, disparitas harga yang sudah turun sebesar 10-15% pada tahun 2016-2017 yang lalu, akan kembali turun signifikan di tahun ini.

“Harapan masyarakat di daerah sangat besar agar program tol laut ini bisa menekan angka disparitas harga secara signifikan, yang menurut hasil riset kami sudah turun 10-15% di tahun 2016-2017. Kami meyakini nilai disparitas harga akan turun signifikan jika sinergitas antara lembaga negara di perkuat melalui satgas tol laut ini,” tegasnya.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply