Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » » » » Kementerian Teknis Maritim, Semakin Mendesak


Witjaksono tokoh muda maritim NU
PEMUDA MARITIMIndonesia yang memiliki 2/3 wilayahnya adalah lautan dan lebih dari 40% perdagangan dunia yang menggunakan jalur laut dipastikan melewati lautan Indonesia. Dengan demikian betapa strategisnya posisi Indonesia untuk kepentingan dunia. Visi kemaritiman yang di jadikan pemerintahan Jokowi-JK sebagai tiang penyangga utama dalam visi dan misi pemerintahan masih sangatlah tepat meskipun kondisinya sampai tahun ke empat umur pemerintahan Jokowi-JK masih belum maksimal menuaikan hasil. Dalam memasuki tahun politik di 2018 dan 2019, idealnya penerapan dan penyempurnaan dari gagasan besar poros maritim pun harus terus dibenahi  dan disempurnaakan untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK hingga berakhirnya masa periode kepemimpinan pemerintahan.

Tanpa disadari bahwa visi besar poros maritim pun hilang dari pantauan mengingat banyaknya kinerja kinerja pemerintahan lainnya terutama bidang infrastruktur yang lebih di sorot sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintahan dibandingkan kinerja dari valuasi keberhasilan lewat poros maritim. Padahal poros maritim merupakan visi besar presiden yang perlu di evaluasi karena menyangkut relevansi dari gagasan maritim kedepan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang berkelanjutan.

Berbagai kecelakaan dilaut yang terjadi semenjak tahun 2014-2018 menjadi salah satu sorotan yang perlu diperhatikan karena berhubungan dengan tata kelola kemaritiman. Lemahnya fungsi kontroling dari sistem yang saat ini ada membuat Operasi Tangkap Tangan di kementerian perhubungan khususnya dirjen hubungan laut menjadi signal babak baru pemerintahan yang pro akan kemaritiman. Pergantian dua kali dirjen hubla juga menjadi salah satu sorotan bahwa perlu penanganan khusus persoalan kemaritiman tidak bisa hanya ditangani setingkat dirjen.
Menangapi permasalahan kemaritiman yang terjadi akhir akhir ini,  tokoh muda bidang Maritim dan Pertanian dari Pengurus Besar Nahdathul Ulama (PBNU), Witjaksono, menyampaikan, “Kedepan pemerintah perlu mengadakan reformasi birokrasi di bidang kemaritiman untuk meningkatkan kinerja dan perspektif yang beroientasi terhadap hasil”

“Hal ini merupakan sebuah hal yang cukup penting jika kedepan poros maritim dunia masih menjadi target utama dari pemerintahan, pungkasnya”

Dalam catatanya Witjaksono menyampaikan “sebanyak 36 kasus kecelakaan kapal sepanjang 2018 dengan 71 korban jiwa hal ini menjadi rapor merah kemaritiman”

Iya menegaskan, “Pasalnya kecelakaan kapal dilaut bukan hanya mempengaruhi visi presiden melainkan juga mencoreng nama indonesia dimata dunia”

“Apabila kita mau menjadikan tolak ukur  Tol Laut adalah sebagai ukuran sebuah keberhasilan pekerjaan jangka panjang, maka tingkat keselamatan dilaut wajib di lakukan pembenahan baik secara birokrasi, sisdur dan penerapan di dilapangan. Karena traffic dari kinerja tol laut berarti makin besar resiko tingkat kecelakaan laut, oleh sebab itu semua pihak harus mawas diri dan tanpa menggurui satu dengan lainnya harus bersama sama melakukan perubahan”, pungkas Ketua Pembina Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) tersebut.

Witjaksono menegaskan “Kedepannya Pemerintah mempertimbangkan untuk adanya pembentukan kementerian teknis kemaritiman yang berfungsi untuk penerapan sistem kontroling yang lebih detile, jelas dan dapat secara teknis dan taktis dalam mengambil tindakan”

“Saat ini kementerian kooridinator kemaritiman belum cukup memiliki kapasitas untuk mengambil sikap teknis dan taktis karena fungsinya yang hanya sebagai kementerian koordinator”, tutup pria kelahiran Pati tersebut yang juga Penulis buku Ilmiah *Reborn Maritim Indonesia*

Askan Naim- Sekjen IPERINDO
Sekjen Iperindo (Ikatan Pengusaha Perkapalan dan Bangunan Lepas Pantai) Askan Naim di tempat yang lain juga menambahkan “Kementerian teknis kemaritiman harapannya juga mampu mendorong fungsi industri kemaritiman agar lebih mendapatkan porsi yang ideal”

Pasalnya selaku pengusaha iya menyampaikan, “kami membutuhkan blue print yang cukup jelas untuk keterbutuhan kapal kedepan seperti apa”

“Hal tersebut dikarenakan berpengaruh terhadap rencana investasi dan ekspansi para pengusaha galangan kapal”, pungkasnya

“Harapannya dengan adanya kementerian teknis kemaritiman indonesia dapat benar-benar berbicara banyak mengenai industri maritim”, tutup Askan

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply