Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » Pensiunan Pertamina Sarankan Iwan Ratman Jadi Dirut


PEMUDA MARITIM – Pernah suatu ketika Direktur Utama Permina (sekarang Pertamina) Ibnu Sutowo disarankan untuk mengembalikan perusahaan minyak negara itu ke BPM oleh ekonom Soemitro Djojohadikusumo karena tidak ada modal pemerintah untuk membangunnya. Tapi Ibnu Sutowo menolaknya dan berusaha keras mendapatkan modal dari Jepang.

Ketua Umum eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) Binsar Effendi Hutabarat dalam keterangannya persnya, (28/4), mengharapkan agar dalam menyelamatkan Pertamina haruslah jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Pertamina yang pada 1972 memiliki undang-undang sendiri yakni UU No 8 Tahun 1972 tentang Pertamina yang menghasilkan Kontrak Produk Sharing (KPS) yang banyak diadobsi oleh berbagai perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di negara lain seperti Petronas di Malaysia dan Petrobas di Brazil. Sayangnya memasuki era reformasi yang berpijak pada UUD amandemen, UU itu tidak diberlakukan dan diganti dengan UU Migas No 22 Tahun 2001 dengan status Pertamina sebagai perusahaan negara dialihkan ke status perseroan berdasarkan PP No 31 Tahun 2003.

“Akibat Pertamina jadi perseroan pada 2006, kilang minyak Pangkalan Brandan ditutup oleh Pertamina. Padahal Pangkalan Brandan menjadi kota minyak tertua di Indonesia dan nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat,” tutur Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi.

Sambungnya, sejak Pertamina jadi perseroan, penunjukan jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) pada konteks memimpin perusahaan migas plat merah naik turun atau pasang surut akibat dari lebih memperhatikan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang beraroma neoliberalisme ketimbang ayat 2 dan 3-nya.

“Terlebih ketika Rini M Soemarno menjadi Menteri BUMN dan sebagai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Pertamina melakukan kebijakan gonta-ganti jabatan Dirut Pertamina. Nampaknya ada kepentingan yang terselubung dan berpijak pada dua kaki untuk mendukung pemerintahan Presiden Jokowi,” ungkap Binsar Effendi.

Hal itu ia cermati pasca pemberhentian Ellia Massa Manik selaku Dirut Pertamina pada 20 April lalu melalui RUPS Luar Biasa.

Dengan tetap berkomitmen selaku stakeholders yang berkontribusi ikut merintis, membangun dan membesarkan Pertamina, eSPeKaPe ingin mengawal terus Pertamina agar selamat dan tidak salah jalan.

“Kita harus menyelamatkan Pertamina dengan mengingatkan selalu jasa-jasa almarhum Prof DR H Ibnu Sutowo sebagai founding fathers-nya Pertamina,” tandasnya.

Untuk itu eSPeKaPe menyarankan kepada Presiden Jokowi agar nama DR Ir H Iwan Ratman, MA. PhD, dimasukan untuk menjadi Dirut Pertamina pengganti Nicke Widyawati yang kini sebagai Plt Dirut Pertamina.

Pemikiran Iwan Ratman menurut Binsar sangat nasionalis. Selain profesional murni yang non-partisan karena tidak punya background partai politik, Iwan bercita-cita agar industri migas di negeri kita ini dikelola dan dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri.

“Kredibilitas dan integritasnya mencintai Indonesia secara total begitu tinggi,” imbuhnya.

Sebab itu, jika pemerintahan Jokowi berkeinginan untuk menyelamatkan Pertamina, maka harus memilih Dirut Pertamina yang sejatinya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Ia berharap agar tidak mengulang kembali kekeliruan yang ditentukan oleh Menteri BUMN sebagai pembantu presiden dalam memilih Dirut Pertamina.

“Kami di eSPeKaPe akan merasa berbahagia dan berterima kasih sekali jika akhirnya pemerintah menunjuk Iwan Ratman yang memiliki karakter mirip Ibnu Sutowo sebagai Dirut Pertamina. Intinya Pertamina harus diselamatkan demi kemakmuran bangsa dan negara,” pungkasnya.



Sumber: Maritim News

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply