Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Gandeng USAID/RDMA, CTI-CFF Promosikan KPS dalam Perikanan yang Berkelanjutan


PEMUDA MARITIM – Sekretariat Regional CTI-CFF bekerjasama dengan US Agency for International Development / Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) akan melakukan pertemuan selama dua hari sebagai langkah persiapan Kemitraan Pemerintah Swasta KPS – Konsultasi Pakar untuk Desain dan Penyelenggaraan KPS, 4 – 5 April 2018, di Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama USAID/CTI yang bertema Penguatan Kapasitas Organisasi dan Administratif untuk Manajemen Perbaikan Perikanan / Strengthening Organizational and Administrative Capacity for Improved Fisheries Management (SOACAP IFM). 

Kegiatan ini dirancang untuk mempromosikan praktik perikanan berkelanjutan di kawasan Segitiga Karang untuk memerangi  penangkapan ikan yang tidak dilaporkan pada pihak berwenang (IUUF), mempromosikan perikanan berkelanjutan, dan melestarikan keanekaragaman hayati laut.

Salah satu tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mengembangkan dan memperkenalkan sistem dokumentasi dan ketelusuran ikan yang dapat ditangkap secara bertanggung jawab (CDT) dari produk perikanan dan hasil laut, di mana negara pengimpor dapat melacak ikan dan produk-produk makanan laut dari titik tangkap hingga pasar terakhir (rantai nilai).

Sistem informasi yang lebih baik, termasuk di dalamnya sistem CDT, bertujuan untuk membantu negara-negara Segitiga Karang dalam meningkatkan penilaian stok dan kinerja ekonomi perikanan, perencanaan tata ruang laut, menciptakan pasar internasional dan penerimaan ekspor, dan memerangi IUUF.

Meskipun demikian, pengembangan dan penerapan sistem CDT dan sistem pendukung perikanan terkait lainnya di lapangan, membutuhkan investasi dari setiap negara yang menjadi tantangan besar bagi negara-negara anggota Segitiga Karang karena investasi di sektor perikanan dianggap berisiko tinggi.

Negara-negara yang berada di kawasan Segitiga Karang yang merupakan pemasok ikan global diharapkan untuk mencari pendekatan alternatif dalam mengembangkan investasi di sektor perikanan.

Kemitraan Pemerintah-Swasta / KPS diakui secar global, termasuk oleh negara-negara anggota CTI (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor-Leste) sebagai salah satu mekanisme keuangan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam menghadapi kendala keuangan pemerintah, yang dapat meningkatkan kualitas layanan, efektivitas pembagian biaya-risiko, dan implementasi yang lebih cepat.

Semua negara anggota CTI-CFF memiliki modalitas KPS nasional seperti kebijakan nasional, kerangka kerja, dan lembaga pelaksana yang mendukung pengembangan pengaturan dan proyek KPS untuk layanan publik dan infrastruktur.

Oleh karena itu, desain dan pengaturan KPS untuk sektor perikanan dapat dieksplorasi dan dikembangkan dari pengalaman negara yang relevan pada sektor pembangunan lainnya.

Pertemuan KPS secara umum bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang konsep KPS dalam perikanan berkelanjutan, dan mengembangkan pengaturan KPS / PPP yang lebih baik serta memungkinkan negara-negara anggota untuk secara aktif berpartisipasi dan meningkatkan pengembangan kegiatan KPS terkait dengan praktik perikanan yang berkelanjutan.

Fokus pertemuan ini adalah pada pengembangan KPS pada sistem dokumentasi dan ketelusuran tangkapan (CDT) untuk produk makanan laut dan rantai nilai dan sistem informasi perikanan terkait dalam mendukung pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM) sebagai salah satu tujuan Rencana Aksi Regional (RPOA) CTI-CFF.

Pertemuan ini juga diharapkan membahas rencana pelaksanaan acara KSP CTI-CFF di Bali, Indonesia pada tahun 2019.

Selain perwakilan negara-negara anggota CTI-CFF, pertemuan tersebut akan diperkaya dengan kehadiran para pakar dari USAID / RDMA, SEAFDEC, the USAID Oceans and Fisheries Partnership, GIZ, WorldFish, serta JICA. Narasumber yang hadir tersebut akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka yang telah teruji dalam penyelenggaraan KPS.

Pengembangan KPS di kawasan Segitiga Karang sejalan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan dalam CTI, yang merangkul dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, termasuk perusahaan swasta, lembaga donor bilateral, dan lembaga multilateral.

Berdasarkan tujuan EAFM dari kerangka kerja RPOA, instrumen ekonomi berbasis pasar dan instrumen ekonomi lainnya yang mencakup konsep dan pengaturan KPS didorong agar dapat mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

“KSP CTI-CFF diharapkan menjadi model ekonomi pembangunan di sektor perikanan di wilayah Segitiga Karang yang mampu mengatasi keterbatasan dana, layanan, dan implementasi di lapangan,” terang Direktur Ekseskutif CTI-CFF Widi A. Pratikto, PhD.

Ia juga menambahkan bahwa Komite Nasional CTI negara anggota harus melakukan intervensi agar negara-negara yang tergabung di dalamnya memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup dalam mengadopsi konsep KPS dan mengembangkan kemitraan dan mobilitas usaha serta potensi usaha dalam sektor perikanan berkelanjutan.

“Tentunya, diperlukan intervensi dari semua Komite Nasional CTI negara anggota CTI untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup dalam mengadopsi konsep KPS, mengembangkan kemitraan dan mobilitas usaha, serta potensi usaha dalam sektor perikanan berkelanjutan,” tambahnya.

Pada saat yang sama, dalam kerangka kerja US Agency for International Development Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans), sebuah kerjasama KPS Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) – KPS bisa menjadi salah satu alur kerja yang diharapkan dapat membawa partisipasi sektor swasta seperti industri dalam membangun kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan praktik perikanan berkelanjutan, khususnya penerapan sistem Catch Documentation and Traceability (CDT) dan Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EAFM).

Pertemuan ini juga diharapkan memberikan kerangka umum KPS kepada negara-negara anggota untuk mengembangkan kinerja ekonomi di sektor perikanan untuk jangka panjang.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply