Slider

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Maritim Umum

Artikel

Teknologi

Kelautan

Perikanan

Karya Mahasiswa

» » » POROS MARITIM DUNIA: KUNCI INDONESIA MEMENANGKAN PERSAINGAN GLOBAL UNTUK MEWUJUDKAN BANGSA MARITIM YANG SEJAHTERA, ADIDAYA DAN MENDUNIA DI ERA PERANG DINGIN 2.0

Ahmaditya Irsyad
Seperti yang teman-teman ketahui hari ini, pemerintah Indonesia dengan flagship projectnya secara spesifik, sangat gencar dalam membangun berbagai infrastruktur dan regulasi yang mendukung gerak perkembangan dan pembangunan disektor kemaritiman, dari pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan kawasan industry, akses moda transportasi yang beragam (JIIPE dengan stasiun petikemas darat dan jalan tol) hingga diberlakukannya kebijakan TKDN untuk operator logistic kapal untuk mengoperasikan kapal produksi dan bendera Indonesia (Permendag no 82 Tahun 2017) menjadi stimulus yang signifikan bagi sektor kemaritiman nasional. 

Tentu saja, proyek yang menaungi itu semua dapat kita sebut dengan nama “Poros Maritim Dunia 2045”. Merupakan inisiatif yang disusun oleh Bappenas bersama Kementerian Perhubungan, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, BUMN, Kelautan dan Perikanan sejak 2011 untuk mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan dunia yang berbasis kemaritiman. Inisiatif yang akhirnya disepakati tepat saat berakhirnya masa kepresidenan Soesilo Bambang Yudhoyono ini diusung oleh Presiden ke 7 Indonesia, Joko Widodo untuk menjadi titik focus utama pembangunan infrastruktur dan segala turunannya yang terkait dalam mensukseskan berjalannya program Poros Maritim Dunia.


KENAPA POROS MARITIM DUNIA DAPAT MENGUBAH INDONESIA DAN DUNIA?

Dari beberapa seminar dan forum yang membahas tentang Poros Maritim Dunia dari RSIS hingga WEF on East Asia di Jakarta pada tahun 2015 memberikan saya sebuah gambaran yang menarik bagi masa depan Indonesia dimasa mendatang. Dalam pembahasan-pembahasan tersebut, banyak panelis dan pembicara yang mengapresiasi langkah Indonesia untuk memprioritaskan pembangunan nasional berbasis kemaritiman yang berwawasan global, hal tersebut tentu saja didukung dengan alasan yang signifikan dimana kondisi geopolitik hari ini lebih sering dipengaruhi oleh peristiwa diatas air daripada daratan atau diudara. 
Artinya adalah, Indonesia dapat menjadi kekuatan dunia baru dengan membangun potensinya yang terpendam ratusan tahun lalu, bagaimana bisa? Ambil saja satu contoh dalam perdagangan laut, dunia digerakkan hingga 90% lebihnya oleh transportasi laut, begitu pula Indonesia, nilai perdagangan barang yang melintasi Selat Malaka, Selat Banten dan Laut Natuna Utara ditaksir mencapai nilai hingga US$ 1 Triliun berdasarkan kalkulasi McKinsey Research ditambah dengan potensi Sumber Daya Alam lepas pantai di daerah Laut Natuna Utara yang bernilai hingga US$ 300-500 Miliar berupa gas dan minyak.  
Tentu saja, hal tersebut sangatlah menguntungkan bagi Indonesia untuk mempercepat akses penduduk Indonesia mencapai kesejahteraan dengan membangun potensi yang ada menjadi ladang produktif yang dikerjakan oleh tenaga kerja ahli, menghasilkan produk yang maju dan padat karya serta ramah lingkungan. Namun, terdapat catatan yang perlu ditindaklanjuti sebelum membangun potensi tersebut. Masih tertinggalnya infrastruktur pelabuhan dan penunjangnya untuk melayani kapal saat bongkar muat harus diatasi sesegera mungkin dengan memperbesar kapasitas alat bongkar muat (gantry crane) dari segi kecepatan bongkar-muat kargo dan daya angkutnya yang besar. 

Tidak hanya itu saja, dermaga sandar kapal yang panjangnya terbatas dan kedalaman kolam labuhnya dangkal, harus disesuaikan dengan ukuran kapal yang saat ini banyak-banyaknya digunakan, seperti yang sempat diketahui oleh awak media beberapa tahun lalu di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok perlu dilakukan agar kompetitivitasan pelabuhan nasional dapat setingkat, bahkan lebih tinggi dengan kawasan Asia tenggara seperti Singapura (Keppel East) dan Malaysia (Port Klang). 
Tidak lupa juga, kecepatan pengurusan surat-menyurat harus secepat mungkin disederhanakan dari segi regulasi maupun praktik perijinannya. Inovasi regulasi yang memudahkan pengguna jasa kepelabuhanan dan praktik perijinan melalui digital mutlak diperlukan mengingat kedua pelabuhan kawasan tersebut sudah sangat cepat dan canggih dalam melayani urusan perijinan penggunaan jasa kepelabuhanan.
Namun, perlu digaris bawahi, semua temuan tersebut tidak dapat terwujud, apabila kestabilan kawasan samudera Indonesia dan disekitar Indonesia tidak terjadi. Contoh nyatanya berupa sengketa Laut China Selatan. Meski Indonesia adalah negara yang secara territorial tidak diklaim kedaulatannya, Indonesia sebagai pemimpin alamiah dikawasan  dan negara yang tidak bersengketa, perlu mengambil langkah yang jelas dengan mengajak Republik Rakyat China, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Filipina untuk duduk bersama membahas secara teknis tentang wilayah Zona Ekonomi Eksklusif mereka yang saat ini saya nilai sangat berantakan, artinya saling tumpang tindih dan kerap kali menghasilkan gesekan-gesekan diantara anggota ASEAN dan negara RRC yang berujung pada perlombaan senjata dikawasan ini. 

Tentu saja, hal ini sangatlah tidak sehat, mengingat negara-negara yang bersengketa tersebut turut mendapatkan keuntungan dari besarnya nilai perdagangan yang melewati kawasan tersebut. Sehingga, Indonesia perlu menjadi tombak kekuatan ASEAN yang dapat menghasilkan efek deterrence yang menggetarkan kekuatan militer yang ingin melancarkan konfrontasi terbuka terhadap anggota ASEAN atas ketidaksepahaman yang mereka temui dengan ditopang armada Angkatan Laut yang tidak hanya andal dan kuat tentaranya, namun memiliki pula alutsista yang secara teknis layak dan mampu melakukan patroli ke seluruh wilayah Indonesia dan ASEAN, khususnya dari Selat Malaka, Selat Banten, Laut Natuna Utara, Selat Lombok, Laut Sulu hingga Laut Arafuru.

Lebih mendalam lagi, saya menekankan bahwa keharusan Indonesia untuk menjadi tombak kekuatan laut ASEAN bukan untuk melakukan hegemoni wilayah disuatu negara atau kawasan lainnya, namun sebagai control terhadap kekuatan non-ASEAN yang hendak melakukan operasi militer dikawasan ASEAN sebagai bentuk pelecehan kekuasaan. Bagaimana tidak? India dan China dalam buku putih Angkatan Bersenjata divisi Angkatan Laut menempatkan 4 laut dan selat diatas dalam jangkauan armada militer jarak jauh mereka yang semuanya berada dikawasan Indonesia dan Asia Tenggara. Tentu saja, proksi kekuasaan negara non-ASEAN perlu ditanggulangi sedini mungkin dengan perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh TNI AL bersama angkatan Laut sesama ASEAN untuk mencegah terjadinya pelanggaran kedualatan negara dilautan. 

Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Angkatan Laut Indonesia sendiri sama sekali belum merilis buku putih untuk menjawab upaya yang dilakukan oleh kedua negara itu. Oleh karena itu, saya menyarankan agar matra laut TNI ditopang 4 jenis kapal permukaan, dari kapal penjelajah berat jarak jauh, kapal perusak multifungsi dan kapal fregat dengan beragam variasi dari anti kapal selam dan serangan elektronik hingga kapal penjaga pantai yang didukung oleh replenishment vessel, strategic sea-lift vessel dan landing ship tank. 

Kapal-kapal tersebut diharapkan dapat menjadi check and balance Indonesia sebagai pemimpin alamiah ASEAN untuk mengontrol perilaku matra laut mereka yang mau melakukan disrupsi terhadap kawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang saya anggap realistis dan paling mungkin dilakukan pemerintah untuk mewujudkan TNI AL sebagai kekuatan penyeimbang ASEAN untuk kekuatan-kekuatan diluar ASEAN, bahkan kekuatan utama baru dunia dikawasan ASEAN. Pertama, Indonesia perlu memulai adanya integrasi entitas usaha galangan kapal di Indonesia dengan melakukan merger dan akuisisi perusahaan galangan yang potensial menghasilkan keuntungan dari proses tersebut. Kedua, Indonesia perlu memulai untuk membangun pusat studi dan kajian strategis serta labolatorium tentang riset teknologi dan inovasi praktikal tentang teknologi kemaritiman untuk menopang kemajuan teknologi pertahanan laut nasional untuk menghasilkan insinyur dan ilmuwan kelautan yang andal dan kompetitif untuk memaksimalkan potensi maritime nasional dan yang terakhir menggunakan kekuatan ini dalam diplomasi Indonesia dalam melakukan kompromi dengan kekuatan dunia, dimana Indonesia memiliki kartu untuk sewaktu-waktu dapat memblokade kapal untuk melewati Indonesia jika kompromi tidak tercapai.

Saya mengusulkan hal diatas, mengingat perkembangan terbaru menyebutkan bahwa Amerika Serikat dalam kebijakan cetak biru diplomasinya yang bernama “Free and Open Indo-Pacific Initiatives” mengajak seluruh kekuatan asia untuk bergabung mewujudkan Samudera Pasifik dan India yang terbuka dan bebas untuk semua negara sebagai langkah untuk mengimbangi pengaruh dan jangkauan Angkatan Laut China yang mulai meluas dan meningkatnya frekuensi patroli dikedua samudera tersebut, dari Selat Bab-El Mandeb di Yaman hingga di Selat Banten, Indonesia. 
Indonesia yang termasuk dalam inisatif yang diusung oleh Amerika sebagai strategi “Pivot to Asia” ini sangat diuntungkan tidak hanya karena posisi geografisnya, tetapi karena stabilitas dalam negeri Indonesia yang perlahan diikuti dengan berkembangnya kapabilitas dan kemampuan pertahanan dan tempur TNI AL, berkat kerjasama dengan Korea Selatan (Chang Bogo-DSME) dan Belanda (PKR 10514-DAMEN) yang menjadi pijakan dasar TNI AL untuk mengembangkan kedaulatan teknologi kemaritiman dan pertahanan nasional. Jika upaya sebelumnya terwujud, maka tidak mungkin dalam waktu dekat, Indonesia akan bergabung dengan India, Jepang, Australia dan Korea Selatan sebagai kekuatan laut dunia.  


INDONESIA PASCA POROS MARITIM DUNIA: BANGSA YANG SEJAHTERA, ADIDAYA DAN MENDUNIA 

Tentunya, dari semua tulisan diatas. Saya berharap kepada teman-teman yang telah membaca paparan mendalam tersebut dapat mewujudkan tagline “Indonesia yang Sejahtera, Adidaya dan Mendunia”, dimana nanti Indonesia adalah negara yang sejahtera rakyatnya dari limpahan kekayaan alam dan kemajuan pola pikir peradabannya yang berorientasi kemaritiman yang menggerakkan keadidayaan bangsa untuk menjaga kedaulatan nasional dan keamanan regional serta dunia dari intervensi kekuatan laut yang berbuat kerusakan terhadap yang lainnya, menjadikan Indonesia diakui secara global atas kesejahteraan dan upaya menjaga perdamaiannya.  


Penulis: Ahmaditya Irsyad
Mahasiswa Poltek Kapal Surabaya

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Leave a Reply